Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Persengkongkolan Tender: Analisis Putusan KPPU sebagai Upaya Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat
DOI:
https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1590Keywords:
Per Se Illegal, Posisi Dominan, TenderAbstract
Pelaksanaan tender idealnya menciptakan kompetisi yang sehat melalui persaingan harga, kualitas, dan efisiensi antar pelaku usaha. Namun dalam praktiknya, tender sering dimanipulasi melalui persengkongkolan yang menghasilkan persaingan semu dan menciptakan posisi dominan secara artifisial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk penyalahgunaan posisi dominan dalam tender melalui analisis terhadap putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2020 dan Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2024. Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa persengkongkolan tender bukan hanya melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, tetapi juga memenuhi unsur penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, karena para pelaku usaha terbukti menguasai proses tender melalui pengaturan penawaran, dokumen, hingga skenario pemenang tender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus terhadap putusan KPPU. Analisis dilakukan dengan menelaah struktur persekongkolan, pola dominasi, serta pertimbangan hukum majelis yang cenderung menggunakan pendekatan per se illegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persengkongkolan tender menciptakan dominasi pasar semu yang merugikan pelaku usaha lain, menghilangkan kompetisi efektif, dan merusak integritas sistem pengadaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga persaingan usaha yang sehat sebagai fondasi transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam proses tender.
References
Ab. Halim, M. ‘Afifi, Amni, S. Z., & Maulana, M. (2023). Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman. Peradaban Journal of Law and Society, 2(1), 51–61. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.83
Adeffian, C., & Apriani, R. (2023). METODE PENDEKATAN PER SE ILLEGAL AND RULE OF REASON TERKAIT PENEGAKAN HUKUM ALTERNATIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 9(2), 97–103. https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2227
Aryadiputra, D., Pribadi, D. S., & Subroto, A. (1999). Perbedaan Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dan Rule of Reason Dalam Putusan KPPU Tentang Kartel Penetapan Harga. 18(1), 1–19.
Chumaida, Dr. Z. V. (2023, Agustus). Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Persaingan Usaha. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendekatan-per-se-illegal-dan-rule-of-reason-dalam-persaingan-usaha-lt4b94e6b8746a9/
Fitzgerald, P. J. (2002). Salmond on Jurisprudence (Indian Economy Reprint). Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd.
Jemarut, W. (2020). Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha. Widya Yuridika, 3(2), 377. https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688
Kardo, J. (2016). ANALISIS PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER PADA PENJUALAN BARANG DAN JASA ((Studi Kasus Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2014). Universitas Islam Indonesia.
Puspaningrum, G., Yasa, I. W., & Putri, L. C. (2025). A Legal Perspective Toward Unlawful Acts in Tender Collusion in Indonesia. Media Iuris, 8(3), 439–460. https://doi.org/10.20473/mi.v8i3.68535
Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2024 (2025).
Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2020 (2021).
Roy, N. A. R., Gultom, E., & Yuanitasari, D. (2025). EKSAMINASI PENERAPAN RULE OF REASON TERHADAP PERSEKONGKOLAN UNTUK MEMPEROLEH RAHASIA PERUSAHAAN KOMPETITOR DAN PROBABILITAS DOMINASI PERUSAHAAN DALAM TINDAKAN ANTI KOMPETITIF: STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 08/KPPU-L/2024. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(4).
Rr Ani Wijayati, Adrianus Herman Henok, & Poltak Siringoringo. (2024). PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON OLEH KPPU DALAM PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN. Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 10(2), 178–186. https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.376
Setiawan, S. M., Puteri, R. W., Sirait, P. H. D., Nurul, Y., Akbar, M. A. T., & Ramadhani, D. A. (2025). Peran Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Terhadap Pelanggaran Kasus Tender dan Monopoli.
UU NO. 5 Tahun 1999. Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (1999).
Wibowo, S. (2022). PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 24/KPPU-I/2020). JURNAL HUKUM CARAKA JUSTITIA, 2(1), 75–94.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Hendri kenuwiarja
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
You are free to:
- Share— copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
- You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
- No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.
