Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis Berdasarkan Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/Pn Jkt.Tim
DOI:
https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1517Keywords:
Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase, Sengketa Bisnis, Final dan MengikatAbstract
Artikel ini membahas pembatalan putusan arbitrase dalam sengketa bisnis berdasarkan Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, teori, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan dilakukan karena terbukti terdapat unsur tipu muslihat oleh arbiter, penerapan asas ex aequo et bono tanpa kesepakatan para pihak, serta adanya putusan ultra petita yang melampaui tuntutan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 70 UU Arbitrase yang memberikan dasar hukum pembatalan putusan arbitrase. Meskipun arbitrase secara normatif bersifat final dan mengikat, praktik pembatalan di pengadilan menunjukkan adanya dilema antara perlindungan terhadap para pihak dan kepastian hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan independensi arbiter dan konsistensi penerapan asas final and binding agar arbitrase tetap menjadi forum penyelesaian sengketa bisnis yang kredibel, efektif, dan dipercaya baik secara nasional maupun internasional.
References
Andriani, A. (2022). Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(1), 25–36. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528
Andriansyah, M. (2014). Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. Jurnal Cita Hukum, II(2).
Azzanira, Y, A., & Syaifuddin, M. (2018). Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lambung Mangkurat Law Journal, 3(1), 50–60.
Caron, D. D., & Caplan, L. M. (2013). The UNCITRAL arbitration rules: a commentary. Oxford University Press.
Lita, A., & Yurikosari, A. (2019). Dasar Pertimbangan Hakim Kasasi Terhadap Putusan Judex Factie yang Amarnya Mengandung Ultra Petita Dalam Penyelesaian Hubungan Industrial Antara PT Inkud Agritama Melawan Fitra Hendri (Studi Putusan Nomor 13/PDT.SUS-PHI/2016/PN.PDG Juncto Putusan Kasasi N. Reformasi Hukum Trisakti, 1(1).
Maretta, A., & Asrori, M. H. (2017). Proses Pembatalan Putusan Arbitrase Ditinjau Dari UU No. 30 TAHUN 1999 (Studi Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST). Jurnal Privat Law, 5(2), 13–18.
Melyana. (2019). Pemisahan AlasanPembatalan dan Syarat Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(2), 271–289.
Muskibah. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(2), 150–171.
Nugroho, S. A. (2017). Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Kencana.
Ranuhandoko, I. P. . (2000). Terminologi Hukum. Sinar Grafika.
Raymond, H. (2021). Problematika Final dan Mengikat Putusan Arbitrase dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2), 55–68.
Sari, E. K., & Simangunsong, A. (2005). Hukum Dalam Ekonomi. Grasindo.
Shara, M. C. P. (2023). Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Arbitrase Internasional. Kerta Dyatmika, 20(1), 1–15.
Soemartono, G. (2006). Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.
Subagyono, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono. Yuridika, 29(1), 100–112.
Sutiarso, C. (2011). Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Tan, D. (2021). Analisa Yuridis Pengesampingan Prinsip-prinsip Keadilan dan Kepatutan dalam Proses Pengambilan Keputusan oleh Arbiter. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 11(1), 38–56.
Waruwu, A. H., Kamello, T., Azwar, T. K. D., & Harris, A. (2023). Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono. Locus Journal of Academic Literature Review, 2(12), 986–999.
Yuhelson. (2018). Hukum Arbitrase (R. Lina (ed.)). CV. Arti Bumi Intaran.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Yunitya Hilda Natasya, Aminah Aminah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
You are free to:
- Share— copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
- You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
- No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.


























