Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) dari Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022 sampai dengan Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Terakreditasi Sinta Peringkat 4 sesuai dengan nomor Akreditasi: 10/C/C3/DT.05.00/2025 , tanggal 21 Maret 2025. Klik disini untuk melihat link Sinta Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) merupakan jurnal yang dikelola oleh Greenation Publisher di bawah naungan Yayasan Global Research National (GREENATION) dan Universitas Winaya Mukti (UNWIM) Bandung. Perbitan jurnal ini 4 kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober, dan Januari. Namun dimulai dari Vol. 4 No. 1, penerbitan Jurnal adalah 6 kali dalam setahun, yakni : April - Mei, Juni - Juli, Agustus - September, Oktober - November, Desember - Januari dan Februari - Maret JIM adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
You are free to: Share— copy and redistribute the material in any medium or format Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Under the following terms: Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation. No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.
Dinamika Interaksi Sosial dalam Pernikahan Beda Kewarganegaraan: Analisis Kasus Akun YouTube Kimbap Family
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika interaksi sosial dalam pernikahan beda kewarganegaraan melalui studi kasus akun YouTube Kimbap Family. Fenomena pernikahan lintas budaya telah menjadi semakin populer, namun juga menghadapi tantangan dalam hal komunikasi dan adaptasi budaya. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis konten melalui konten pada akun youtube Kimbap Family. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan beda kewarganegaraan menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan nilai, bahasa, dan ekspektasi sosial. Penggunaan Social Exchange Theory (SET) memberikan kerangka untuk memahami interaksi antara pasangan dalam mengelola keuntungan dan biaya yang muncul dari perbedaan budaya. Selain itu, representasi ideal dalam media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap hubungan lintas budaya. Penelitian ini merekomendasikan analisis dengan penggunaan teori komunikasi budaya agar hasil penelitian yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai, selain itu pengembangan subjek penelitian juga perlu dilakukan untuk hasil yang lebih representatif.
Copyright (c) 2025 Salya Elva Corinna, Salsabila Gunawijaya, Shania Alya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Komunikasi dalam Pelaksanaan K3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Bengkulu
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peran komunikasi dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) UP3 Bengkulu. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif melalui desain studi kasus. Setelah itu, triangulasi metode digunakan untuk memverifikasi metode. Komunikasi sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur K3, mengurangi risiko kecelakaan, dan meningkatkan koordinasi lintas unit, menurut penelitian. Beberapa hambatan yang ditemukan termasuk keterbatasan dalam penggunaan teknologi, keterbatasan dalam penguasaan bahasa teknis, dan keterbatasan geografis. Beberapa teknik yang digunakan termasuk pelatihan berbasis daring, visualisasi konten K3, dan optimalisasi kanal komunikasi digital. Karena komunikasi efektif sangat penting untuk keberhasilan implementasi K3, perusahaan harus memperkuat protokol komunikasi, literasi digital, dan dukungan teknologi di seluruh unit kerja.
Copyright (c) 2025 Azwir Chalik, Didik Sugeng https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Strategi Komunikasi Digital dalam Melayani Pelanggan melalui Aplikasi PLN Mobile di PT PLN (Persero) UP3 Palembang
Aplikasi layanan digital menjadi sarana strategis dalam menjawab kebutuhan komunikasi pelanggan yang cepat, tepat, dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) UP3 Palembang melalui aplikasi PLN Mobile dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat struktural dan fungsional pelaksana di PT PLN (Persero) UP3 Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital yang dijalankan mencakup penyampaian informasi secara real time, respon cepat terhadap keluhan pelanggan, dan peningkatan interaktivitas antara perusahaan dan pelanggan. Meskipun aplikasi PLN Mobile telah mampu memberikan kemudahan akses informasi dan layanan, masih terdapat kendala teknis serta keterbatasan literasi digital pada sebagian pelanggan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan komunikasi digital melalui aplikasi PLN Mobile merupakan langkah strategis yang efektif dalam meningkatkan layanan pelanggan, namun masih diperlukan optimalisasi dalam aspek serta pengembangan fitur layanan untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang lebih maksimal.
Copyright (c) 2025 Windra jaya, Didik Sugeng Widiarto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Buku Dr. Shanti Farrington dan Alison Woodward, The Psychology of Trauma, menjelaskan trauma sebagai pengalaman di luar kendali individu yang berdampak negatif secara fisik, emosional dan psikologis. Buku ini melampaui pemahaman umum dengan menekankan pemahaman trauma melalui pertanyaan “Apa yang terjadi padamu?” untuk mengurangi stigma dan meningkatkan empati. Menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan neurosains dan pengalaman klinis, buku ini menggambarkan bagaimana trauma memengaruhi fungsi neurologis dan psikologis, serta menyesuaikan terapi sesuai kebutuhan individu dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan neurologis. Fokus khusus diberikan pada sindrom trauma kompleks (CPTSD), yang timbul dari trauma masa kanak-kanak yang berulang. Terapi yang berorientasi pada trauma dijelaskan melalui kerangka kerja stabilisasi, penyembuhan, pengingatan dan rekonsiliasi yang berorientasi pada hubungan terapeutik yang aman dan penuh kepercayaan. Buku ini juga membahas mitos dan stigma seputar trauma serta menyoroti pentingnya pendidikan dan pendekatan holistik dalam penyembuhan. Konsep pemulihan trauma dijelaskan sebagai bentuk lain psikologis yang memperkuat individu secara emosional dan mental.
Copyright (c) 2025 Odilia Anjelin Wicaksanti Dampung https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Hubungan Status Gizi dengan Rasa Kurang Percaya diri pada Remaja SMP Pangudi Luhur Salatiga
Ketidakpercayaan diri banyak dialami oleh remaja di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, di Indonesia remaja yang mengalami kurang percaya diri sebanyak 35%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi dengan rasa kurang percaya diri pada remaja di SMP Pangudi Luhur Salatiga Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif pendekatan cross sectional yang dilaksanakan pada bulan Maret - Juni 2024 dengan populasi siswa-siswi SMP Pangudi Luhur Salatiga, dengan melibatkan 108 remaja usia remaja 13-15 tahun. Teknik pengambilan data dengan mengumpulkan melalui Pengukuran rasa percaya diri dilakukan menggunakan kuesioner Rosenberg Self- Esteerm Scale (RSES), sementara status g?z? dinilai melalui pengukuran antropometri (TB dan BB) dengan metode z-Score. Asupan makan diukur menggunakan Food Frequency Questionnaire (FFQ), serta recall 2 x 24 jam. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 57 responden (52,8%) memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dan 51 responden (47,2%) memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Sebanyak 75 responden (69,4%) memiliki status gizi yang baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan status gizi dengan rasa percaya diri pada remaja SMP.
Copyright (c) 2025 Edha Sidabutar, Brigitte Sarah Renyoet, Sarah Melati Davidson https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peningkatan Kesadaran dan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Pangan di Kabupaten Merangin
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta memberikan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan di Kabupaten Merangin terkait pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal menjadi aspek penting bagi UMKM pangan untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan konsumsi, serta memperluas akses pasar. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang kurang memahami prosedur dan manfaat dari sertifikasi halal tersebut. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan langsung dalam proses administrasi pengurusan sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai urgensi sertifikasi halal serta beberapa UMKM berhasil memulai proses pengajuan sertifikasi. Kegiatan ini berdampak positif terhadap kesiapan UMKM dalam memenuhi standar halal dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dalam meningkatkan kualitas produk pangan di Kabupaten Merangin.
Copyright (c) 2025 Ahmadi Ahmadi, M. Thoiyibi, Muhammad Nuzli, Ahmad Arpandi, Afnan Afnan, Muhadir Muhammad, Sabiroh Sabiroh, Nadia Nadia, Azroyan Azroyan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Kecerdasan Buatan (AI) dalam Optimasi Strategi Pemasaran
Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi salah satu inovasi paling berpengaruh dalam revolusi digital dan memainkan peran penting dalam mengubah strategi pemasaran di berbagai sektor. Melalui kemampuan analisis data besar, pembelajaran mesin, dan pemrosesan bahasa alami, AI memungkinkan perusahaan memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam, mengoptimalkan strategi pemasaran, serta meningkatkan efektivitas komunikasi merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran AI dalam optimasi strategi pemasaran melalui kajian literatur terhadap jurnal nasional dan internasional terbitan 2016–2024. Metode yang digunakan adalah literature review kualitatif dengan pendekatan meta-synthesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AI memberikan manfaat signifikan, antara lain peningkatan efisiensi operasional, personalisasi pelanggan, dan analisis prediktif yang akurat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah isu privasi data, bias algoritmik, dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa AI bukan sekadar alat teknologi, melainkan sumber daya strategis yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan apabila diimplementasikan secara etis dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Anita Rahmawati, Sri Isti Untari, Kristin Lukitaningrum https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Psikoedukasi Dukungan Sebaya untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Mahasiswa Kos dengan Metode Mindful Learning
Psikoedukasi kesehatan mental dapat memiliki dampak positif kepada mahasiswa kos terkait pentingnya menjaga kesehatan mental. Oleh karenanya, perlu dilakukan Psikoedukasi dengan pendekatan mindful learning untuk membantu mahasiswa lebih menyadari kondisi emosional mereka, mengelola stres dengan lebih baik, dan meningkatkan keterampilan belajar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa kos dalam menjaga kesehatan mental melalui psikoedukasi dukungan sebaya dengan metode mindful learning. Penelitian ini merupakan kuantitatif eksperimen dengan desain one group pretest-posttest design dengan melibatkan 19 partisipan yang merupakan mahasiswa kos. Instrumen dalam penelitian ini yaitu skala pengetahuan dukungan sebaya, untuk mengukur perubahan pengetahuan antara pre-test dan post-test atas psikoedukasi yang diberikan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji Wilcoxon Signed-Rank Test untuk mengetahui perbedaan pengetahuan partisipan sebelum dan setelah diberikan psikoedukasi. Hasil analisis dari perhitungan Wilcoxon Signed-Rank Test pada pengukuran pretest dan posttest didapatkan nilai Z= -2,877 dan p = 0,004 (p < 0,05). Hal ini menunjukan perbedaan skor tingkat pengetahuan partisipan sebelum dan setelah mendapatkan psikoedukasi. Pengetahuan mahasiswa kos setelah diberikan psikoedukasi meningkat (M=94,74) dibandingkan sebelum diberikan psikoedukasi (M=75,00).
Copyright (c) 2025 Sri Muliati Abdullah, Nina Fitriana, Dimas Prastia Putra, Amira Sekar Amalia https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Rancang Bangun Perangkat Pendeteksi Detak Jantung (PPDJ) Secara Portabel
Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia, sementara alat pemeriksa jantung konvensional seperti Elektrokardiogram (EKG) masih memiliki keterbatasan dari segi biaya, portabilitas, dan kemudahan penggunaan. Kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi alat diagnosis jantung yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji alat “Perangkat Pendeteksi Denyut Jantung (PPDJ)” berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memantau detak jantung secara real-time dan terjangkau bagi masyarakat luas. Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan tahapan meliputi perancangan perangkat berbasis Arduino Uno, Pulse Sensor, dan modul WiFi ESP8266, serta pengujian hasil pembacaan detak jantung yang dikirimkan dan divisualisasikan melalui platform ThingSpeak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPDJ mampu memberikan pembacaan detak jantung yang akurat dengan tingkat kesalahan hanya 2,4% dibandingkan alat EKG konvensional. Data dapat diakses secara daring oleh tenaga medis tanpa harus berada di lokasi pasien. Berdasarkan hasil tersebut, PPDJ dinilai mampu menjadi alternatif alat diagnosis jantung yang portabel, ekonomis, dan mudah digunakan, serta berpotensi mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat di daerah dengan fasilitas terbatas.
Copyright (c) 2025 Ija Darmana, Erliwati, Adiv Rama Salvayer https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
The Influence of Audit Committees on the Financial Viability of Real Estate Companies in Indonesia
Alignment with the company's commitment to implementing good governance so it can support the company's goal of improving performance. The intention of this study is to determine the role of the audit committee in the company's financial viability. The findings show that audit committee size has a positive but insignificant effect on company financial viability. Financial expertise possessed by audit committee has a negative and insignificant effect on financial viability, while audit committee independence also has a negative and insignificant effect on financial viability. Simultaneously, the three audit committee characteristic variables do not significantly influence company financial viability, as indicated by the F-statistic probability value of 0.317 (>0.05). The conclusion of this study show that audit committee characteristics do not take part in significant role in improving company financial viability. Therefore, companies are advised to not only heed to the formal structure of the audit committee but also to improve the effectiveness, frequency of meetings, and quality of audit committee oversight to ensure they can make a significant contribution to company viability.
