Peran Advokasi Amnesty International terhadap Pelanggaran Kebebasan Berekspresi : PSN Rempang Eco City
DOI:
https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.1098Keywords:
Amnesty Internasional, Kebebasan Berekspresi, Advokasi, Rempang Eco-CityAbstract
Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City oleh pemerintah Indonesia telah menimbulkan konflik terkait pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi. Penolakan masyarakat terhadap relokasi paksa tersebut direspons dengan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian Indonesia termasuk intimidasi. Aparat kepolisian juga melakukan penangkapan dan melemparkan gas air mata kepada para pendemo. Amnesty International memiliki peran untuk mengadvokasi hak asasi manusia dengan mengangkat isu pelanggaran kebebasan berekspresi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk advokasi yang dilakukan Amnesty International dalam menanggapi kasus Rempang. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis data sekunder dari laporan resmi dan media. Upaya advokasi ini menunjukkan pentingnya peran aktor non-negara dalam memperjuangkan hak-hak sipil.
References
Abdul Muamar, 2024 : Menurut Indeks Demokrasi Indonesia. From: https://greennetwork.id/unggulan/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/
Amnesty Internasional, (2024): Laporan dan Riset. From : https://www.amnesty.id/kerja- amnesty/riset/
Amnesty International Indonesia, siaran pers 18 Sep 2024: “Hentikan intimidasi masyarakat Rempang dan stop PSN Rempang Eco City”. https://www.amnesty.id/kabar- terbaru/siaran-pers/hentikan-intimidasi-masyarakat-rempang-dan-stop-psn-rempang-eco- city/09/2024/
Anwar Arifin, (2015) : Pespektif Ilmu Politik, Jakarta : Raja Grafindo Persada
Augustyn, A. (2023). Amnesty International. Encyclopaedia Britannica. From https://www.britannica.com/topic/A mnesty-International/
Ayuningmas, N.F., Alfian, A., & Ramadani, N.A. (2024). Resistensi Berbasis Adat : Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City. Jurnal Inovasi Penelitian
Boucher, E. (2023). A Level Politics: Key Ideas, Past Papers & Famous Thinkers. Retrieved from https://knowunity.co.uk/knows/politics-aqa-political-key-thinkers- a76f62c1-1ddc-43c3-9ae0-565d3ef8f98
Frans Magnis Suseno, (1997) : Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
Goodwin, J., & Jasper, J. M. (2015). The Social Movements Reader: Cases and Concepts. John Wiley & Sons
Gould, K. A., & Lewis, T. L. (2018,). Oxford Research Encyclopedias. https://oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore978019084 6626-e-491
Hafizhurrahman, M. N, (2023). Perlindungan Haks Asasi Manusia dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing di Pulau Rempang.
Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics. Cornell University Press
Kholida Qothrunnada, 2023: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 7080140/arti-ngo-tugas-jenis-hingga-contohnya-di-indonesia-dan- dunia#:~:text=NGO%20adalah%20singkatan%20dari%20Non,internasional%2C%20bantu an%2C%20hingga%20filantropi
Komnas HAM, 2020 : Penegakan HAM di Indonesia belum mengalami Kemajuan.From : http://komnasham.go.id/n/1480
Marzuki, S. (2011). Tragedi Politik Hukum HAM. Yogyajarta: PUSHAM UII
Nuris, A. (2016). Tindakan Komunikatif : Sekilas tentang Pemikiran Jürgen Habermas. Al- Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 1(1), 39–66. https://doi.org/10.22515/balagh.v1i1.45
Pramesti, A. W., & Prayoga, P.E. (2025). Human Rights Impunity in the Implementation. Journal of Constitutional and Governance Studies.
Prasetyo, D.E., & Yusuf, Y, (2024). Peran Aktor Kebijakan Dalam Pembangunan pada PSN Kawasan Ekonomi Khusus Rempang Eco-City dan Dampaknya. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 12(3).
Reynaldi Walton, Ammar aziz baskoro, (2023) : Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia , Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta.
Rhona K.M. Smith, (2008) : Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Sandy Pramuji, 2023: Aman dan WALHI menilai konflik Rempang menunjukkan ada masalah besar dibalik Strategis Nasional. https://www.ekuatorial.com/2023/09/konflik- rempang-dan-masalah-besar-di-balik-proyek-strategis-nasional/
Selian, D.L., & Melina, C. (2018). “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, Lex Scientia Law Review. Volume 2 No. 2, November, hlm. 185-194
Smith, J. (1998). Global Civil Society? Transnational Social Movement Organizations and Social Capital. American Behavioral Scientist, 42(1), 93-107
Sri Rahayu Wilujeng, 2013 : HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
Syaiful, 2024. Hukum dan HAM: Tantangan Penegakan di Negara Berkembang From: https://hukum.uma.ac.id/2024/08/22/hukum-dan-ham-tantangan-penegakan-di-negara- berkembang/
UNDP, Human Development Report 1994, (New York: Oxford University Press, 1994)
Wila Wahyuni, 2022: Indonesia Perlu Reformasi Jilid 2. https://www.hukumonline.com/berita/a/kemunduran-demokrasi--indonesia-perlu- reformasi-jilid-2-lt631982d1304c5/?page=2
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Intan Mutiara Yosafat, Christian H.J de Fretes, Petsy Jessy Ismoyo

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
You are free to:
- Share— copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
- You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
- No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.