Pengaturan Cuti Ayah (Paternity Leave) di Indonesia: Perspektif Studi Hukum Kritis

Authors

  • Ratna Ayu Widiaswari Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jim.v5i1.1863

Keywords:

Hukum, Cuti Ayah, Studi Hukum Kritis

Abstract

Secara normatif berdasarkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, perempuan memiliki sejumlah hak khusus berkaitan dengan fokus fungsi reproduksi. Salah satu hak tersebut adalah hak atas cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan. Sebaliknya, laki-laki mendapatkan hak cuti ketika istri melahirkan (cuti ayah) hanya selama 2 (dua) hari. Perbedaan durasi cuti antara ibu dan ayah tersebut secara tidak langsung mencerminkan ketentuan hukum yang berpotensi memperkuat stereotip gender, yakni pandangan mengenai peran yang seharusnya diprioritaskan oleh perempuan dan laki-laki, termasuk anggapan bahwa laki-laki seharusnya lebih memprioritaskan pekerjaan dibandingkan keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya stagnasi dalam pemahaman gender serta dalam memaknai kesetaraan dan keadilan gender dari perspektif perempuan, tanpa menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki peran penting dan signifikan dalam pengasuhan anak. Kondisi tersebut menuntut adanya reformasi hukum yang mencerminkan peran laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

References

Addati, Laura., Cassirer, Naomi., & Gilchrist, Katherine. (2014). Maternity and Paternity at Work : Law and Practice across the World. International Labour Office.

Ariyani, D. (n.d.). PATERNITY LEAVE (CUTI AYAH): Apa, Bagaimana, dan Untuk Apa?

Hayat, R. S. (n.d.). KONSEP DASAR CRITICAL LEGAL STUDIES: KRITIK ATAS FORMALISME HUKUM. 5(2), 2021. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2

Iftitah, A., Romei Puspitasari, N., Yulianti, N., Taufan Perdana Putra, M., Hukum, F., & Islam Balitar, U. (2023). Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan. Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 1(2).

Kasim, M. (2022). Peredaan Praktek Diskriminasi Berbasis Gender oleh Prinsip-prinsip Keagamaan. Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2(2), 271–278. https://doi.org/10.15575/jis.v2i2.18514

Pardosi, R. O. A. G., & Fathony, A. (2022). The Challenges of the Indonesian Government in Eliminating Gender Bias Practices: The Perspective of Kinship Systems in Indigenous Peoples and Regulations. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 16(3), 557. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.557-572

Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia. ADALAH, 5(3), 1–10. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393

Santoso, W. M., Kemasarakatan, P., & Kebudayaan, D. (2014). PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM MENGATASI MARJINALISASI PEREMPUAN GENDER MAINSTREAMING: A POLICY PROBLEM IN DEALING WITH WOMEN’S MARGINALISATION. In Jurnal Masyarakat & Budaya (Vol. 16, Issue 3).

Sinukaban, E. (n.d.). NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN TERKAIT KETIDAKSETARAAN GENDER DI INDONESIA 1. https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.395-406

Smart, C. (n.d.). FEMINISM AND THE POWER OF LAW.

Downloads

Published

2026-04-22

How to Cite

Widiaswari, R. A. (2026). Pengaturan Cuti Ayah (Paternity Leave) di Indonesia: Perspektif Studi Hukum Kritis. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 5(1), 327–334. https://doi.org/10.38035/jim.v5i1.1863

Issue

Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (April - Mei 2026)

Section

Articles

License

Copyright (c) 2026 Ratna Ayu Widiaswari

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

You are free to:

  • Share— copy and redistribute the material in any medium or format
  • Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

  • Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

  • You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
  • No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.