Copyright (c) 2025 Natasha Elisabeth Manuputty, Agus Munandar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Manfaat Sabun Oatmeal dan Secang untuk Kulit Berminyak
Kulit berminyak merupakan salah satu kondisi saat kelenjar sebasea pada kulit menghasilkan terlalu banyak sebum. Kulit berminyak dan jerawat biasanya sulit untuk ditangani. Beberapa cara untuk mengatasi kulit berminyak salah satunya dengan menggunakan oatmeal. Oat berasal dari biji gandum manfaatnya untuk kulit diantaranya menghilangkan rasa gatal pada kulit, mencegah iritasi, mencerahkan wajah, melindungi dari sinar UV, menyeimbangkan PH kulit serta membersihkan dan mengangkat sel kulit mati. Secang merupakan jenis tumbuhan herbal yang kaya antioksidan dan dapat mengatasi peradangan pada kulit. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sabun wajah dengan campuran oatmeal dan ekstrak secang dan menguji keefektifannya untuk mengatasi kulit berminyak. Metode yang digunakan adalah eksperimental dengan tahapan pembuatan sabun dan melakukan uji klinis. Responden penelitian ini berjumlah 20 orang dan diambil secara pusposive random sampling. Subjek menggunakan sabun selama 3 hari dan diukur sebelum dan sesudahnya. Hasil penelitian penggunaan sabun mampu menurunkan kadar minyak di wajah secara signifikan (sig 0,020) tanpa mengurangi kelembapan dan kelembutan kulit. Respon subjek setelah tiga hari pemakaian mendukung hasil pengukuran, di mana sebagian besar pengguna merasakan kulit lebih halus, bersih, segar dan tidak berminyak. Secara keseluruhan, sabun oatmeal dan secang terbukti aman serta efektif digunakan untuk membantu mengurangi minyak berlebih, sekaligus menjaga kelembapan dan kelembutan kulit.
Copyright (c) 2025 Melissa, Onny Priskila, Priska Akwilda Sau, Suryawan Ang, Aldo Tjundawan, Ferdinand https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Rekonstruksi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mencegah Putusan Ultra Vires Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Mahkamah Konstitusi dituntut tidak hanya menjamin tegaknya konstitusi, tetapi juga mempraktikkan prinsip self-restraint agar tidak melampaui batas kewenangan yang telah digariskan konstitusi. Pada praktiknya Mahkamah konstitusi menunjukkan kecenderungan dalam putusannya telah menafsirkan dengan menambahkan norma baru dalam undang-undang yang diuji. Permasalahannya yang ada adalah bagaimana rekonstruksi kewenangan Mahkamah Konstitusi agar mencegah terjadinya putusan ultra vires yang sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis dengan menguraikan, dan menganalisis pokok permasalahan yang ada. Pokok permasalahan adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kewenangan sebagai lembaga peradilan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa rekonstruksi yang ditawarkan bergerak dari tekstual menuju institusi, lalu ke ekologi hubungan antar lembaga. Pada tingkat tekstual, undang-undang perlu memberi rambu yang tegas mengenai bentuk amar dan standar pertimbangan, sehingga dorongan menulis norma baru dapat dipatahkan oleh hukum positif itu sendiri. Pada tingkat institusi, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan kebiasaan etik dan metodologi putusan yang transparan, berpijak pada uji proporsionalitas, serta disertai penilaian dampak yang jujur. Pada tingkat ekologi, dialog dengan pembentuk undang-undang harus diformalkan agar koreksi konstitusional tidak berujung pada pengambilalihan kebijakan.
Copyright (c) 2025 Ichsan Maulana, Sodikin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Kampanye Berbasis Kearifan Lokal pada Pilkada Garut 2024
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pengembangan strategi kampanye yang adaptif terhadap budaya lokal di tengah dominasi komunikasi politik digital. Program Gogo Balong yang diinisiasi Putri Karlina terinspirasi dari tradisi “ngabedahkeun balong” menjadi fenomena menarik dalam Pilkada Garut 2024 karena menghadirkan bentuk kampanye berbasis partisipasi warga dan kedekatan budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi kampanye Putri Karlina dalam membangun citra kepemimpinan melalui kearifan lokal sebagai medium komunikasi politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kampanye berbasis budaya lokal efektif memperkuat kedekatan emosional, legitimasi sosial, dan penerimaan publik. Melalui Gogo Balong, positioning Putri Karlina sebagai “Perempuan Sunda yang Merakyat” tercipta melalui interaksi langsung, kehadiran fisik, dan partisipasi dalam aktivitas budaya warga. Branding politik dibangun melalui simbol-simbol lokal seperti bahasa Sunda, pakaian adat, kuliner tradisional, dan praktik gotong royong, yang menciptakan citra autentik dan membedakan dirinya dari kandidat lain. Segmentasi kampanye menyasar masyarakat desa yang menjunjung tradisi serta pemilih muda melalui konten digital yang sederhana dan jujur. Media sosial berfungsi sebagai penguat visual, sedangkan strategi non-media seperti dukungan tokoh adat dan dialog interpersonal menjadi fondasi legitimasi kultural.
Copyright (c) 2025 Dzikri Muhamad Ridwan, Yandi Hermawandi, Sani Rahman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Radix Astragali dalam Menurunkan Kadar Gula Darah pada Penderita Dibetes Mellitus
Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik salah satu tandanya adalah peningkatan kadar glukosa darah akibat gangguan sekresi insulin pada tubuh. Radix astragali telah lama digunakan sebagai herbal yang berpotensi meningkatkan metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas Radix astragali untuk membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Metode penelitian menggunakan desain studi kasus eksperimental dengan 12 subjek yang dipilih secara purposive dan dibagi menjadi kelompok kontrol dan perlakuan. Kelompok perlakuan diberi Herbal Radix Astragali sebanyak 3 gram setiap pagi selama 21 hari, sedangkan kelompok kontrol tidak menerima perlakuan. Variabel yang diukur adalah gula darah puasa, HbA1c, dan berat badan. Analisis yang digunakan adalah uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penurunan signifikan kadar gula darah puasa pada kelompok perlakuan (p=0,029), sedangkan kelompok kontrol tidak mengalami perubahan signifikan (p=0,798). Nilai HbA1c juga menurun signifikan pada kelompok perlakuan (p=0,049), tetapi tidak pada kelompok kontrol (p=0,234). Penurunan berat badan pada kelompok perlakuan tidak signifikan secara statistik, meskipun terjadi selisih mean sebesar 0,5 kg. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Radix Astragali selama 21 hari efektif menurunkan kadar gula darah puasa dan HbA1c pada penderita diabetes mellitus, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai terapi komplementer dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2.
Copyright (c) 2025 Onny Priskila, Suryawan Ang, Maria Theresia, Aldo Tjundawan, Ferdinand, Evelyn Purnomo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh Lean Manufacturing dan Digital Supply Chain terhadap Kinerja Operasional melalui Efisiensi Proses sebagai Variabel Mediasi pada Industri Manufaktur Indonesia Tahun 2025
Industri manufaktur Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di tahun 2025, seiring dengan tuntutan efisiensi, digitalisasi rantai pasok, serta persaingan global yang semakin ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Lean Manufacturing dan Digital Supply Chain terhadap Kinerja Operasional dengan Efisiensi Proses sebagai variabel mediasi pada industri manufaktur di Indonesia tahun 2025. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan formula Hair, yaitu jumlah indikator dikalikan 5 hingga 10 responden. Dengan total 28 indikator, jumlah sampel minimum yang dibutuhkan adalah 140 responden, dan penelitian ini menargetkan 150–200 responden untuk meningkatkan reliabilitas. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, karena tidak semua perusahaan manufaktur telah menerapkan lean atau digital supply chain. Data dikumpulkan melalui kuesioner online dan offline. Analisis dilakukan menggunakan SEM-PLS untuk menguji hubungan langsung maupun tidak langsung antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lean Manufacturing dan Digital Supply Chain berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efisiensi Proses. Namun, kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Operasional. Efisiensi Proses juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Operasional dan tidak memediasi hubungan Lean Manufacturing maupun Digital Supply Chain terhadap Kinerja Operasional. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efisiensi yang dihasilkan belum mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja operasional, sehingga diperlukan kesiapan organisasi dan integrasi teknologi yang lebih kuat untuk memaksimalkan manfaat lean dan digitalisasi rantai pasok.
Copyright (c) 2025 Miguel Angelo Maramis, Catalina Aurelia Jetty Makinggung, Benny Lule https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemetaan Paket Wisata Terintegrasi Menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Melalui Pelabuhan Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Timur
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan jalur wisata terintegrasi pada rute Tanjung Redeb menuju Pelabuhan Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sebagai akses strategis menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Derawan. Meskipun berada pada posisi yang penting, Pelabuhan Tanjung Batu belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bagian dari pengalaman perjalanan wisata dan lebih banyak berfungsi sebagai titik transit saja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), serta pemetaan atraksi wisata alam, budaya, dan tematik pada jalur darat tersebut. Luaran penelitian meliputi papan informasi wisata, guidebook terintegrasi, brosur, serta pelaksanaan pilot trip untuk menguji kelayakan rute. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur wisata terintegrasi berpotensi kuat menjadi koridor wisata pendukung yang mampu meningkatkan pengalaman wisatawan, memperkuat ekonomi lokal, serta membangun sinergi multipihak melalui pendekatan hexahelix pariwisata. Penelitian juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan, penguatan informasi aksesibilitas, dan pengembangan produk wisata berbasis komunitas.
Copyright (c) 2025 Supriyani, Yayang Anggrenesia, Zahara Rahmawati Fitriana, Aji Kusumah Ramdhani, Wisnu Bawa Tarunajaya, Andre Hernowo, Herlan Suherlan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi Pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” Menurut Teori Pemulihan Aset Negara: Studi Kasus Korupsi PT.Timah Tbk
Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, seringkali penyerahan uang pengganti untuk memulihkan kerugian selalu bernilai kecil jauh nilainya dengan kerugian negara salah satunya korupsi PT. Timah Tbk dengan total kerugian negara 271 triliun. Untuk menjamin pemulihan aset kerugian negara perlu adanya regulasi khusus, dengan demikian penelitian ini mengangkat judul “urgensi pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” menurut teori pemulihan aset negara: studi kasus korupsi PT timah Tbk”. Bertujuan mengetahui pengembalian uang pengganti korupsi PT timah Tbk dalam memulihkan kerugian negara dan urgensi pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” menurut teori pemulihan aset melihat kasus korupsi PT timah Tbk. Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif yang tersusun atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier memakai metode umum ke khusus/ deduktif dan menerapkan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasilnya ditemukan majelis hakim fokus kerugian tindak pidana korupsi senilai 29 triliun, karena belum adanya peraturan khusus perampasan aset alhasil pemulihan aset hanya 14 triliun saja, dengan demikian pentingnya pengesahan “Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset” pemulihan aset agar kembali seluruhnya serta dapat berjalan efektif hal ini didukung dengan adanya teori pemulihan aset.
