Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) dari Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022 sampai dengan Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Terakreditasi Sinta Peringkat 4 sesuai dengan nomor Akreditasi: 10/C/C3/DT.05.00/2025 , tanggal 21 Maret 2025. Klik disini untuk melihat link Sinta. Jurnal Ilmu Multidisplin (JIM) merupakan jurnal yang dikelola oleh Greenation Publisher di bawah naungan Yayasan Global Research National (GREENATION) dan Universitas Winaya Mukti (UNWIM) Bandung. Perbitan jurnal ini 4 kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober, dan Januari. Namun dimulai dari Vol. 4 No. 1, penerbitan Jurnal adalah 6 kali dalam setahun, yakni : April - Mei, Juni - Juli, Agustus - September, Oktober - November, Desember - Januari dan Februari - Maret. JIM adalah jurnal nasional, peer review, akses terbuka dan ilmiah yang menerbitkan makalah penelitian, makalah review, review mini, laporan kasus, studi kasus, komunikasi singkat, surat, editorial, buku, tesis, karya disertasi, dll, dari semua Aspek Ilmu. Setelah diterbitkan, artikel tersedia secara gratis melalui online tanpa batasan apa pun atau langganan lain untuk peneliti dan pembaca di seluruh dunia.
You are free to: Share— copy and redistribute the material in any medium or format Adapt— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Under the following terms: Attribution— You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. Notices: You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation. No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rightsmay limit how you use the material.
The Danger of Traditional Abdominal Massage with Appendicitis; A Long-standing Misunderstanding in Ende, East Nusa Tenggara
In Southeast Asia, Indonesia has the highest incidence of acute appendicitis, with approximately 5 cases per 1000 individuals. In rural areas, the burden got worse because of locals misconceptions. We noticed that as a part of their cultural beliefs, the patient had a traditional abdominal massage before going to the hospital. This study aims to understand the correlation between conventional abdominal massage with perforated appendicitis and other related complications. This is a retrospective analysis study which identified 47 patients who underwent surgery at Ende General Hospital from January 2020 – September 2023. Univariate and bivariate analysis was performed to describe and analyse the correlation between traditional abdominal massage and complications. This study showed there was a significant correlation between the patients who received traditional abdominal massage with bowel adhesion (OR: 0.071; 95%CI: 0.011 - 0.472; p=0.00), generalized peritonitis (OR: 6.25; 95%CI: 1.53 - 25.41; p= 0.009), perforated appendicitis (OR: 25.6; 95%CI: 4.17 - 156.99; p=0.00), and bowel adhesion (OR: 0.071; 95%CI: 0.011 - 0.472; p=0.00), but not with length of stay (LOS) (OR: 1.030; 95%CI: 0.972 – 1.092; p=0.72). This study found a correlation between traditional abdominal massage and appendicitis complications. Misconception that circulated in this area ended up backfiring on locals, worsening abdominal pain and causing complications. These findings imply that the local government should collaborate with health workers and tribal leaders to raise awareness and clarify inaccurate information.
Copyright (c) 2026 Nurmasithah, Sun Parkuseg Siregar https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pelindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli dengan Paylater di Platform Marketplace Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran paylater di platform marketplace, risiko yang timbul bagi para pihak, serta bentuk pelindungan hukum terhadap konsumen menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif Indonesia, transaksi jual beli dengan sistem paylater pada dasarnya sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, menurut hukum Islam, sistem paylater tidak sah apabila sejak awal perjanjian memuat bunga dan denda, karena akad tersebut berkedudukan sebagai al-qardh (utang-piutang) yang tidak membolehkan tambahan atau riba. Risiko penggunaan paylater meliputi risiko hukum dan non-hukum bagi konsumen, penjual, dan penyedia layanan, seperti wanprestasi, perilaku konsumtif, gangguan keuangan, penyalahgunaan data pribadi, dan beban psikologis. Pelindungan hukum terhadap konsumen dalam hukum positif dilakukan melalui upaya preventif dan represif, sedangkan dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, larangan riba, serta perlindungan terhadap harta dan agama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan keamanan sistem digital, dan pengawasan yang lebih optimal terhadap layanan paylater di marketplace.
Copyright (c) 2026 Mitra Ramadhan, Idha Aprilyana Sembiring, Utary Maharany Barus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengalaman Komunikasi Influencer Sebagai Endorsement pada Praktik Judi Online di Kota Palu
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman komunikasi influencer sebagai endorsement pada praktik judi online di Kota Palu serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik purposive sampling dalam penentuan informan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz sebagai pisau analisis utama untuk memahami tindakan informan berdasarkan pengalaman hidup, pendidikan, serta latar belakang sosial dan ekonomi. Dalam perspektif ini, tindakan individu dipahami melalui konsep stock of knowledge, serta dipengaruhi oleh because motive sebagai dasar pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi, serta in order to motives sebagai orientasi tujuan memperoleh keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer sebagai endorsement pada praktik judi online menjalankan aktivitas melalui pola komunikasi tertutup dan terstruktur, seperti Direct Message (DM) Instagram dan WhatsApp, dengan Instagram Story sebagai media utama. Informan memiliki kesamaan dalam mekanisme kerja, namun berbeda dalam intensitas aktivitas, tingkat keuntungan, dan kesadaran hukum. Faktor penghambat meliputi faktor eksternal seperti pemadaman listrik dan rendahnya respons audiens, serta faktor internal seperti kondisi kesehatan. Kesimpulannya, praktik ini mencerminkan kondisi kerja digital yang cenderung eksploitatif dan minim perlindungan.
