Menguak Kekerasan Seksual: Perjuangan Wanita dalam Bingkai Hukum dan Perspektif Feminis
DOI:
https://doi.org/10.38035/jim.v4i2.1009Keywords:
Kekerasan Seksual, Hukum, Ketidaksetaraan Gender, Pemberdayaan Komunitas, Strategi ResponsAbstract
Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai sektor, termasuk hukum, masyarakat, dan pendidikan. Artikel ini membahas latar belakang dan strategi untuk meningkatkan respons terhadap kekerasan seksual, dengan penekanan pada aspek-aspek hukum dan perubahan sosial. Latar belakang mencakup prevalensi kekerasan seksual, dampaknya terhadap korban, dan ketidaksetaraan gender yang masih terdapat dalam sistem hukum. Pembahasan melibatkan berbagai strategi, termasuk penguatan undang-undang, perubahan norma patriarki, pemberdayaan komunitas, dan pengembangan sistem dukungan untuk korban. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan adil terhadap kekerasan seksual.
References
Aldama, D., Jaelani, K. A., & Kosasih, V. (2023). Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Dan Tindakan Hukum. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 1 (1), 27–40.
De Beauvoir, S. (2023). The second sex. In Social Theory Re-Wired (pp. 346–354). Routledge.
Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5 (2), 1933–1948.
Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 7 (1), 121–127.
Humm, Maggie,1990. Dictionary of Feminist Theory. Ohio: Ohio State University Press
Huriani, Y. (2021). Pengetahuan fundamental tentang perempuan.
Irianto, Sulistyowati, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana” dalam Jurnal Perempuan edisi 10
Kilwouw, A. N. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Kajian Filsafat Islam (Studi Pemikiran Feminis-Muslim). AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 13 (1), 89-106.
Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2020). Strategi Optimalisasi Peran Paralegal Berbasis Masyarakat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan. Universitas Diponegoro.
Lestari, P. (2016). Feminisme Sebagai Teori Dan Gerakan Sosial Di Indonesia. Universitas Negeri Semarang.
Luhulima, A. S. (2000). Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya.
Lumingkewas, F. (2016). Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan. Lex Crimen, 5 (1).
MacKinnon, C. A. (1993). Only words. Harvard University Press.
Mila, S. (2016). Perempuan, Tubuhnya Dan Narasi Perkosaan Dalam Ideologi Patriarki: Kajian Hermeneutik Feminis Terhadap Narasi Perkosaan Tamar Dalam II Samuel 13: 1-22. Indonesian Journal of Theology, 4 (1), 78–99.
Muqoyyidin, A. W. (2013). Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam. Al-Ulum, 13 (2), 490–511.
Nugroho, T. K., & Santoso, G. (2022). Perlindungan HAM di Indonesia dengan Merujuk pada UUD Negara RI: Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Pendidikan Transformatif, 1 (3), 73–81.
Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4 (1), 61-72.
Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum, 47 (2), 138–148.
Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4 (2), 140–159.
Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme. Garudhawaca.
Rusyidi, B., & Hidayat, E. N. (2020). Kekerasan dalam pacaran: Faktor risiko dan pelindung serta implikasinya terhadap upaya pencegahan. Sosio Informa, 6(2), 152–169.
Saadawi, Nawal El,2001. Perempuan Dalam Budaya Patriarki. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sakina, A. I. (2017). Menyoroti budaya patriarki di Indonesia. Share: Social Work Journal, 7 (1), 71-80.
Savitri, N. (2006). Feminist Legal Theory Dalam Teori Hukum. Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan, 42.
Tahir, M. (2016). Perempuan dalam Bingkai Hak Asasi manusia dalam Hukum Keluarga Islam. Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 15 (1), 59-75.
Wafiuddin, M. (2022). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory. IAIN Ponorogo.
Whittington, K. E., R Daniel Kelemen, G. A. C., & Baihaqi, I. (2021). Teori Feminis dan Hukum serta Tentang Subyek Rasial dalam Teori Hukum: Handbook Hukum dan Politik. Nusamedia.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Ariani Sri Lestari, Suparnyo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
You are free to:
- Share— copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
- Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Notices:
- You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.
- No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.
