Analisis Yuridis Batas Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Proses Kepailitan dan PKPU: Studi Kasus Kepailitan Ahli Waris PT Krama Yudha
DOI:
https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.929Keywords:
Kepailitan, PKPU, Perlindungan Hukum Ahli WarisAbstract
Kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Kepailitan membuka celah penyalahgunaan mekanisme PKPU dalam sengketa warisan, yang dapat menempatkan ahli waris, terutama yang tidak memenuhi syarat sebagai debitor berada dalam posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian penerapan PKPU dalam konteks kepailitan ahli waris sesuai dengan Pasal 209 Undang-Undang Kepailitan serta menegaskan pentingnya prinsip keadilan, kepastian hukum, asas homologasi, dan pacta sunt servanda guna mendorong penyelesaian utang yang lebih adil dan bermartabat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi hukum positif melalui studi literatur. Kasus PT Krama Yudha menunjukkan bahwa kekosongan ini menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan asas keadilan serta kepastian hukum, sehingga membuka peluang penyalahgunaan oleh kreditur, terutama dalam sengketa lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan revisi Undang-Undang Kepailitan guna memperjelas tanggung jawab ahli waris, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin keadilan.
References
Ade Fariz, Ahli, dan Ade Fariz Fahrullah. 2021. AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata (Burgerlijk Wetbook). Vol. 21.
Alawiyyah Rifani, Ratu, dan Muhammad Fahruddin. 2021a. “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENCEGAH KEPAILITAN (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).” 146 |Jurnal Jurisdictie 3.
Alawiyyah Rifani, Ratu, dan Muhammad Fahruddin. 2021b. “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MENCEGAH KEPAILITAN (Studi Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).” Jurnal Jurisdictie 3:146–61.
Badrulzaman, Mariam, Darus. 2020. Hukum Waris dan Kepailitan. 2 ed. Bandung: Mandar Maju.
Bravika, Ramadhani, Bunga. 2020. PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG P.T.PRUDENTIAL LIFE INSURANCE).
Duananda, Dimas, Gherrry, Ade. 2012. PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERKARA KEPAILITAN.
Dwi, N, H., dan Dwi, E. Agung. 2024. “Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan.” Kompas.com. Diambil 4 April 2025 (https://nasional.kompas.com/read/2024/06/29/19533531/kasus-ahli-waris-krama-yudha-jadi-momentum-reformasi-hukum-kepailitan-dan “1”).
Foong, Jared. 2024. “Recognising foreign solvent proceedings under the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Singaporean approach in Ascentra Holdings, Inc v SPGK Pte Ltd [2023] 2 SLR 421.” Legal Studies.
Fuady, Munir. 2005. HUKUM PAILIT DALAM TEORI DAN PRAKTEK . 3 ed. Bandung: Mandar Maju.
Hamdani, dan Yunus Ilyas. 2019. “FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA COMPARISON OF LIABILITY OF EXPERTS WARIS TOWARDS PEWARIS BY LAW OF ISLAM AND THE BOOK OF THE PERIOD LAW.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 3.
Hartono, Gloria, Agatha, dan Gunawan Djadjaputera. 2024. “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK AHLI WARIS DALAM SITA UMUM KEPAILITAN (STUDI KASUS PUTUSAN MA NO.3471K/PDT/2023).” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 5:1–14.
Ilyas. 2011. “Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 125–37.
Johannes, Hisar. 2024. “UPAYA HUKUM BAGI DEBITOR YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA YANG TELAH MEMENUHI ASAS PUBLISITAS PERKARA DAN KAITANNYA TERHADAP RENCANA PERDAMAIAN YANG DITAWARKAN DI DALAM PROSES PKPU.” Universitas Indonesia, Jakarta.
Juwana, Hikmahanto. 2021. “INTERNATIONAL LAW AS POLITICAL INSTRUMENT: SEVERAL OF INDONESIA’S EXPERIENCES AS A CASE STUDY.” Indonesian Journal of International Law 1(1). doi: 10.17304/ijil.vol1.1.198.
Maiyoril, Cisilia, Wismar Harianto, dan Rizana. 2024. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia.” Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin 4:47–53.
Nainggolan, Bernard. 2022. “POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS (PKPU) IN INDONESIAN BANKRUPTCY LAW: STRATEGIC APPROACH TO ADDRESSING BUSINESS CHALLENGES.” Jurnal Pembaharuan Hukum 9:527–40.
Okta Riani, Nia, Agus Saiful Abib, dan Dewi Tuti Muryati. 2004. Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Vol. 4.
Purnamasari, Irma, Devita. 2024. “Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdata.” Hukum Online. Diambil 4 April 2025 (https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata-lt4ecc7cf50640b/).
Puteri, Amanda, Atika, Yuliani. 2020. “TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP DEBITUR YANG MENINGGAL DAN DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.” 1–14.
Rantung, Chesya, Maranatha. 2018. “HILANGNYA HAK SEORANG AHLI WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.” Lex Privatum VI:169–79.
Saebani, Beni, Ahmad. 2019. FIQH MAWARIS. 4 ed. Bandung: Pustaka Setia.
Simanjuntak, Ricardo, Shubhan Hadi, Darminto Hartono, A. Wangsawidjaja, dan Rahayu Hartini. 2014. “KEPAILITAN: IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASINYA.” Jurnal Hukum Bisnis 33:1–123.
Sjahdeini, Sutan, Remy. 2016. SEJARAH, ASAS, DAN TEORI HUKUM KEPAILITAN Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. 2 ed. disunting oleh I. Fahmi dan Suwito. Jakarta: KENCANA.
Widjaja, Gunawan. 2009. RESIKO HUKUM DAN BISNIS PERUSAHAAN PAILIT. Jakarta: Forum Sahabat.
Wijayanta, Tata. 2014. “KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004.” MIMBAR HUKUM 1–13.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Ranti Fadillah, Irwan Saleh Indrapraja
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
You are free to:
- Share— copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
- You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
- No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.