Copyright (c) 2025 Sintia Riska Nadefanti, Apriliani Kusumawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Diplomasi Energi Rusia dan Indonesia dalam Memperkuat Ketahanan Energi Nasional di Tengah Ketegangan Geopolitik Global
Penelitian ini menganalisis diplomasi energi antara Indonesia dan Rusia sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketegangan geopolitik global pasca perang Rusia–Ukraina. Dengan mengadopsi teori interdependensi kompleks dari Keohane dan Nye, studi ini mengeksplorasi bagaimana ketergantungan ekonomi, teknologi, dan energi menciptakan hubungan saling menguntungkan (mutual benefit) yang melampaui logika kekuasaan tradisional. Indonesia, yang menghadapi defisit produksi minyak dan keterlambatan transisi energi terbarukan (EBT), memanfaatkan kerja sama dengan Rusia sebagai salah satu produsen energi terbesar dunia untuk memastikan pasokan energi stabil sekaligus mengakses teknologi strategis seperti Small Modular Reactors (SMR), Carbon Capture Storage (CCS), dan pengembangan kilang Tuban. Di sisi lain, Rusia mencari pasar baru di Asia akibat sanksi Barat, menjadikan Indonesia mitra potensial. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS sejak 2025 memperkuat posisi tawar diplomatiknya dalam forum energi internasional. Namun, kerja sama ini menghadapi tantangan geopolitik, hambatan struktural seperti kesiapan infrastruktur nuklir, dan sensitivitas publik terhadap energi nuklir. Metode penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan analisis isi digunakan untuk menelaah dokumen kebijakan, laporan, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi energi Indonesia–Rusia bukan hanya upaya ekonomi, tetapi instrumen politik luar negeri yang strategis untuk mencapai kedaulatan energi, hilirisasi, dan target Net Zero Emission (NZE) 2060 secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Sherinda Capty Paradivta https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Regulasi Terhadap Tanggung Jawab Platform E-Commerce atas Barang Palsu di Marketplace
Penelitian ini menganalisis regulasi terhadap tanggung jawab platform e-commerce atas peredaran barang palsu di marketplace, dengan fokus pada perlindungan konsumen dalam konteks Indonesia. Melalui kajian hukum normatif terhadap UUPK, UU Perdagangan, dan PP PMSE, ditemukan bahwa kerangka hukum yang ada cukup memadai dan menempatkan platform sebagai pelaku usaha yang memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan keakuratan informasi, selaras dengan prinsip strict liability dan intermediary liability. Meskipun demikian, implementasi tanggung jawab ini masih menghadapi tantangan signifikan, seperti tingginya volume transaksi, sulitnya identifikasi barang palsu akibat ulasan/deskripsi tiruan, dan pelaksanaan mekanisme notice-and-takedown yang belum konsisten dan cenderung reaktif. Putusan pengadilan memperkuat bahwa kerugian akibat barang palsu adalah sah menurut hukum dan wajib diberikan ganti rugi. Dengan demikian, platform dapat dimintai tanggung jawab jika terdapat kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengawasan minimal, dan efektivitas perlindungan konsumen masih memerlukan penguatan mekanisme pengawasan serta harmonisasi penegakan hukum.
Copyright (c) 2025 Ergia Novriliza Nugroho, Muhammad Maharadja Alief, Nasywa Nasyifa Dyfa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Komunikasi Digital Kota Solo melalui Smart Tourism Berbasis Digital Twin sebagai Destinasi Wisata Budaya Berkelanjutan
Digitalisasi promosi pariwisata menjadi kebutuhan strategis bagi Kota Surakarta yang memiliki kekuatan narasi budaya dan kuliner, namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi strategi komunikasi digital Dinas Pariwisata Kota Surakarta dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif serta menilai kesiapan menuju Smart Tourism berbasis Digital Twin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam dengan pimpinan, staf, dan wisatawan, serta observasi media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi digital telah dikelola secara sistematis melalui perencanaan konten, evaluasi triwulanan, dan strategi storytelling budaya yang berhasil menarik audiens muda. Meski demikian, masih terdapat kelemahan berupa keterbatasan infrastruktur digital, jumlah SDM, akurasi informasi, serta pola kolaborasi yang belum strategis. Wisatawan juga menegaskan bahwa media sosial lebih efektif dibanding aplikasi resmi, namun akurasi informasi perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, peluang besar muncul dari tingginya minat wisatawan terhadap inovasi Digital Twin, yang dapat diimplementasikan secara bertahap melalui prototipe sederhana sesuai kapasitas lokal. Dengan demikian, Solo memiliki kekuatan narasi budaya yang kokoh, namun perlu penguatan fondasi digital dan partisipasi masyarakat agar dapat bertransformasi menuju Smart Tourism yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Haryo Kusumo Aji, Hasna Wijayati, Andika Drajat Murdani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 247/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel: Tinjauan Yuridis atas Sengketa Kepemilikan dan Penguasaan Tanah
Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 247/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah di Jalan Margasatwa, Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah penerapan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap tindakan para tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa dasar hukum yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai tindakan para tergugat memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, meliputi adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Hakim kemudian mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan memerintahkan para tergugat mengosongkan tanah dan bangunan yang disengketakan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya instrumen hukum perdata dalam memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan serta menunjukkan bahwa doktrin dan yurisprudensi memiliki peranan penting dalam memperkuat argumentasi hukum hakim.
Copyright (c) 2025 Ariaghali Gerard Achmad Nasution, Jaffray Paul Kam, Quinncy Quillon Nugraha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kedudukan Wali Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia
Perkawinan adalah ikatan emosional dan lahiriah antara pria dan perempuan yang bertujuan membina keluarga yang harmonis dan langgeng. Di Indonesia, praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi (nikah siri) masih sering terjadi dan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kedudukan wali nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis kedudukan wali nikah dalam perkawinan siri berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, wali nikah menjadi komponen yang memiliki peran penentu sahnya perkawinan, sementara hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang esensial demi menjamin kepastian hukum. Temuan penelitian menegaskan bahwa meskipun secara syar’i perkawinan siri dapat dikatakan sah bila sesuai dengan rukun dsertaan syarat Islam, perkawinan tersebut tidak diakui secara legal oleh negara sehingga menimbulkan implikasi terhadap status istri, anak, dan hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara ketentuan agama dan hukum negara untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Desinta Salsabilah Ratna Putri, Nur Hidayatul Fithri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis terhadap Keabsahan, Tanggung Jawab, dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Berdasarkan UUJN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta, bentuk tanggung jawab, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam pelaksanaan jabatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin kenotariatan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta sangat ditentukan oleh pemenuhan syarat formal dan material sebagaimana diatur dalam UUJN. Penyimpangan terhadap prosedur, seperti ketidakhadiran para pihak atau ketidaklengkapan minuta, terbukti menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya. Selain itu, notaris memiliki tiga bentuk tanggung jawab, yaitu perdata, pidana, dan administratif, yang masing-masing muncul bergantung pada tingkat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Mekanisme perlindungan hukum, khususnya melalui persetujuan Majelis Pengawas sebelum pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, menjadi instrumen penting untuk menjaga independensi profesi notaris dan mencegah kriminalisasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan jabatan notaris bergantung pada keseimbangan antara kepatuhan prosedural, akuntabilitas hukum, dan perlindungan profesi guna mewujudkan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.
Copyright (c) 2025 Athena Permana Putri, Steffani Yuliani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Pembagian Waris
Pengangkatan anak merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa anak yang tidak memperoleh pengasuhan memadai dari orang tuanya tetap mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan masih menjadi praktik umum di masyarakat, yang menimbulkan ketidakpastian hukum atas status anak yang diangkat, hak-hak sipil, dan pembagian warisan. Penelitian ini untuk mengevaluasi aturan-aturan yang mengatur proses mengangkat anak dan melihat dampak hukumnya terhadap perlindungan anak yang diangkat. Penelitian ini melibatkan hukum positif, hukum adat, serta KHI. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis regulasi, pemikiran hukum, serta putusan pengadilan yang terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa anak yang diangkat tanpa ada putusan pengadilan, maka tidak adanya hubungan hukum yang sah antara anak dengan orang tua angkatnya, terutama dalam hal untuk mewarisi dan kewajiban hukum lainnya. Mengangkat anak tanpa putusan pengadilan hanya sebatas ikatan sosial saja, tanpa memiliki kekuatan hukum. Anak yang diangkat diakui secara moral, tetapi tidak memiliki hak untuk mewarisi sesuai dengan hukum adat. Sedangkan menurut KHI, mereka tidak tercatat sebagai ahli waris dan hanya dapat menerima wasiat wajibah maksimal sepertiga harta peninggalan. Maka dari itu, guna memberikan perlindungan hukum yang sah kepada anak, setiap proses pengangkatan anak wajib memerlukan putusan pengadilan.
Copyright (c) 2025 Ainin 'Aliyah, Arief Syahrul Alam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kerjasama Indonesia-Australia melalui Operasi Gannet dalam Mengatasi IUU Fishing di Laut Arafuru
Penelitian ini membahas tentang Kerjasama Bilateral Indonesia-Australia melalui Operasi Gannet dalam mengatasi IUU Fishing di Laut Arafuru. Laut Arafura merupakan wilayah yang sangat penting bagi Indonesia dan Australia karena memiliki kepentingan ekonomi dan ekologis yang tinggi, yakni serta dikenal sebagai salah satu kawasan perikanan paling produktif di Asia-Pasifik, dengan potensi Maximum Sustainable Yield (MSY) udang penaeid mencapai 14.700-15.000 ton per tahun dan produksi udang trawl hingga ribuan ton sebelum larangan pada 2015. Hal ini menyebabkan laut arafuru menghadapi tantangan besar akibat maraknya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian finansial, dan meningkatnya ancaman Illegal, Unrepoorted, and Unregulated (IUU) Fishing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif atau studi daftar pustakah (Literatur review) Untuk mengatasi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, kedua negara memperkuat hubungan kerja sama baik di tingkat bilateral maupun regional. kerjasama Operasi Gannet merupakan kegiatan patroli bersama yang melibatkan Bakamla RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Australian Border Force (ABF). Penelitian deskriptif ini mengevaluasi keberhasilan Operasi Gannet dalam mengatasi IUU Fishing di Laut Arafura. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Operasi Gannet memberikan kontribusi besar dalam memperketat pengawasan perbatasan, meningkatkan pertukaran data dan informasi, serta mengurangi praktik penangkapan IUU Fishing, yang mana sebelumnya menyebabkan kerugian ekonomi bernilai miliaran dolar bagi kedua negara.
Copyright (c) 2025 Ramses Edison Ansek, Indra Wisnu Wibisono, Roberto Oktovianus Cornelis Seba https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Bullying dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Keadilan Restoratif melalui Diversi di Indonesia
Penelitian ini untuk menyelidiki bentuk tanggung jawab hukum terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan bullying berdasarkan prinsip pelindungan anak dan penerapan keadilan pemulihan melalui mekanisme diversi di Indonesia. Kasus bullying yang melibatkan anak semakin sering terjadi dan menimbulkan dilema hukum, karena pelaku masih dianggap di bawah umur dan berhak atas perlakuan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Metode hukum normatif diterapkan dalam studi dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum utama seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta aturan terkait lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa anak pelaku bullying dapat dituntut pertanggungjawaban secara hukum, namun penerapan hukuman terhadap mereka harus mempertimbangkan aspek pendidikan, rehabilitasi, dan perlindungan hak anak. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak memainkan peran krusial sebagai alat penerapan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif melalui diversi dinilai mampu menyeimbangkan kepentingan hukum dengan kemanusiaan serta mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana.
Copyright (c) 2025 Dini Fitria Arifah, Andy Usmina Wijaya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pendekatan Kultural Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Melalui Keterlibatan Pemangku Adat dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih
Penelitian ini menganalisis strategi KPU Kota Solok dalam meningkatkan partisipasi pemilih melalui kolaborasi dengan pemangku adat, khususnya LKAAM dan Bundo Kanduang, sebagai pendekatan berbasis kearifan lokal sejak 2017. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini menemukan bahwa pemangku adat berperan sentral sebagai penyampai literasi politik yang kredibel karena memiliki legitimasi sosial dalam masyarakat Minangkabau. Kolaborasi ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti Gerakan Melindungi Hak Pilih (2018), Sosialisasi Pemilu Serentak (2019), Dialog Demokrasi, sosialisasi berbasis masjid, serta forum budaya yang secara rutin dihadiri 100–250 peserta. LKAAM memanfaatkan jaringan penghulu, surau, dan pertemuan adat, sementara Bundo Kanduang menggerakkan jaringan sosial perempuan melalui pengajian dan kegiatan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pemilih dari 77,5% (2014) menjadi 86% (2019) dan 83,7% (2024), serta penguatan literasi politik masyarakat melalui pesan politik yang disampaikan dengan bahasa adat dan simbol kultural. Temuan ini menegaskan bahwa strategi berbasis adat memperkuat modal sosial, menciptakan kejelasan peran, dan membentuk model best practice dalam pendidikan pemilih yang dapat direplikasi di daerah lain.
