Analisis Kompetensi Absolut PTUN terhadap Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja: Studi Kasus Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT

Authors

  • Juwita Kaeng Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia
  • Ben Athala Satrio Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia
  • Nur Achmad Rifai Ridwan Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia
  • Nicole Eugenia Yuri Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia
  • Nicole Eugenia Yuri Universitas Pelita Harapan, Banten, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jim.v5i2.2016

Keywords:

PTUN, fiktif positif, kompetensi absolut, UU Cipta Kerja

Abstract

Perubahan hukum administrasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa konsekuensi terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya dalam hal keputusan fiktif positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran kompetensi absolut PTUN serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dihapuskannya Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebabkan PTUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan fiktif positif. Penerapan asas lex posterior derogat legi priori memperkuat bahwa ketentuan yang baru mengesampingkan aturan sebelumnya, sehingga PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum. Sebagai penggantinya, UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme berbasis sistem elektronik yang bertujuan memberikan kepastian hukum secara lebih cepat. Di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan persoalan dalam hal akses keadilan, terutama bagi pihak yang tidak memperoleh kejelasan melalui mekanisme baru tersebut. Akibatnya, penyelesaian sengketa bergeser dari mekanisme permohonan ke mekanisme gugatan tata usaha negara.

References

Enrico Simanjuntak, "PERKARA FIKTIF POSITIF DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA," Jurnal Hukum Peradilan, (2017).

Indroharto (2002). Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Irvansyah, A. R. (2022). Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja. JAPHTN-HAN, 1(2), 208-226.

Mu'ala, A. A., & Rochman, M. H. (2024). Tenggang waktu Pengajuan Permohonan Fiktif Positif berdasarkan UU NO 8 Tahun 2017. TarunaLaw: Journal of Law and Syariah, 2(01).

Pangestu, D. R., & Sulaksono, S. (2026). TINJAUAN HUKUM INKONSISTENSI FIKTIF POSITIF PADA PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. NOVUM: JURNAL HUKUM, 518-527.

Philipus M. Hadjon (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.

Ridwan HR, (2018). Hukum Administrasi Negara.

Roychan, W. (2023). Konsep Dan Penyelesaian Asas Fiktif Positif Menurut Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia. Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum), 13(1), 69-90.

Sudikno Mertokusumo (2009). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang substansinya dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Downloads

Published

2026-07-15

How to Cite

Kaeng, J., Satrio, B. A., Ridwan, N. A. R., Yuri, N. E., & Yuri, N. E. (2026). Analisis Kompetensi Absolut PTUN terhadap Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja: Studi Kasus Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 5(2), 1315–1323. https://doi.org/10.38035/jim.v5i2.2016

Issue

Vol. 5 No. 2 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni - Juli 2026)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2026 Juwita Kaeng, Ben Athala Satrio, Nur Achmad Rifai Ridwan, Nicole Eugenia Yuri, Nicole Eugenia Yuri

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

You are free to:

  • Share— copy and redistribute the material in any medium or format
  • Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

  • Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

  • You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
  • No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.