Analisis Hukum Kendala Perpanjangan HGB di atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Semarang
DOI:
https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.998Keywords:
Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Kendala PerpanjanganAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan hukum serta kendala administratif yang menyebabkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah Hak Pengelolaan tidak dapat diperpanjang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu data dianalisis secara deskriptif-kualitatif berdasarkan fakta hukum di lapangan dan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa HGB yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan tidak dapat diperpanjang secara otomatis tetapi harus melalui persetujuan pemegang Hak Pengelolaan dan adanya beberapa kendala utama yang dihadapi pemegang HGB yaitu ketidakjelasan terkait status hukum tanahnya sehingga mengakibatkan hambatan administratif menjadikan timbul ketidakpastian hukum dalam perpanjangan HGB di atas Hak Pengelolaan.
References
Al’indi, M. D., & Rahman, T. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan Peralihan di Atas Tanah Hak Pengelolaan yang Tidak Diperpanjang Setelah Jangka Waktu Berakhir. Art 1, 4(1), 1–11.
Alita Prahastiwi, D., Ngadino, N., & Hafidh Prasetyo, M. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Di Kota Tegal. Notarius, 13(1), 327–335. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30392
Alviola, B. K., & Silviana, A. (2023). Jangka Waktu HGB Di Atas HPL Pasca PP No 18 Tahun 2021. Notarius, 16(2), 764–775. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41477
Ananda, M. P. L. S., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN LAHAN PEMERINTAH DAERAH. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(2), 4.
BAPPENAS RI. (1945). UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Pemerintah Republik Indonesia, 1945, 1–166.
Hanim, I. G., Shanti, N. K. A. P., & Hutajulu, T. M. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan. JIHHP?: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(3), 2. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3
Harahap, H. H., & Syah, D. (2021). Juridical Review of Building Rights Extension on Management Rights. International Journal of Law Reconstruction, 5(1), 116. https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15580
Harris, A., Sitepu, F. Y., & Andriati, S. L. (2021). Analisis Yuridis terhadap Dualisme Kepemilikan Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan sebagai Aset Pemerintah Kota Medan (Sengketa Tanah di Kecamatan Medan Petisah). De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 339–351. https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.5965
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, (2024).
Indonesia, P. R. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, 086597, 1–99.
Maria S.W Sumardjono. (2007). Hak Pengelolaan: Perkembangan, Regulasi, dan Implementasinya (Mimbar Huk). Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 1, 1–5.
Santoso, U. (2012). Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(2), 275. https://doi.org/10.22146/jmh.16130
Satrianingsih, N. N. P. dan A. A. N. W. (2018). Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(7), 2–3.
Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
Suhadi dan Wahanisa. (2011). Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian di Indonesia. Pandecta: Research Law Journal, 6(1), 1. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2325
Suhail, A., Patitingi, F., & Nur, S. S. (2023). KEDUDUKAN HUKUM HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN YANG TELAH BERAKHIR PERJANJIAN PEMANFAATANNYA. Alauddin Law Development Journal, 5(3), 512–523.
Supriyanto, Budianto, A., & Santiago, F. (2024). Implementation of Building Use Rights in State Land Management by Developers. Journal Indonesian Impression (JII), 3(12), 933–939. https://doi.org/10.58344/jii.v3i12.5733
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Putri Sekarini, Suhadi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
You are free to:
- Share— copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
- You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
- No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.