Copyright (c) 2025 Difa Ghassani, Tengku Rika Valentina, Asrinaldi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Komunikasi Digital Pemerintah Daerah: Analisis Rubrik Pawarta Tuban di Instagram Pemkab Tuban
Di era disrupsi informasi, media sosial telah menjadi sarana strategis bagi pemerintah daerah untuk membangun citra, meningkatkan transparansi, dan memperkuat keterlibatan publik. Pemerintah Kabupaten Tuban memanfaatkan Instagram melalui rubrik “Pawarta Tuban” sejak 2022 sebagai media penyebaran informasi program dan kegiatan dalam format visual yang menarik. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi digital yang diterapkan dalam rubrik tersebut serta mengevaluasi bagaimana pesan dirancang dan didistribusikan untuk membentuk citra pemerintah dan menjangkau audiens secara efektif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, penelitian ini menganalisis 63 unggahan konten berupa video dan infografis pada periode April–Juni 2025. Hasil analisis konten menunjukkan bahwa tema dominan dalam “Pawarta Tuban” adalah Prestasi & Apresiasi serta Pelayanan Publik, yang berperan dalam membangun citra positif pemerintah daerah. Secara performa, konten video menghasilkan tingkat interaksi lebih tinggi dibandingkan infografis. Namun, pola komunikasi yang dijalankan bersifat monolog satu arah, ditandai minimnya interaksi admin dengan pengguna, sehingga kolom komentar beralih fungsi menjadi kanal pengaduan publik. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara narasi resmi pemerintah dan aspirasi masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun strategi komunikasi “Pawarta Tuban” efektif dalam diseminasi informasi, strategi ini belum optimal dalam membangun dialog dan responsivitas publik. Oleh karena itu, disarankan penerapan komunikasi dua arah yang lebih dialogis, pemanfaatan fitur interaktif media sosial, serta pengelolaan keluhan publik sebagai data strategis untuk penyempurnaan konten dan kebijakan.
Copyright (c) 2025 Wahyu Siswanto, Harliantara, Nur'annafi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penggunaan Instagram dan Tiktok Sebagai Media Komunikasi Politik Sherly Tjoanda dengan Konstituennya
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Sherly Tjoanda menggunakan Instagram dan TikTok sebagai media komunikasi politik dalam membangun hubungan dengan konstituennya. Di era digital, media sosial menjadi ruang penting bagi politisi untuk membentuk citra, menyampaikan pesan politik, dan menjalin interaksi dua arah dengan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi digital dan analisis isi terhadap unggahan Sherly di kedua platform tersebut. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori komunikasi politik, teori agenda setting, uses and gratifications, serta model komunikasi dua arah simetris Grunig dan Hunt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sherly Tjoanda memanfaatkan media sosial tidak hanya untuk menampilkan aktivitas politik formal, tetapi juga untuk menonjolkan sisi humanis dan empatik melalui pesan yang bersifat informatif, persuasif, dan emosional. Konsistensi pesan, gaya komunikasi positif, serta keterlibatan aktif dengan audiens menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi politik digital yang autentik dan partisipatif dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat di era media baru.
Copyright (c) 2025 Siti Nurshiva, Redi Panuju, Iwan Joko Prasetyo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis Berdasarkan Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/Pn Jkt.Tim
Artikel ini membahas pembatalan putusan arbitrase dalam sengketa bisnis berdasarkan Putusan Nomor 524/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt.Tim yang membatalkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, teori, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan dilakukan karena terbukti terdapat unsur tipu muslihat oleh arbiter, penerapan asas ex aequo et bono tanpa kesepakatan para pihak, serta adanya putusan ultra petita yang melampaui tuntutan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 70 UU Arbitrase yang memberikan dasar hukum pembatalan putusan arbitrase. Meskipun arbitrase secara normatif bersifat final dan mengikat, praktik pembatalan di pengadilan menunjukkan adanya dilema antara perlindungan terhadap para pihak dan kepastian hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan independensi arbiter dan konsistensi penerapan asas final and binding agar arbitrase tetap menjadi forum penyelesaian sengketa bisnis yang kredibel, efektif, dan dipercaya baik secara nasional maupun internasional.
Copyright (c) 2025 Yunitya Hilda Natasya, Aminah Aminah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kedudukan dan Ratifikasi Loan Agreement: Tinjauan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia
Perjanjian pinjaman luar negeri (loan agreement) merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional yang menimbulkan konsekuensi hukum di ranah internasional maupun domestik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua loan agreement yang dibuat oleh pemerintah Indonesia diratifikasi melalui Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Artikel ini menganalisis status hukum loan agreement dalam perpektif hukum internasional dan nasional, membedakan karakter hukum antara perjanjian yang diratifikasi dan yang tidak diratifikasi, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan antara teori hukum perjanjian internasional dan praktik hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa loan agreement menempati posisi gabungan antara hukum publik dan hukum privat internasional, bergantung pada subjek dan pilihan hukumnya. Dalam konteks Indonesia, ketidakjelasan kriteria ratifikasi loan agreement menyebabkan perfeseran politik hukum dari legislative approval meunju executive approval, sehingga menibulkan potensi ketidakpastian hukum.
Copyright (c) 2025 Janeke Kusherawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Memiliki Unsur Persamaan pada Pokoknya (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt.Sus-HKI/2023)
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 796K/Pdt.Sus-HKI/2023 antara Buttonscarves dan Umamascarves. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana sistem hukum merek di Indonesia melindungi pemegang merek terdaftar ketika muncul merek lain yang memiliki kemiripan bunyi, makna, atau tampilan yang berpotensi menyesatkan konsumen. Dengan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan merek di Indonesia berlandaskan prinsip first to file dan itikad baik dalam pendaftaran. Sengketa Buttonscarves dan Umamascarves menunjukkan pentingnya kejelasan rumusan gugatan. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga karena gugatan penggugat dinilai tidak jelas akibat mencampurkan permohonan pembatalan merek dan gugatan pelanggaran merek dalam satu perkara. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, ketepatan dasar hukum gugatan, serta penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak merek dan persaingan usaha yang sehat.
Copyright (c) 2025 Mentari Febriliana, Nanik Trihastuti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Keterkaitan antara Workplace Spirituality dengan Organizational Citizenship Behavior pada Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Advent Medan
Penelitian ini mengkaji tentang analisis keterkaitan antara workplace spirituality dan organizational citizenship behavior (OCB) pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Advent Medan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, serta menggunakan kuesioner dalam memperoleh data yang diberikan kepada 127 tenaga kesehatan. Hasil analisis penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara workplace spirituality dan OCB (r = 0.356, p < 0.05). Koefisien determinasi sebesar 0.126 menunjukkan bahwa workplace spirituality memberikan kontribusi sebesar 12.6% terhadap OCB. Temuan ini menunjukkan pentingnya membangun lingkungan kerja yang mendukung spiritualitas untuk mendorong perilaku kerja sukarela yang positif.
Copyright (c) 2025 Lidia Novi Fitriani, Rianda Elvinawanty, Ronauli Samosir, Laura Permata Indah Br Sinaga, Sri Hartini https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Permodelan Shading Device terhadap Efisiensi Energi pada Bangunan Hunian Studi Kasus: Summarecon Bogor
Perubahan iklim global telah menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi, fenomena urban heat island (UHI), serta konsumsi energi yang tinggi dalam sektor perumahan, terutama di wilayah tropis. Penelitian ini mengkaji formulasi integrasi antara smart technology dan desain pasif untuk menghasilkan perumahan tahan iklim tropis yang efisien energi dan berkelanjutan. Pendekatan arsitektur pasif meliputi orientasi bangunan dan strategi shading, sedangkan smart technology mencakup sistem sensor berbasis Internet of Things (IoT), kontrol otomatis, dan analisis berbasis kecerdasan buatan (AI). Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan simulasi komputasional (CFD dan EnergyPlus). Lokasi penelitian dilakukan di kawasan Summarecon Bogor, Jawa Barat, yang memiliki karakteristik iklim tropis lembab. Hasil menunjukkan bahwa integrasi desain pasif dan sistem pintar mampu menurunkan pancaran sinar alami karena pemilihan dan posisi shading device yang tepat, efek lain meningkatkan kenyamanan termal, serta menghemat konsumsi energi pendinginan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan model perumahan tropis berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mendukung pencapaian SDGs 7 (Energi Bersih) dan SDGs 11 (Kota Berkelanjutan).
Copyright (c) 2025 Reza Krisnandi, M. I. Ririk Winandari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tantangan dan Peluang Pendidikan Karakter Disiplin di Sekolah Dasar untuk Siswa dari Keluarga Broken Home: Tinjauan Akademik Artikel
Pendidikan karakter disiplin menjadi fondasi penting dalam pembentukan kepribadian siswa sekolah dasar, terutama bagi mereka yang tumbuh dalam lingkungan keluarga broken home yang cenderung kurang memberikan kontrol dan teladan moral. Artikel ini merupakan review sistematis terhadap penelitian-penelitian terindeks SINTA-2 yang membahas pendidikan karakter disiplin pada konteks sekolah dasar selama periode 2018–2025. Penelusuran dilakukan melalui database SINTA, Garuda, dan Google Scholar dengan kata kunci “pendidikan karakter”, “disiplin”, “broken home”, dan “sekolah dasar”. Dari 22 artikel yang teridentifikasi, tujuh artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara tematik. Hasil tinjauan menunjukkan dua tema utama, yaitu (1) tantangan penerapan pendidikan karakter disiplin yang meliputi lemahnya dukungan keluarga, rendahnya stabilitas emosi siswa, dan keterbatasan strategi pedagogis guru, serta (2) peluang penguatan karakter melalui pembelajaran berbasis nilai, keteladanan guru, dan konseling empatik di sekolah. Kajian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan karakter yang berkelanjutan bagi siswa dari keluarga broken home. Temuan ini berimplikasi pada perlunya model pendidikan karakter yang lebih kontekstual, adaptif, dan humanistik di tingkat sekolah dasar.
Copyright (c) 2025 Via Nurafiati Astuti, Bunyamin Maftuh, Yadi Ruyadi, Ganjar Muhammad Ganeswara, Abih Gumelar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kepastian Hukum dan Restrukturisasi dalam Putusan PK MA No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 atas PT Hanson International Tbk
Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh PT Hanson International, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA menolak permohonan PK dengan dua pertimbangan utama. Pertama, bukti Perjanjian Perdamaian yang diajukan debitur tidak memenuhi syarat sebagai novum karena lahir setelah putusan pailit. Kedua, perdamaian yang diajukan setelah debitur dinyatakan pailit dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan prinsip hukum kepailitan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 2021. Putusan ini menegaskan orientasi hukum kepailitan Indonesia yang lebih creditor-oriented dengan mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor, serta menutup ruang restrukturisasi melalui perdamaian ulang pasca-kepailitan. Secara prosedural, penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh proses PKPU hingga kepailitan telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Copyright (c) 2025 Jesslyn Janet Cen, Kathleen Joan Halim, Lathifah Lathifah, Sandrina Realita, Theresia Aurellia Gunawan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penegakkan Hukum terhadap Parkir Ilegal di Badan Jalan Nasional di Kota Pangkalpinang
Praktik Praktik parkir ilegal yang masif di badan jalan nasional Kota Pangkalpinang telah menciptakan diskrepansi signifikan antara norma hukum (das sollen) dan realitas empiris (das sein). Fenomena ini secara serius mengganggu fungsi strategis jalan, menimbulkan kemacetan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, menganalisis secara komprehensif implementasi penegakan hukum saat ini berjalan; dan kedua, mengidentifikasi serta mengevaluasi secara kritis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penegakan tersebut menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan, survei kuesioner kepada 101 responden, dan wawancara mendalam terstruktur dengan instansi terkait, sementara data sekunder dihimpun dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan preventif yang belum efektif. Pelaksanaan penegakan hukum represif berjalan lemah dan tidak konsisten akibat berbagai hambatan: kendala teknis, resistensi sosial dari masyarakat karena tidak adanya lahan parkir alternatif, dan Forum LLAJ yang hanya menghasilkan kesepakatan persuasif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh akumulasi faktor sistemik, meliputi: perbedaan penafsiran aparat (Polresta) mengenai urgensi rambu sebagai landasan operasional tilang (Pasal 287 UU LLAJ), pilihan diskresi preventif aparat karena kekhawatiran dampak ekonomi, kegagalan sarana fasilitatif (lahan parkir), sistem OSS dan SIANDALAN yang belum terintegrasi, serta budaya pragmatis masyarakat yang menormalisasi pelanggaran dan sikap "rela" membayar juru parkir liar yang ada.
