Kepastian Hukum dalam Penggunaan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dikaitkan dengan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak
DOI:
https://doi.org/10.38035/jim.v5i1.1894Keywords:
Kepastian hukum, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, Arm’s lengh principle, kepatuhan hukum Wajib PajakAbstract
Artikel ini mengkaji kepastian hukum dalam penggunaan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) sebagai norma korektif dikaitkan dengan kepatuhan hukum Wajib Pajak dalam sistem pajak penghasilan Indonesia. Permasalahan utama yang dianalisis adalah konstruksi normatif pengaturan PKKU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 juncto Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya ditinjau berdasarkan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kualitas kepatuhan hukum Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan merujuk pada Arm’s Length Principle (ALP) sebagaimana dikembangkan dalam OECD Model Tax Convention dan OECD Transfer Pricing Guidelines. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pengaturan PKKU dalam peraturan pelaksanaan secara formal telah memenuhi asas kesesuaian jenis dan hierarki, pada tingkat materi muatan terdapat ketegangan normatif yang tercermin dalam disharmoni pengaturan, kecenderungan over-proseduralisasi, serta penekanan berlebihan pada ukuran kewajaran yang bersifat kuantitatif dan statistik. Konstruksi pengaturan tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum substantif dalam penggunaan PKKU dan mengarahkan kepatuhan hukum Wajib Pajak pada pola yang dominan bersifat kognitif dan defensif. Temuan ini menegaskan pentingnya penataan kembali kerangka pengaturan PKKU guna memperkuat kepastian hukum dan mendorong terbentuknya kepatuhan hukum yang lebih berorientasi substantif.
References
Andreas Bullen. Arm’s Length Transaction Structures: Recognizing and Restructuring Controlled Transactions in Transfer Pricing. Amsterdam: IBFD, 2017.
Johannes Gunawan. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Materi perkuliahan Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2024 (tidak dipublikasikan).
Marta Pankiv, Contemparary Application of the Arm’s Lengtth Principle in Transfer Pricing, IBFD, 2017.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Model Tax Convention on Income and on Capital. Paris: OECD Publishing, edisi 2017
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Paris: OECD Publishing, edisi 2022.
United Nations. Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries. New York: United Nations, edisi 2021.
Jamaludin Ghafur. Analisis dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 14, No. 2 (2021).
Raffacle Petruzze, Argyro Myzithra. Substance in Transfer Pricing in a Post-BEPS World and Beyon…, International Transfer Pricing Journal, Nov. 2020.
Winarto Sugondo, Transfer Pricing dalam Hukum Bisnis Indonesia: Mewujudkan Keadilan pada Transaksi Pihak Afiliasi. Vol. 13, No. 10 (2025).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807).
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1049).
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum. Tersedia pada: https://partisipasiku.bphn.go.id/kategori/rperpres-tentang-kepatuhan-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-dan-pelaksanaan-hukum Diakses pada 4 Januari 2026.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. Negara Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Prinsip, dan Konsepnya. Tersedia pada: https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8348_negara-hukum-pengertian-ciri-ciri-prinsip-dan-konsepnya Dipublikasikan 15 Desember 2025, diakses pada 4 Januari 2026
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Robertus Winarta, Christin Septina Basani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
You are free to:
- Share— copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
- You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
- No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.
