Implikasi Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok bagi Hukum dan Teori Pembangunan di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.38035/jim.v4i5.1531Keywords:
Kebijakan Ekonomi Tiongkok, Ekonomi Indonesia, Pembangunan EkonomiAbstract
Kebangkitan ekonomi Tiongkok dalam dua dekade terakhir menunjukkan transformasi luar biasa yang membawa dampak signifikan pada tata ekonomi dan politik global. Makalah ini mengeksplorasi kebijakan dan sistem hukum Tiongkok yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut, serta dampaknya terhadap Indonesia sebagai negara berkembang. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis reformasi ekonomi Tiongkok, seperti Kebijakan Pintu Terbuka dan Belt and Road Initiative (BRI), yang membuka peluang investasi dan kerja sama internasional. Studi ini juga membahas dampak kebijakan ekonomi Tiongkok terhadap pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sambil menyoroti tantangan yang muncul, termasuk ketergantungan ekonomi dan isu lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun investasi Tiongkok menawarkan manfaat signifikan bagi Indonesia, diperlukan pengelolaan strategis untuk memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan kepentingan nasional tetap terjaga.
References
Alunaza et al. “The Strategic Cooperation between Indonesia and Tiongkok Under Jokowi’s Foreign Policy towards Global Maritime Diplomacy”. Jurnal Hubungan Internasional Indonesia, 1 (1), 2018.
Bambang, C. Strategi Cina Merebut Status Super Power. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
Dahlman, Carl J; Aubert, Jean-Eric. "Tiongkok and the Knowledge Economy: Seizing the 21st Century. WBI Development Studies. World Bank Publications". Institute of Education Sciences. Diakses tanggal 8 Desember 2024.
Elvardi, J. “Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia.” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2017): 47–67. http://journal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/1135.
Fadillah, Dani dan Kumajaya, Lompatan Strategis Cina dalam Komunikasi Global. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.
Ibnu Khaldun, Riady, Ratna Sari, dan Andi Ismira. “Retaliasi Tiongkok Terhadap Amerika Serikat Dalam Konteks Perang Dagang.” Hasanuddin Journal of International Affairs 3, no. 2 (August 3, 2023): 68–81.
Lestari, V. P. “Ringkasan Permasalahan Dan Tantangan Program Peningkatan Kontribusi Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Bauran Energi Nasional.” Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 22 (2021): 11.
Malau, Masnur Tiurmaida. “Aspek Hukum Peraturan Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional: Masyarakat Ekonomi Asean 2015.” Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 2 (2014): 163. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i2.38.
Mamudji, Sri. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005.
Mirwanto, Tony, and Kementerian Hukum. “Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asal Tiongkok Di Indonesia.” Ilmiah Kajian Keimigrasian 2, no. 2 (2019): 119–32.
Musfiroh & Alunaza. “Strategi Engagement Tiongkok terhadap New Zealand dan Australia Melalui Kerja Sama Bantuan Trilateral di Asia Pasifik”. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 16 (2), 2020.
Napitulpulu, B. R. “Pengaruh Tiongkok Terhadap Kebijakan Ekonomi Politik Zimbabwe Dalam Menerapkan Yuan Sebagai Mata Uang Resmi.” Journal of Chemical Information and Modeling 4, no. 9 (2017): 1689–99.
Karmilawaty. “Agresivitas Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Dalam Sengketa Wilayah Dengan Filipina Di Pulau Thitu.” Journal of Global Studies 2, no. 2 (2024).
Riedho, M. R. Z. “Strategi Tiongkok Dalam Memanfaatkan Momentum Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Pemerintah Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 20, no. 1 (2024): 74–95. https://doi.org/10.26593/jihi.v20i1.7156.74-95.
Risya, A. C. “Analisis Kebijakan Tarif Maupun Non Tarif Amerika Serikat Terhadap Tiongkok Dalam Perang Dagang.” Journal of International Relations 6, no. 71 (2020): 47–55. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:
Rochimasnaini, A. “Negara Dan Kebijakan Publik (Studi Peran Negara Terhadap Kebijakan Investasi Pembangunan Infrastruktur Kereta Cepat Dalam Perspektif Ekonomi Politik).” Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2016.
Royhana, Maulidia, dan T. D. Warninda. “Pengaruh Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok, Dan Jepang Terhadap Jakarta Islamic Index.” Jurnal Fokus Manajemen Bisnis 11, no. 1 (2021): 95. https://doi.org/10.12928/fokus.v11i1.3735.
Saifulloh, Moh. Roziq. “Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional Dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok.” Jurnal Hukum Lex Generalis 1, no. 1 (2020): 51–63. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.193.
Siswajanthy, Farahdinny, K. A. Shiva, Nashwa Salsabila, Salsabila Afifany Susanta Putry, Silvia Maharani Iskandar Putri, Program Studi Ilmu Hukum, and Universitas Pakuan Bogor. “Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia.” Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia 8 (2024): 5–8.
Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 19, Depok: Rajawali Pers, 2019.
Suharman, Y. dan S. Pramono, “Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok dan Pendekatan Long Cycle Transisi Kekuasaan Politik Dunia”, SPEKTRUM, Volume 18, No. 1, 202
Susanto, D. “Belt Road Initiative (BRI) Dan Kerangka Kebijakan Hukum Ekonomi Indonesia.” JUEB?: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 1, no. 3 (2022): 82–89. https://doi.org/10.55784/jueb.v1i3.272.
Wibawa, A. dan P. T. Arisanto, “Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao”, Nation State: Journal of International Studies, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 113-114.
Rivasi, A. N. A. “Relasi Negara dan Bisnis Dalam Kebijakan Ekonomi Luar Negeri China: The Belt And Road Initiative Di Asia Tenggara.” Tesis Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2018.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Diplomasi Indonesia: Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik”, 2014. Yersedia pada https://www.kemlu.go.id/Buku/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202014.pdf. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024.
Sumadinata Saphira, K., dkk. “Kerja Sama Pertanian Indonesia dengan China dalam Kerangka AFCTA.” Padjadjaran Journal of International Relations. Vol. 4. (2022).
Mahdi, N. Trade Creation dan Trade Diversion Atas Pemberlakuan ACFTA Terhadap Perdagangan Hortikultura Indonesia.” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan. Vol. 15. (2021).
Hasibuan, R. Mansor dan S. I. Sinambela. “Kerjasama Pertanian Indonesia Dengan China Dalam Kerangka ACFTA.” Journal of Global Perspective. Vol. 2. No. 1. (2024).
Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Januari-Maret 2019”, 2019. Tersedia pada https://www.bkpm.go.id/images/uploads/investasi_indonesia/ file/Perkembangan_Realisasi_PMA_Berdasarkan_Sektor_TW_I_2019.pdf. Diakses pada tanggal 9 Desember 2024.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Fahrurrahman
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
You are free to:
- Share— copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
- You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
- No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.