Copyright (c) 2025 Doni Harianto, Diva Rayhan Reydoza, Karmila, Fajriansyah, Adithia Permana Sinaga, Febri Melia Andini, Sigit Nugroho https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pembentukan Konsep Negara Hukum Pancasila Melalui Perpaduan Elemen Rechtstaat dan Rule of Law sebagai Karakteristik Sistem Hukum Nasional
Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik unik melalui penggabungan tradisi Eropa Kontinental (Rechtstaat) dan Anglo-Saxon (Rule of Law) yang dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila. Keunikan ini bukan penerapan mekanis teori hukum Barat, melainkan proses adaptasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana elemen Rechtstaat dan Rule of Law diintegrasikan dalam kerangka Pancasila untuk membentuk karakteristik sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, menganalisis UUD 1945, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Rechtstaat, Indonesia mengadopsi sistem hukum terkodifikasi, peradilan tata usaha negara, dan perlindungan hak asasi manusia, sementara dari Rule of Law diintegrasikan prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan mekanisme checks and balances. Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm memandu perpaduan ini dengan menempatkan nilai ketuhanan sebagai landasan moral, mengedepankan musyawarah, menjunjung keadilan sosial kolektif, serta menerapkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan sistem hukum prismatik yang memadukan unsur terbaik berbagai tradisi hukum dengan nilai lokal untuk mewujudkan tujuan negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Copyright (c) 2025 Danial Syah, Oki Permana, Aminuddin Hasibuan, Rahmat Hariandi Pulungan, Anjas Asmara, Renia Utami Bahagia Tanjung https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Aspek Hukum Keamanan Siber dalam Penggunaan AI dan Big Data oleh Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)
Transformasi digital di sektor keuangan telah melahirkan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) yang memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dan big data untuk menciptakan layanan yang cepat, efisien, dan inklusif. Namun, pemanfaatan teknologi ini memunculkan tantangan hukum baru terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum keamanan siber dalam penggunaan AI dan big data oleh ITSK serta bentuk pertanggungjawaban hukum pengelolanya terhadap kebocoran data konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi tunggal yang secara komprehensif mengatur keamanan siber AI dan big data, namun terdapat berbagai peraturan sektoral seperti UU PDP, UU ITE, POJK, dan regulasi BSSN yang menjadi landasan perlindungan hukum. Prinsip strict liability menempatkan tanggung jawab mutlak pada penyelenggara ITSK sebagai pengendali data pribadi, sedangkan teori technoethics menekankan kewajiban moral atas penggunaan teknologi secara adil dan transparan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap kebocoran data dalam ekosistem ITSK membutuhkan penguatan regulasi teknis, koordinasi antar-lembaga pengawas, serta penerapan prinsip hukum dan etika digital yang responsif terhadap perkembangan teknologi.
Copyright (c) 2025 Arnold Rezon https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Konsistensi Regulasi Perizinan Perikanan Indonesia di Zee Natuna dengan Kewajiban dalam Unclos pada Periode 2023-2025
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keselarasan peraturan perizinan perikanan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna dengan komitmen internasional yang tercantum dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 untuk periode 2023–2025. Pasal 56 UNCLOS menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara pantai, berhak untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan mengelola sumber daya hayati di ZEE. Namun, hak-hak ini harus dilaksanakan sesuai dengan kewajiban konservasi yang tercantum dalam Pasal 61 dan 62 mengenai prinsip Maximum Sustainable Yield (MSY), serta ketentuan penegakan hukum dalam Pasal 73. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder seperti UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 2020 khususnya klaster kelautan dan perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perizinan Berusaha di Bidang Perikanan Tangkap pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) dalam perkara Philippines v. China (2016), meskipun peraturan perizinan perikanan nasional telah selaras secara normatif dengan prinsip-prinsip UNCLOS, implementasinya terhambat oleh tantangan koordinasi antarlembaga dan mekanisme penegakan hukum yang tidak memadai terhadap aktivitas illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing oleh kapal asing di ZEE Natuna. Oleh karena itu, diperlukan kepastian bahwa hukum nasional Indonesia sejalan dengan kewajibannya sebagai negara pantai berdasarkan hukum maritim internasional, kebijakan lintas sektor perlu diselaraskan dan fungsi pengawasan perlu diperkuat.
Copyright (c) 2025 Abraham Lincoln Riady, Bella Vita, Florencia Cheryl Koswandi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Direksi BUMN atas Keputusan Bisnis Ditinjau dari Aspek Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini melihat bagaimana Direksi BUMN dilindungi secara hukum dari keputusan bisnis yang dapat merugikan negara. Ini ditinjau dari aspek tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur pada Pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Undang-Undang BUMN. Tujuan penelitian ini diharapkan mampu merumuskan dasar Yuridis yang komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum untuk Direksi BUMN terhadap keputusan Bisnisnya, serta menetapkan batas-batas pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana korupsi. Hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan prinsip Good Corporate Governance, peningkatan profesionalisme Direksi, serta terciptanya iklim investasi dan tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Appoarch). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan Direksi memperoleh perlindungan hukum apabila diambil dengan niat baik, penuh kehati-hatian, bebas dari konflik kepentingan, serta ditujukan untuk kepentingan perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip Business Judgment Rule.
Copyright (c) 2025 Ahmad Zakariya Alfadani, Rihantoro Bayuaji https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perbedaan Feedback Orientation pada Karyawan Generasi X dan Generasi Z di Tempat Kerja
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan orientasi umpan balik antara karyawan Generasi X dan Generasi Z di tempat kerja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode komparatif. Sampel penelitian terdiri dari karyawan Generasi X dan Generasi Z yang bekerja di berbagai perusahaan. Data dikumpulkan menggunakan skala Feedback Orientation Scale (FOS) dan dianalisis dengan uji Mann-Whitney karena data tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam orientasi umpan balik antara Generasi X dan Generasi Z, dengan Generasi Z memiliki tingkat orientasi umpan balik yang lebih tinggi dibandingkan Generasi X. Analisis tambahan menggunakan uji crosstabs terhadap sepuluh item pertama dari skala FOS. Hasil menunjukkan bahwa Generasi Z cenderung memberikan respons yang lebih positif sedangkan Generasi X lebih dominan pada kategori negatif. Penelitian ini memperkuat hasil analisis utama dan mengindikasikan adanya perbedaan dalam sikap terhadap umpan balik antara kedua generasi. Implikasi dari penelitian ini berguna bagi pengelolaan sumber daya manusia dalam merancang strategi komunikasi dan pengembangan karyawan lintas generasi secara lebih efektif.
Copyright (c) 2025 Ameilia Megah Indah Sukma, Resekiani Mas Bakar, St. Hadjar Nurul Istiqamah Istiqamah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penyerobotan Hak atas Tanah Perspektif Hukum Pidana Studi Putusan No 4/Pid.C/2021/Pn
Penyerobotan tanah ialah salah satu bentuk pelanggaran hukum yang masih marak di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan nilai tanah yang tinggi. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan hak kepemilikan atas tanah, tetapi turut mengganggu sistem hukum dan ketenangan sosial. Riset metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data didapat dari studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa No.4/Pid.C/2021/PN Sbw. Analisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hukum hakim, dan relevansinya dengan asas hukum pidana, khususnya asas kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Perpu No.51 Tahun 1960. Hakim menetapkan hukuman kurungan selama 1 bulan, namun dijalani dalam masa percobaan, yang secara hukum tetap memiliki kekuatan untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah. Putusan ini mencerminkan upaya peradilan pidana dalam menegakkan hak atas tanah melalui instrumen hukum positif meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek sanksi dan efektivitas penegakan hukumnya. Ketentuan pidana dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960, meskipun tergolong ringan, tetap mencerminkan adanya keberpihakan negara terhadap pihak yang dirugikan serta menegaskan bahwa hak atas tanah merupakan hak yang mendapat perlindungan hukum. Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah kerap tidak berjalan efektif karena adanya kelemahan dalam proses pembuktian, kurang tegasnya aparat penegak hukum, serta sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat ringan atau sekadar formalitas.
Copyright (c) 2025 Donny Rudiansyah, Fokky Fuad Wasitaatmadja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Managament Sosial Media dalam Meningkatkan Penggemar Olahraga Kurash di Jawa Timur
Pengenalan olahraga yang kurang populer seperti Kurash hanyalah salah satu contoh bagaimana perkembangan pesat teknologi komunikasi digital telah merevolusi cara organisasi olahraga berinteraksi dengan konsumen mereka. Seni bela diri tradisional Uzbekistan, Kurash, diajarkan di Jawa Timur, namun sedikit orang di sana yang mengenalnya. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pandangan publik terhadap posting media sosial yang berkaitan dengan Kurash memengaruhi minat dan loyalitas penggemar. Sebanyak 197 peserta dalam penelitian ini adalah dewasa (didefinisikan sebagai mereka yang menggunakan media sosial dan pernah melihat materi Kurash), dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan strategi sampel selektif. Menggunakan skala Likert 5 poin, instrumen penelitian mencakup 12 pernyataan. Data dianalisis dengan bantuan SPSS. Dengan skor rata-rata 30,38, temuan menunjukkan bahwa publik memandang materi media sosial Kurash secara positif. Materi visual, seperti cuplikan pertandingan dan biografi pemain, serta konten interaktif seperti jajak pendapat dan kuis, menarik sebagian besar responden. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara cara materi media sosial dipersepsikan dan minat serta loyalitas penggemar (r = 0.761; Sig. < 0.001). Selain itu, uji regresi linier sederhana membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara konten media sosial dan peningkatan minat serta loyalitas penggemar (Sig. < 0.05). Untuk mengembangkan basis penggemar dan memperkenalkan olahraga yang kurang populer seperti Kurash kepada audiens digital yang lebih luas, hasil ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki strategi media sosial yang konsisten, relevan, dan partisipatif.
Copyright (c) 2025 Rajnikanyaka Syifa Citraloka, Muhamad Fauzi Antoni, Dewangga Yudhistira, Afif Dwi Nugraha, Muhammad https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Optimization of Explosive Loads for Controlling Ground Vibrations in Blasting Activities at PT Riung Mitra Lestari, Jobsite Energi Batu Hitam, East Kalimantan
This study aims to optimize the explosive charge to minimize ground vibration generated by blasting operations at PT Riung Mitra Lestari, Energi Batu Hitam Jobsite, East Kalimantan. According to the Indonesian National Standard (SNI 7571:2023), the permissible ground vibration limit is 5 mm/s. However, the company implements a more stringent internal limit of 4 mm/s for all types of structures as a preventive measure to mitigate potential damage and ensure safety and comfort for surrounding communities. Field measurements indicated that vibration levels exceeded the established limits, with values of 21.68 mm/s at the explosive magazine area (250 m from the blast site) and 7.168 mm/s at residential areas (326 m from the blast site). This evaluation employs a scaled distance approach and Peak Vector Sum (PVS) analysis based on the United States Bureau of Mines (USBM) empirical method. A regression model was developed to establish the relationship between scaled distance and PVS, which was subsequently used to predict Peak Particle Velocity (PPV) values derived from the obtained constant and exponent. The regression demonstrated a strong correlation, with a constant (k) of 9410.6, an exponent (e) of ?1.999, and a coefficient of determination (R²) of 0.8646. Based on these findings, the maximum recommended explosive charge to maintain PPV below 4 mm/s is 41.3 kg/hole for residential areas and 25.7 kg/hole for the explosive magazine area, adjusted according to the blasting geometry. The proposed design yields a Scaled Depth of Burial (SDOB) classified as “controlled energy,, which is in accordance with company standards. This study provides a safer and standardized blasting design alternative to minimize the risk caused by vibrations on the surrounding infrastructure.
Copyright (c) 2025 R Anggara, Xevarel Nevaldo Rayva Nugroho, Suparno, Fadilla Muhamad, Dhia Fahri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Fenomenologi Perempuan dalam Kekerasan Rumah Tangga di Desa Rantau Bahai, Kecamatan Katingan Hulu
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perempuan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana faktor budaya dan nilai-nilai keluarga dan masyarakat mempengaruhi persepsi terhadap kekerasan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam pada perempuan korban kekerasan rumah tangga, untuk menggali pengalaman, strategi bertahan, dan pemaknaan terhadap kekerasan yang dialami. Data dianalisis secara dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai dampak dan mekanisme bertahan dalam lingkungan kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan rumah tangga menunjukkan ketahanan yang tinggi meskipun menghadapi luka fisik dan psikologis yang berat. Mereka cenderung bertahan demi anak-anak dan faktor sosial, menahan diri, serta memilih diam agar tidak memicu kekerasan lebih lanjut. Pengaruh budaya patriarki dan nilai-nilai keluarga yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat memperkuat tekanan sosial untuk bertahan agar menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma negatif. Ketergantungan ekonomi dan kurangnya dukungan sosial turut memperburuk situasi korban sehingga sulit keluar dari siklus kekerasan. Kesadaran perempuan akan hak untuk hidup damai dan dihargai muncul sebagai kekuatan internal untuk perubahan, namun membutuhkan dukungan emosional, perlindungan hukum, dan perubahan budaya agar perempuan dapat melepaskan diri dari kekerasan dan membangun kehidupan yang lebih baik dan aman.
