Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Aceh Jaya (Studi Implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
DOI:
https://doi.org/10.38035/jim.v1i3.1015Keywords:
Pengawasan InspektoratAbstract
Sebagaimana dalam peran Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah atas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Jaya, maka dalam proses melakukan suatu kebijakan dalam implementasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimana dalam pengawasan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang di harapkan oleh semua komponen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan masyarakat dalam suatu pengawasan Inspektorat di Kabupaten Aceh Jaya, dimana dalam pelaksanaan perlu peran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pelaksanaan di lapangan, sebagaimana dalam prosesnya, maka di perlukan suatu peraturan yang ada pada Pemerintah dalam fungsi pengawasan Inspektorat atas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Aceh Jaya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Fungsi pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Jaya (2) Faktor-Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat fungsi Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Aceh Jaya, dengan tujuan penelitian (1) Untuk Menganalisis Fungsi Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, (2) Untuk Mengetahui Faktor-faktor pendukung dan Penghambat Fungsi Pengawasan Inspektorat atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Jaya, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data, data yang di peroleh melalui wawancara dan pengambilan data dari informan penelitian, dan pengambilan kesimpulan. sebagaimana dalam proses Observasi dan Dokumentasi maupun wawancara maka dalam fungsi Inspektorat sangatlah penting untuk meningkatkan pengawasan di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya baik sebagai Pengawasan Anggaran maupun Auditor Keuangan dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dimana peran Pengawasan Inspektorat dalam Kebijakan pengawasan sangatlah penting. Dengan kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan Inpektorat dalam Pengawasan yang lebih baik maka akan memperoleh pengaruh yang lebih baik pula, walaupun demikian bukan berarti tidak ada hambatan dalam melaksanakan pengawasan Inspektorat di Kabupaten Aceh Jaya.
References
Agustino. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Abdul, H. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Arikunto, S. (2005). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Reineka Cipta.
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Akmal. (2007). Pemeriksaan Intern. Jakarta: Reineka Cipta.
Amran, S. (2014). Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Bintoro, P. (2008). Internal Audit Charter. Jakarta: PT Telekomuniskasi Indonesia Tbk.
Bungin, M.B. (2008). Penelitian kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
Chabib, S.S. (2011). Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokusmedia.
Dunn, W.N. (2010). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Hesel, N.S.T. (2007). Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset.
Koentjaraningrat. (2009). Metode Penelitian masyarakat. Jakarta: Pustaka Utama.
Ihyaanul, U. (2009). Audit Sektor Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Indra, B. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Konsorsarium Organisasi Profesi Audit Internal. (2004). Standar Profesi Audit Internal. Jakarta: Yayasan pendidikan Internal Audit.
Moleong, L.J. (2014). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyadi. (2007). Auditing Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
Miftah, T. (2010). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
Miftah, T. (2010). Kepemimpinan dalam Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
Kunandar. (2007). Guru Professional Implementasi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru. Jakarta: Raja Grafindo.
Mulyasa. (2008). Menjadi guru Professional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Makmur. (2008). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho. (2009). Implementasi Kebijakan. Bandung: Alfabeta.
Purwanto. (2007). Teori Organisasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
Prasojo, E. (2007). Pemerintahan Daerah. Jakarta: Uiversitas Terbuka.
Sanjaya, W. (2006). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
Santosa. (2012). Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance). Bandung: PT. Refika Aditama.
Soetanyo. (2010). Metode penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Subarsono. (2010). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sutopo, H.B. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
Sarwono, W.S. (2005). Psikologi Remaja. Jakarta: Grafindo Persada.
Santoso, S. (2010). Aspek-aspek Interaksi Sosial. Bandung: Refika Aditama
Soekanto, S. (2010). Sosiologi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
Parsons, W. (2005). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
Wasistiono, S., et al. (2012). Manajemen sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah (Pusat Kajian Pemerintahan STPDN). Bandung: Fakusmedia.
Victor, S., Edi, T. (2007) Sistem Pengendalian Manajemen. Jakarta: Pusdiklatwas–BPKP.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Ismail, Mashuri

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
You are free to:
- Share— copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
- You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
- No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.