Copyright (c) 2025 Yeni Nurhalizah, Joni Rusmanto, Ester Sonya Ulfaritha Lapalu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Media dan Komunikasi Kebijakan Publik: Analisis Frekuensi dan Sentimen Pemberitaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Penelitian ini menganalisis representasi kebijakan publik dalam pemberitaan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di portal media online Detik.com. Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengidentifikasi frekuensi, tren, dan kecenderungan sentimen yang muncul dalam narasi pemberitaan selama periode April hingga Juli 2025. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods), yang memadukan analisis isi kuantitatif terhadap 304 artikel berita yang diperoleh dari portal media online Detik.com dengan analisis deskriptif kualitatif guna memperdalam pemahaman terhadap konteks temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas pemberitaan mengikuti pola issue-attention cycle, dengan peningkatan tajam pada Mei 2025 saat muncul isu terkait risiko pelaksanaan program, kemudian mengalami penurunan pada fase implementasi. Analisis sentimen memperlihatkan bahwa 55,59% berita bernada positif, 23,36% bernada negatif, dan 21,05% bersifat netral. Dominasi sentimen positif mengindikasikan kecenderungan media dalam mendukung narasi kebijakan pemerintah, meskipun tetap menyediakan ruang bagi kritik yang bersifat konstruktif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi kebijakan publik melalui media digital bersifat dinamis dan dialogis, serta memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi dan opini publik terhadap kebijakan pemerintah di ruang digital.
Copyright (c) 2025 Maharani Imran, Venessa Agusta Gogali, Fauzi Syarief https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengembangan Strategi Komunikasi Digital Start Up dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Ekonomi Kreatif (Studi Kasus PakeDriver)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh startup @pakedriver guna meningkatkan daya saing di era ekonomi kreatif. Transformasi digital telah mengubah lanskap bisnis, memaksa startup untuk beradaptasi dengan memanfaatkan media digital sebagai saluran utama untuk keterlibatan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara mendalam, pengamatan media sosial, dan analisis konten digital. Temuan menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital @pakedriver menekankan pesan yang dipersonalisasi, interaksi dua arah dengan pengguna, dan narasi merek yang autentik untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, integrasi strategi konten kreatif dengan analitik digital memungkinkan perusahaan memahami kebutuhan pasar dan memperkuat posisinya dalam industri transportasi berbasis aplikasi. Studi ini menyimpulkan bahwa pengembangan strategi komunikasi digital yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada komunitas sangat penting bagi kesuksesan startup dalam ekonomi kreatif yang kompetitif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi startup lain dalam merancang strategi komunikasi digital yang efektif dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 RR Roosita Cindrakasih, Wulan Muhariani, Riastri Novianita, Dara Indiriastuty, Anisa Sari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Manajemen Parkir di Lingkungan Akademik Universitas Citra Bangsa
Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan fasilitas parkir yang memadai. Yayasan Citra Bina Insan Mandiri sebagai wadah penyedia sarana atau penyelenggara pendidikan dari PAUD, TK, SD,SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Sebagai penyelenggara pendidikan yang terus berkembang maka pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat telah menyebabkan peningkatan kebutuhan akan fasilitas parkir yang memadai. Selain itu dibutuhkan pula ketersediaan lahan parkir untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh parkir yang tidak teratur dan tidak terkendali sehingga dapat mempengaruhi efisiensi transportasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan data kuantitatif dengan metode statistik untuk menganalisis data. Kapasitas parkir statis pada parkiran di lembaga pendidikan yayasan CBIM perlu dilakukan agar dapat mengelola parkir dengan lebih efektif dan efisien, kapasitas statis di lakukan pengukuran ulang melalui ukuran parkir kendaraan yang ada. Saat ini kapasitas statis maksimal parkir sepeda motor sebesar 522 (SRP) dan mobil penumpang sebesar 29 (SRP). Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 1996, data kebutuhan SRP di sekolah Persyaratan SRP di sekolah atau perguruan tinggi, dengan rincian 10.000 siswa mempunyai SRP minimum 200 SRP, dan jumlah siswa 11.000 dengan SRP minimum 220 SRP. Karena Lembaga Pendidikan Yayasan CBIM mempunyai banyak satuan pendidikan antara: TK Citra Bangsa, SDK Citra Bangsa, SMPK Citra Bangsa, SMAK Citra Bangsa dan UCB mempunyai siswa, jumlah guru,dan pegawai sebanyak 8.076 orang, sehingga untuk menentuan kebutuhan SRP harus digunakan rumus interpolasi sehingga ruang parkir yang dibutuhkan lebih besar dari kapasitas yang ada yaitu jika berdasarkan kebutuhan ruang parkir di Lembaga atau dengan jumlah Pelajar, Pengajar dan karyawan/Staf 8.076 sebanyak 770 SRP.
Copyright (c) 2025 Reyneldis Laurensia Fernandez https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ICCPR dan Perlindungan terhadap Penahanan Sewenang-wenang: Tinjauan Hukum Administrasi Negara atas Kewenangan Imigrasi di Indonesia
Artikel ini mengkaji hubungan antara International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan perlindungan terhadap penahanan sewenang-wenang, dengan fokus khusus pada kewenangan administratif keimigrasian di Indonesia. Sebagai negara pihak dalam ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap bentuk pembatasan kebebasan, termasuk penahanan oleh otoritas imigrasi, harus sesuai dengan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Kovenan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis sejauh mana praktek penahanan administratif dalam bidang keimigrasian sejalan dengan standar hak asasi manusia dan prinsip hukum administrasi negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara kedaulatan negara dalam pengendalian imigrasi dengan kewajiban melindungi hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah kerangka hukum untuk mengatur penahanan keimigrasian, masih terdapat kekosongan dalam menjamin pengawasan yudisial dan perlindungan prosedural terhadap tindakan sewenang-wenang. Penguatan akuntabilitas administratif serta penyesuaian kewenangan imigrasi dengan standar ICCPR menjadi hal penting untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia dan mendorong tata kelola administrasi yang lebih berorientasi pada perlindungan hak.
Copyright (c) 2025 Dwi Putra Nugraha, Rachel Matthew, Liandry Tanu Wijaya, Gabriella Jazzy Jason Junior https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implikasi Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok bagi Hukum dan Teori Pembangunan di Indonesia
Kebangkitan ekonomi Tiongkok dalam dua dekade terakhir menunjukkan transformasi luar biasa yang membawa dampak signifikan pada tata ekonomi dan politik global. Makalah ini mengeksplorasi kebijakan dan sistem hukum Tiongkok yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut, serta dampaknya terhadap Indonesia sebagai negara berkembang. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis reformasi ekonomi Tiongkok, seperti Kebijakan Pintu Terbuka dan Belt and Road Initiative (BRI), yang membuka peluang investasi dan kerja sama internasional. Studi ini juga membahas dampak kebijakan ekonomi Tiongkok terhadap pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sambil menyoroti tantangan yang muncul, termasuk ketergantungan ekonomi dan isu lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun investasi Tiongkok menawarkan manfaat signifikan bagi Indonesia, diperlukan pengelolaan strategis untuk memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan kepentingan nasional tetap terjaga.
Copyright (c) 2025 Fahrurrahman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Revitalisasi Konsep Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Pembaruan Hukum Kontemporer
Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana hukum tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga mengarahkan perubahan sosial secara teratur. Penelitian ini mengkaji relevansi konsep tersebut dalam menghadapi tantangan pembaruan hukum kontemporer yang meliputi digitalisasi, transformasi regulasi, dan tuntutan transparansi di era modern. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah Mochtar Kusumaatmadja serta literatur terkait melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum pembangunan tetap relevan dengan dua dimensi utamanya yaitu ketertiban dalam pembangunan yang mutlak diperlukan dan hukum sebagai penyalur arah kegiatan manusia menuju pembaharuan. Tantangan kontemporer berupa digitalisasi layanan hukum, implementasi KUHP baru, kesenjangan infrastruktur teknologi, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat menuntut revitalisasi konsep ini tanpa mengubah esensi dasarnya. Revitalisasi harus dilakukan melalui pembaruan substansi hukum yang responsif, penguatan struktur kelembagaan yang akuntabel, dan pembangunan kultur hukum melalui pendidikan, sehingga hukum menjadi motor penggerak pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai nilai-nilai Pancasila.Konsep Hukum Pembangunan yang digagas Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja merupakan teori hukum asli Indonesia yang menekankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, di mana hukum tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga mengarahkan perubahan sosial secara teratur. Penelitian ini mengkaji relevansi konsep tersebut dalam menghadapi tantangan pembaruan hukum kontemporer yang meliputi digitalisasi, transformasi regulasi, dan tuntutan transparansi di era modern. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah Mochtar Kusumaatmadja serta literatur terkait melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum pembangunan tetap relevan dengan dua dimensi utamanya yaitu ketertiban dalam pembangunan yang mutlak diperlukan dan hukum sebagai penyalur arah kegiatan manusia menuju pembaharuan. Tantangan kontemporer berupa digitalisasi layanan hukum, implementasi KUHP baru, kesenjangan infrastruktur teknologi, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat menuntut revitalisasi konsep ini tanpa mengubah esensi dasarnya. Revitalisasi harus dilakukan melalui pembaruan substansi hukum yang responsif, penguatan struktur kelembagaan yang akuntabel, dan pembangunan kultur hukum melalui pendidikan, sehingga hukum menjadi motor penggerak pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai nilai-nilai Pancasila.
Copyright (c) 2025 Danial Syah, Ary Oskandar, Muhammad Ridho, Arnold Steven, Andrian Fadli, Erwin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Perbandingan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Anak Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Personal Data Protection Act 2012
Perlindungan data pribadi anak menjadi isu yang penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan serta menganalisa peraturan hukum Perlindungan Data Pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“PDP”) di Indonesia dan Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 di Singapura. Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukan kedua peraturan tersebut memiliki tujuan yang sama, tetapi berbeda dalam penerapan dan lingkup pengaturannya. Singapura sudah memiliki sistem yang bagus dengan membuat sebuah pedoman khusus yang diatur dalam Guidelines on the PDPA for Children’s Personal Data in the Digital Environment, sedangkan Indonesia masih belum memiliki aturan yang secara spesifik membahas tentang Perlindungan Data Pribadi Anak, sehingga terjadi kekosongan aturan dalam UU PDP di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan UU PDP dengan menambahkan ketentuan mengenai verifikasi usia, persetujuan orang tua, dan sanksi yang proporsional untuk memperkuat perlindungan hukum anak di era digital.
Copyright (c) 2025 Jeanlly Simanjuntak, Arthur Fang, Jusuf Ardi Putra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengesahan Kutipan Akta Kelahiran dalam Keterlambatan Pencatatan Berdasarkan Hukum Progresif (Studi Penetapan PN. Bangli No. 1/Pdt.P/2019/PN. Bli)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengesahan kutipan akta kelahiran dalam keterlambatan pencatatan berdasarkan hukum progresif dengan studi pada Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 1/Pdt.P/2019/PN. Bli. Fokus penelitian diarahkan pada syarat sah akta kelahiran menurut hukum administrasi negara, akibat hukum dari pengesahan tersebut, serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim berdasarkan teori hukum progresif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung melarang penetapan yang menyatakan sahnya suatu akta, hakim dalam perkara ini tetap mengabulkan permohonan karena mempertimbangkan adanya kekosongan norma (rechts vacuum) dan mengedepankan asas kemanusiaan dalam hukum progresif. Putusan tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pemohon tanpa mengabaikan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan hukum progresif dalam perkara ini menunjukkan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya, serta menegaskan peran hakim sebagai penemu hukum dalam rangka mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan sosial.
Copyright (c) 2025 Nabila Marsiadetama Ginting, Dedi Harianto, Aflah Aflah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Prinsip-prinsip Good Cooperative Governance Dalam Penyelesaian Konflik Koperasi Merah Putih
Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat perekonomian desa melalui pembentukan koperasi di seluruh Indonesia. Meskipun memiliki potensi strategis sebagai pusat produksi dan distribusi desa, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas manajerial, literasi keuangan, tumpang tindih kelembagaan, dan ketidaksesuaian antara kualitas layanan yang diberikan koperasi dengan harapan anggota. Dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual yang bersumber dari literatur sekunder, penelitian ini mengkaji dinamika pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dan menguraikan mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Koperasi yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi alternatif kebijakan ekonomi desa yang lebih partisipatif dan berkeadilan.
Copyright (c) 2025 Revalina Setyabudi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi Penelitian Dinas Sosial Provinsi Lampung)
Akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik itu keluarga maupun orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan luka pada korban tindak kekerasan sehingga dibentuklah Dinas Sosial. dinas ini dibentuk oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dinas sosial membentuk rehabilitasi sosial untuk memulihkan kembali korban dari kekerasan korban. Permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Faktor Penghambat dalam Implementasi pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dan pendekatan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian dari Implementasi Pasal 22 Huruf I Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sudah dilaksanakan, seperti memberikan layanan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan anak dan perempuan yang mengalami kekerasan baik fisik maupun nonfisik serta perlindungan khusus dan masalah lainnya yang sudah dilaksanakan. Tahap-tahap yang dilakukan sebelum rehabilitasi sosial yaitu melakukan identifikasi, assisment, rencana intervensi dan monitoring. Setelah mendapatkan hasil intervensi, korban akan diajukan rehabilitasi sosial di RPTC. Tetapi dari layanan tersebut belum maksimal karena terhambat dari beberapa faktor. Faktor penghambat dalam implementasi pasal 22 huruf I peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, membutuhkan waktu yang lama.
Copyright (c) 2025 Gatra Prastyadi, Yunanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Faktor Penyebab Tindak Pidana Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin (Illegal Drilling) di Kabupaten Musi Banyuasin dalam Perspektif Kriminologi
Penulisan ini mengangkat faktor penyebab tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin (Illegal Drilling) di Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif kriminologi. Bertujuan untuk memberikan informasi pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Muba. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan hukum Normatif. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin adalah akan di jerat dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda paling tinggi 50 milyar rupiah. Faktor penyebab tindak pidana pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin (Illegal Drilling) Di Kabupaten Musi Banyuasin diantaranya faktor ekonomi, Keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Adanya pemodal dan beking.
Copyright (c) 2025 Muhamnad Rhogust, Rahmawati, Andri Koswara, Martanti Endah Lestari, Sunarko https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perbedaan Prestasi Belajar Berdasarkan Cara Masuk pada Mahasiswa Psikologi UNDIP Semarang
Prestasi belajar dapat didefinisikan sebagai hasil dari proses belajar berupa angka, simbol, huruf serta sebuah kalimat yang dapat terlihat sebagai pencapaian setiap anak sesuai dengan jangka waktu. Prestasi belajar mahasiswa juga dipengaruhi perbedaan usia. Mahasiswa yang lebih tua biasanya memiliki pengalaman belajar yang lebih luas dibandingkan yang masih muda. Selain itu, mereka cenderung lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, baik secara akademis maupun sosial. Di sisi lain, mahasiswa yang lebih muda masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan suasana akademik yang baru, berusaha untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial, serta menghadapi perbedaan bahasa dan budaya. Uji hipotesis menggunakan metode Kruskal–Wallis. Untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dan variabel dependen, teknik statistik non parametrik ini digunakan. Penulis jurnal ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami perbedaan prestasi belajar berdasarkan cara masuk mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel probabilitas, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana.
Copyright (c) 2025 Muhammad Supriyanto, Puspita Puji Rahayu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Determinants of Employee Productivity in Public Institutions: Integrating Recruitment, Motivation, and Organizational Factors
Employee productivity in public institutions is a key determinant of organizational effectiveness. This article provides a systematic analysis integrating Human Capital Theory, Expectancy Theory, Public Service Motivation (PSM), Transformational Leadership Theory, and High-Performance Work Systems (HPWS). The study aims to build a comprehensive conceptual model explaining how competency-based recruitment, intrinsic–extrinsic motivation, organizational culture, digital transformation, and leadership influence employee competence and sustainable productivity in BPJS Ketenagakerjaan. The results of the literature synthesis show that intrinsic motivation, mission-driven orientation, competency alignment, and collaborative leadership practices are the strongest predictors of long-term employee productivity. This article contributes to strengthening strategic HRM design in public-sector organizations.
Copyright (c) 2025 Faizal Rachman, Hapzi Ali https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Yuridis Status Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) dalam Perlindungan Hukum Pembeli Satuan Rumah Susun Pasca Dinyatakannya Pengembang Pailit
Penelitian ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi pembeli dalam praktik penjualan satuan rumah susun secara pre-project selling melalui studi kasus Apartemen Dukuh Golf (PT. Megacity Development). Metode normatif-yuridis dikombinasikan analisis kasus digunakan untuk menelaah kerangka peraturan (UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun, UU Perumahan, dan peraturan pelaksana) serta dokumen PPJB dan putusan pengadilan. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik: PPJB Dukuh Golf memuat klausula baku yang memberatkan pembeli, pemasaran dilakukan sebelum keterbangunan dan kepastian perizinan terpenuhi, serta pengembang gagal mengembalikan dana sehingga pembeli menempuh permohonan pailit yang berhasil. Kategori pelanggaran meliputi wanprestasi perdata, pelanggaran administratif perizinan, dan potensi tindak pidana ekonomi. Penelitian merekomendasikan penguatan langkah preventif (escrow/garansi bank wajib, verifikasi keterbangunan sebelum pemasaran), penegasan tanggung jawab pengembang dalam peraturan pelaksana, dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa cepat untuk melindungi hak pembeli secara nyata.
Copyright (c) 2025 Felicia Angeline, Udin Silalahi, Catrina Yuka, Marsha Carolina Wijaya, Mirelle Elicia Perera, Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Yuridis terhadap Pembentukan Peraturan Desa yang Baik di Indonesia
Sebagai negara yang menganut prinsip Negara hukum, setiap penyelenggara pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga ke desa wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan penegasan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dengan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik aparatur negara maupun masyarakat perlu berpegang pada peraturan perundang-undangan yang sah, termasuk dalam proses penyusunan Peraturan Desa yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan serta interaksi sosial di desa. Penelitian atau pemikiran ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu mengkaji peraturan yang berkaitan dengan desa sebagai acuan dalam merumuskan Peraturan Desa yang baik dan ideal. Temuan dari kajian ini menegaskan bahwa proses pembentukan Peraturan Desa harus mengikuti prosedur serta tahapan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Peraturan Desa yang telah disepakati antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa akan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat desa.
Copyright (c) 2025 M. Tasbir Rais https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian Kelayakan Teknis Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada Area Gardu Induk Muara Rupit Sumatera Selatan
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi spesifikasi teknis dan kapasitas maksimum sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sistem on-grid yang dapat dibangun pada lokasi Gardu Induk 150 kV Muara Rupit, Sumatera Selatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kajian kelayakan teknis melalui simulasi perangkat lunak PVsyst versi 8.0.6, yang memodelkan tiga skenario sistem PLTS menggunakan modul Longi LR5-72HTH-595M berkapasitas 595 Wp. Setiap skenario memiliki perbedaan pada jenis inverter yang digunakan, yaitu inverter sentral 2200 kWac, inverter string 172 kWac (11 unit), dan inverter string 100 kWac (18 unit). Seluruh konfigurasi dirancang untuk memaksimalkan penggunaan lahan efektif seluas 9.881 m². Hasil simulasi menunjukkan bahwa kapasitas maksimum sistem yang dapat dibangun adalah 2.276 kWp dengan 3.825 unit modul. Skenario dengan inverter 172 kWac menghasilkan kinerja paling optimal dengan nilai performance ratio sebesar 86,21% dan energi tahunan 3.535,6 MWh. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan konfigurasi inverter sangat memengaruhi efisiensi teknis sistem serta menjadi faktor penting dalam desain PLTS skala menengah.
Copyright (c) 2025 Hasri Vikoreza, Muhammad Syahrul https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Tata Kelola Hak Waris Anak Asuh dalam Perspektif Hukum Positif di Asrama Sahabat Yatim Depok Jawa Barat
Studi ini bertujuan untuk mempelajari masalah yang dihadapi anak asuh terkait hak waris mereka dan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum mereka. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan yuridis normatif, yang melibatkan wawancara dengan pengasuh dan pemeriksaan dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketidakpastian hukum tentang hak waris anak asuh karena orang tidak memahami peraturan terkait dan tidak mengakui hak waris dalam hukum positif. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan pengasuh panti asuhan tentang hak waris anak asuh adalah beberapa solusi yang diusulkan. Artikel ini memberikan kontribusi penting untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih menerima dan memadai untuk anak asuh yang ingin memperoleh hak-hak mereka dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Copyright (c) 2025 Endang Sutisna https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi dan Strategi Penegakan Hukum Siber dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap Fenomena Judi Online di Kalangan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pertahanan dan keamanan negara. Transformasi digital tidak hanya menciptakan peluang baru dalam sistem pertahanan siber, tetapi juga menimbulkan tantangan serius berupa penyalahgunaan teknologi oleh aparat pertahanan. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah keterlibatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam praktik judi online yang melanggar hukum pidana umum dan hukum militer sekaligus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi hukum siber dalam lingkungan militer serta efektivitas penegakannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum siber dalam tubuh TNI masih menghadapi kendala struktural dan normatif, seperti dualisme yurisdiksi, keterbatasan kapasitas forensik digital, dan lemahnya literasi digital di kalangan prajurit. Oleh karena itu, strategi penguatan penegakan hukum siber harus dilakukan melalui pendekatan regulatif, struktural, kultural, dan preventif secara terpadu. Integrasi antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Disiplin Militer menjadi fondasi utama dalam membangun sistem hukum militer yang adaptif, profesional, dan berintegritas di era digital.
Copyright (c) 2025 Ahmad Jaeni, Prastopo, Jefriansen Sipayung https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dinamika Pembagian Waris dalam Masyarakat Bima, Ntb: Suatu Kajian Literatur Sosio-Legal
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan praktik pembagian waris pada masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat, melalui pendekatan studi literatur terhadap berbagai sumber primer dan sekunder seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta dokumen adat lokal. Literatur review ini mengidentifikasi bahwa sistem pewarisan masyarakat Bima merupakan hasil perpaduan antara hukum adat Mbojo, ajaran Islam, serta pengaruh modernisasi hukum nasional. Dalam tradisi adat Bima, pembagian waris cenderung berorientasi pada prinsip kekeluargaan dan musyawarah, dengan pola pembagian yang tidak selalu sama dengan hukum Islam maupun hukum perdata. Temuan utama menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal seperti sara ro tora, penghormatan pada anak tertua, dan peran keluarga besar masih sangat menentukan proses distribusi harta warisan. Meskipun demikian, terdapat pergeseran praktik akibat meningkatnya pendidikan, interaksi sosial, dan penggunaan hukum negara dalam penyelesaian sengketa waris. Studi ini menyimpulkan bahwa dinamika pembagian waris masyarakat Bima mencerminkan proses negosiasi antara adat, agama, dan modernitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dokumentasi adat waris Bima secara lebih sistematis serta kajian empiris lanjutan untuk memahami praktik aktual di masyarakat masa kini.
Copyright (c) 2025 Daffa Firdinatha Farabi, Didin Hikmah Perkasa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis dalam Lingkup Hukum Kepailitan terhadap Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Penelitian ini menganalisis aspek hukum dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian yuridis dan implikasi hukum dari proses PKPU, khususnya dalam menyeimbangkan kepentingan kreditor, debitor, dan kepentingan publik mengingat status Garuda sebagai Badan Usaha Milik Negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, kajian ini menelusuri bagaimana Pengadilan Niaga menerapkan asas keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam restrukturisasi utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum kepailitan Indonesia menuju konsep “business rescue” yang lebih menekankan pada keberlanjutan ekonomi daripada likuidasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaharuan hukum kepailitan untuk memperkuat perlindungan kreditor, efisiensi prosedural, serta mekanisme kepailitan lintas negara dalam sistem hukum Indonesia.
Copyright (c) 2025 Anneke Catlynne Gunawan, Chaterine Grace Gunadi, Elena Prisilia, Udin Silalahi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
The Influence of Music Genre, Learning Motivation on Gen-Z’s Learning Performance Through Environmental Consciousness
Studi ini menjelaskan bagaimana genre musik mempengaruhi motivasi belajar terhadap kinerja pembelajaran Generasi Z diseluruh Indonesia, dengan mempertimbangkan peran mediasi kesadaran lingkungan. Penelitian ini menunjukkan jika pemilihan genre musik yang sesuai dapat mendukung performa belajar mahasiswa Generasi Z, terutama dalam gaya belajar dan suasana belajar. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan survei menggunakan pengolahan data SEM-PLS melalui kuesioner dengan 272 responden Generasi Z. Dengan adanya penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memberikan kontribusi yang teoritis dan praktis pada motivasi dan kesadaran lingkungan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal dan membuktikan bahwa genre musik mempengaruhi kinerja belajar dengan adanya kesadaran terhadap lingkungan sekitar.
Copyright (c) 2025 Revata Khantiputra, Salma Tsabita Arundati, Anita Maharani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penerapan Model UTAUT2 terhadap Perilaku Pengguna Aplikasi Siaga dengan Adopsi Teknologi sebagai Variabel Mediasi
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) terhadap perilaku pengguna aplikasi SIAGA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan adopsi teknologi sebagai variabel mediasi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap guru Pendidikan Agama Islam yang menggunakan aplikasi SIAGA dalam aktivitas administratif. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruk UTAUT2 yang meliputi performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, hedonic motivation, price value, dan habit berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggunaan aplikasi SIAGA. UTAUT2 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi teknologi, demikian pula adopsi teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku penggunaan aplikasi SIAGA. Selain itu, adopsi teknologi terbukti memediasi secara signifikan pengaruh UTAUT2 terhadap perilaku penggunaan aplikasi, sehingga persepsi pengguna terhadap manfaat, kemudahan, dan dukungan organisasi terlebih dahulu mendorong proses adopsi sebelum tercermin dalam perilaku penggunaan aktual. Implikasi praktis penelitian ini menjadi dasar perumusan kebijakan penguatan literasi digital guru PAI, penyediaan pelatihan berkelanjutan, serta penyempurnaan fitur SIAGA sesuai kebutuhan lapangan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini juga memperkaya kajian penerapan UTAUT2 pada konteks birokrasi publik dan transformasi digital sektor pendidikan di Indonesia saat ini.
Copyright (c) 2025 Yurike Damaryanti, Meirani Harsasi, Anita Maharani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kebutuhan untuk Pengembangan Modul Ajar Materi Klasifikasi Makhluk Hidup di SMA Negeri 3 Sungai Keruh
Era Kurikulum Merdeka menuntut satuan pendidikan untuk menyusun modul ajar yang inovatif sebagai panduan implementasi model pembelajaran. Pengembangan modul ajar mandiri diperlukan dalam rangka mencapai tujuan kurikulum tersebut. Analisis kebutuhan bahan ajar merupakan langkah utama untuk mengetahui pengembangan modul ajar yang tepat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kebutuhan murid dan guru terhadap modul ajar yang diperlukan di SMAN 3 Sungai Keruh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh dari pengisian lembar angket dan wawancara terstruktur. Hasil analisis angket menyatakan bahwa bahan ajar yang digunakan murid dinilai belum mendukung, 85% menggunakan buku cetak. Materi Klasifikasi Makhluk Hidup dianggap sulit oleh mayoritas murid (73%). Tingginya validasi kebutuhan akan solusi (92%) menunjukkan bahwa guru dan murid di SMA Negeri 3 Sungai Keruh sangat memerlukan pengembangan modul klasifikasi makhluk hidup untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar.
Copyright (c) 2025 Idul Fitri, Astrid Sri Wahyuni Sumah, Saleh Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian Kelayakan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kumbih Aceh
Penelitian ini mengevaluasi kelayakan teknis dan finansial pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kumbih-3 berkapasitas 45 MW di Aceh dengan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis teknis didasarkan pada data debit historis yaitu 31,5 m³/s, rentang 11,62–34,77 m³/s dan curah hujan tahunan (2.765–2.931 mm), yang menghasilkan kapasitas optimal serta faktor kapasitas 62,47%. Kajian finansial dilakukan melalui enam skenario, yaitu low, moderate, high, debit historis 1, debit historis 2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada skenario moderate, proyek layak dengan NPV Rp 251.352 juta, BCR 1,14, IRR 11,15%, dan payback period 23 tahun. Namun, skenario low (penurunan kapasitas 20%) menghasilkan NPV negatif sebesar -Rp 437.659 juta, sementara skenario high (peningkatan kapasitas 20%) menghasilkan NPV positif Rp 940.363 juta. Analisis debit historis memberikan gambaran tambahan atas ketidakpastian aliran air, dengan hasil pada skenario debit historis 2 menunjukkan hasil yang layak dengan NPV Rp 457.175 juta, BCR 1,26, IRR 12,04%, dan payback period 19 tahun. Validasi pakar menekankan kebutuhan pembangunan kolam tando (pondage) dan penerapan kontrak fixed-price untuk mitigasi risiko teknis dan keuangan. Secara keseluruhan, proyek ini dinilai layak, strategis dalam mengurangi proyeksi defisit listrik Aceh sebesar 189 MW pada tahun 2030, serta berkontribusi terhadap pencapaian target transisi energi terbarukan nasional.
Copyright (c) 2025 Rizky David Lumbantoruan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Meningkatkan Daya Saing UMKM Kuliner: Analisis Implementasi Standar Hygiene dan Sanitasi di Tiram Bakar Bola Tereng
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pengunjung terhadap penerapan hygiene dan sanitasi pada UMKM Tiram Bakar di Bola Tereng, Kabupaten Barru. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya penerapan hygiene dan sanitasi sebagai faktor utama dalam menjaga kualitas produk, kenyamanan, dan kepuasan pengunjung pada usaha kuliner. Meskipun cita rasa merupakan daya tarik utama, aspek kebersihan dan sanitasi memiliki pengaruh besar terhadap penilaian dan kepercayaan pengunjung terhadap suatu tempat makan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pengunjung, pelaku usaha UMKM tiram bakar, serta pihak terkait yang memahami pengelolaan usaha kuliner di Bola Tereng. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung memiliki persepsi positif terhadap penerapan hygiene dan sanitasi di UMKM Tiram Bakar Bola Tereng. Pengunjung menilai bahwa kebersihan tempat, peralatan, dan penyajian makanan sudah cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam pengelolaan limbah dan fasilitas cuci tangan bagi pengunjung. Penerapan hygiene dan sanitasi yang baik terbukti berperan penting dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan meningkatkan kepuasan pengunjung. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku usaha kuliner dan pemerintah daerah untuk memperkuat penerapan standar hygiene dan sanitasi dalam pengelolaan wisata kuliner, sehingga dapat mendukung pengembangan destinasi kuliner yang berkualitas di Kabupaten Barru.
Copyright (c) 2025 Sri Wahyuni https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Komunikasi Dua Arah dalam Public Relation Islam: Studi pada Organisasi Keagamaan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi komunikasi dua arah dalam praktik Public Relation (PR) pada organisasi keagamaan Islam. Meskipun PR seringkali diasosiasikan dengan penyebaran pesan satu arah (Tabligh), penelitian ini berargumen bahwa model komunikasi yang efektif dan Islami haruslah berbasis pada model dua arah simetris yang didukung oleh prinsip-prinsip normatif Islam seperti musyawarah, dialog, dan adab (etika). Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan data dari wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk memetakan saluran umpan balik (digital dan tradisional) serta mekanisme respons organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang berhasil mengintegrasikan masukan publik (umpan balik) ke dalam proses pengambilan keputusan dan program dakwah mengalami peningkatan signifikan dalam citra, reputasi, dan kredibilitas. Lebih lanjut, penerapan komunikasi dua arah simetris terbukti berkontribusi langsung pada efektivitas program dakwah dan kemampuan organisasi dalam mengurangi mispersepsi atau konflik dengan stakeholder. Kesimpulannya, komunikasi dua arah bukan hanya strategi manajemen modern, tetapi juga kewajiban etis yang mengukuhkan peran organisasi keagamaan sebagai lembaga yang responsif dan relevan bagi kemaslahatan umat.
Copyright (c) 2025 Davina Naila Rayyani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
The Role of Customer Sentiment Analysis in Enhancing Service Efficiency through Digital Transformation: Evidence from Coffee Shops in Manado
This study examines the role of Customer Sentiment Analysis (CSA) in improving service efficiency in coffee shops in Manado, with a particular emphasis on the mediating function of digital transformation. Using a quantitative explanatory research design, data were collected from 180–200 coffee shop customers who actively engage with digital platforms such as online ordering systems, cashless payments, and social media interactions. Structural Equation Modeling (SEM) using SmartPLS was employed to test direct and indirect relationships among variables. The results show that CSA has a positive and significant effect on both digital transformation and service efficiency. Digital transformation also demonstrates a strong positive effect on service efficiency. The mediation analysis confirms that digital transformation significantly mediates the relationship between CSA and service efficiency, indicating that sentiment-driven insights enhance operational effectiveness when supported by digital technologies. This study contributes empirical evidence from the local coffee shop context, expanding prior research that has primarily focused on large companies and global service sectors. Practical implications suggest that small and medium-sized coffee shops can optimize service processes by leveraging sentiment data and digital tools to enhance customer experience and operational responsiveness.
Copyright (c) 2025 Abraham Patayoan, Samuel Rantung, Benny Lule https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian Hukum Keluarga Islam terhadap Perceraian karena Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Tinggal di Rumah Mertua (Putusan No. 18/Pdt.G/2024/PA.Mna)
Penelitian ini mengkaji kasus perceraian yang terjadi akibat campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang tinggal bersama mertua, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Mna. Tujuan penelitian ini adalah menelaah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian yang dipicu intervensi keluarga serta menilai keselarasan putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan normative doktriner dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam kehidupan rumah tangga anak dapat menimbulkan ketidakharmonisan, hilangnya rasa saling percaya, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa hubungan suami istri telah berada pada keadaan broken marriage sehingga tidak dapat dipertahankan lagi. Pertimbangan hukum tersebut merujuk pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan penerapan yang seimbang antara hukum keluarga Islam dan hukum nasional, serta menegaskan bahwa intervensi orang tua dapat menjadi dasar sah perceraian apabila menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada kemaslahatan dalam rumah tangga.
Copyright (c) 2025 M.Irfan Dhiya Ulhaq, Jayusman, Dharmayani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan terhadap Provokasi Korea Utara pada Era Yoon Suk Yeol
Hubungan di Semenanjung Korea merupakan isu yang kerap dibahas karena meskipun memiliki sejarah yang panjang, tetapi hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara dipenuhi konflik. Provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara melonjak setelah menjabatnya Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korea Selatan. Penelitian ini mengkaji kebijakan luar negeri Korea Selatan pada era Yoon Suk Yeol yang mempengaruhi provokasi Korea Utara. Penelitian ini menganalisis faktor individu Yoon Suk Yeol dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap provokasi Korea Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non numerik, serta analisis psikobiografi dan analisis konten untuk memahami sikap dan pengaruh Yoon Suk Yeol terhadap kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Temuan dari riset ini adanya pengaruh latar belakang Yoon Suk Yeol, utamanya kariernya sebagai jaksa, dalam pengambilan keputusannya selama menjabat. Selain itu, preferensi Yoon Suk Yeol yang diketahui dari hasil analisis konten pidato inaugurasi menunjukkan bahwa Yoon Suk Yeol melihat Korea Utara sebagai ancaman yang nyata.
Copyright (c) 2026 Amanda Bonfilia Candikia, Arfin Sudirman https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Simbolisme Pangan dalam Tradisi Ruwahan: Kajian Antropologis atas Praktik Konsumsi di Dusun Krandon, Godean Yogyakarta
Tradisi Ruwahan di Dusun Krandon, Godean, Yogyakarta merupakan warisan budaya Islam-Jawa yang masih lestari dan sarat akan nilai spiritual serta simbolisme lokal. Meskipun banyak kajian telah menyoroti dimensi keagamaannya, peran makanan sebagai simbol budaya dan spiritualitas dalam tradisi ini masih jarang diteliti secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna simbolik dari berbagai jenis pangan yang dihidangkan dalam tradisi Ruwahan serta bagaimana praktik konsumsi tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial, spiritual, dan identitas keagamaan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori simbol Clifford Geertz digunakan untuk menafsirkan makna budaya secara kontekstual, didukung oleh kerangka Mary Douglas mengenai sistem klasifikasi makanan, serta Pierre Bourdieu dalam melihat dimensi sosial melalui konsep symbolic capital dan habitus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makanan seperti tumpeng, ingkung ayam, kolak, ketan, apem, dan pisang raja tidak hanya memiliki fungsi ritual, tetapi juga mengandung makna simbolik yang mendalam terkait spiritualitas, pengampunan, pengendalian diri, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tradisi membawa ambeng mencerminkan nilai kesetaraan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Simbolisme pangan dalam Ruwahan berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Islam lokal dan menjadi wujud spiritualitas yang membumi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Jawa.
Copyright (c) 2025 Ahmad Buhori, Zulkipli Lessy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0