Copyright (c) 2026 Dewa Putu Arkajuana, Sitti Murni Kaddi, Andi Febri Herawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Akuntabilitas dalam Memediasi Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Haji Muhammad Syukur Provinsi Jambi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang terlibat langsung atau berperan dalam pengelolaan keuangan di RSJ Daerah Kolonel H. M. Syukur dengan jumlah 29 orang. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory research (penelitian penjelasan). Sedangkan untuk melakukan pengujian hipotesis sendiri menggunakan SEM PLS 3.0. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Arif Rizwan, Liona Efrina, Eka Julianti Efris Saputri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Rancang Bangun Aplikasi untuk Monitoring dan Evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) SPPG Pesurungan Kidul
Pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan sistem dan evaluasi yang mampu menyajikan data secara cepat dan akurat. Di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pesurungan Kidul,proses pengawasan dan evaluasi masih dilakukan secara konvensional sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan data dan pelaporan kegiatan. Penelitian ini bertujuan menghasilkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang dapat mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara terintegrasi.Metode yang digunakan adalah metode rancang bangun sistem dengan tahapan analisis kebutuhan pengguna,perancangan sistem,implementasi aplikasi ,serta pengujian fungsional.Aplikasi yang dihasilkan menyediakan fitur pengelolaan data penerima manfaat,pencatatan distribusi makanan,serta laporan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil pengujian,aplikasi mampu berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mempermudah proses pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program. Penerapan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data,ketepatan pelaporan,serta kualitas evaluasi Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Pesurungan Kidul.
Copyright (c) 2026 Moh Yudistira Permana Putra https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Pengolahan Site pada Pengembangan Pusat Dakwah Muslimah Wahdah Islamiyah dengan Lahan Terbatas
Pembangunan Pusat Dakwah Muslimah Wahdah Islamiyah di Kota Makassar menghadapi tantangan terkait keterbatasan lahan di lingkungan perkotaan yang padat, di mana harus mengakomodasi kegiatan keagamaan, pendidikan, pelatihan, perumahan, dan pelayanan sosial. Kondisi lahan yang terbatas menuntut strategi perencanaan lokasi yang efektif untuk memastikan efisiensi fungsional, kenyamanan pengguna, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan lokasi yang diterapkan dalam pengembangan Pusat Dakwah Muslimah Wahdah Islamiyah, dengan fokus pada aksesibilitas, sirkulasi, orientasi bangunan, zonasi ruang, pengendalian lingkungan, dan optimalisasi ruang terbuka hijau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi lokasi, tinjauan dokumentasi, dan analisis desain makro-mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi lahan dapat dicapai melalui pemisahan sirkulasi masuk dan keluar, pengembangan massa vertikal, zonasi publik–semi-publik–pribadi yang jelas, orientasi bangunan yang responsif terhadap iklim, serta integrasi ruang terbuka hijau multifungsi sebagai zona penyangga. Temuan ini memberikan referensi praktis untuk perencanaan pusat dakwah Muslimah di kawasan perkotaan dengan ketersediaan lahan yang terbatas.
Copyright (c) 2026 Aisyah Muchlis, Nashrah Arsyad, Juhana Said https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Rekonstruksi Pertimbangan Yudisial dalam Putusan Bebas Perkara Perjudian Daring: Analisis Normatif dan Perspektif Penologi terhadap Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/Pn Sda
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan transformasi besar dalam pola interaksi masyarakat modern, termasuk dalam praktik kejahatan berbasis digital. Salah satu bentuk kejahatan siber yang mengalami peningkatan signifikan di Indonesia ialah perjudian daring atau judi online. Fenomena perjudian daring tidak lagi dipandang sebagai bentuk pelanggaran konvensional semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap ketertiban sosial, moralitas publik, stabilitas ekonomi masyarakat, serta efektivitas sistem penegakan hukum pidana nasional. Negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur secara tegas larangan distribusi, transmisi, maupun pemberian akses terhadap informasi elektronik bermuatan perjudian. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan disparitas penafsiran oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, yang berimplikasi terhadap lahirnya putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku perjudian daring pada Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2025/PN Sda, sekaligus mengkaji implikasi putusan tersebut dalam perspektif penologi dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin para sarjana, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema perjudian daring dan ratio decidendi hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan a quo belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan secara komprehensif. Majelis hakim cenderung menitikberatkan pada aspek pembuktian formal semata tanpa mempertimbangkan secara mendalam substansi perbuatan terdakwa yang secara faktual telah memberikan akses terhadap aktivitas perjudian elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakselarasan antara tujuan hukum pidana dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Putusan bebas dalam perkara perjudian daring juga menimbulkan implikasi penologis berupa menurunnya efek jera, melemahnya fungsi preventif hukum pidana, meningkatnya potensi residivisme, serta terbentuknya persepsi permisif masyarakat terhadap tindak pidana perjudian daring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam perkara tindak pidana perjudian daring seharusnya tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, melainkan juga wajib mempertimbangkan dimensi sosiologis, filosofis, dan penologis guna mewujudkan putusan yang berkeadilan substantif. Pembaruan pola pertimbangan yudisial diperlukan agar putusan pengadilan mampu menjadi instrumen efektif dalam mendukung kebijakan kriminal nasional terhadap kejahatan siber.
Copyright (c) 2026 Akasah Kanzul Arsy, Mohamad Nur Kholiq https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Program Pelatihan dan Pengembangan Personel untuk Meningkatkan Kualitas Rekrutmen TNI Angkatan Laut di Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut di Malang
Penelitian ini menganalisis efektivitas program pelatihan dan pengembangan personel di Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut (Lapetal) di Malang dalam meningkatkan kualitas rekrutmen TNI Angkatan Laut. Tiga tantangan utama yang ditemukan adalah kesenjangan kualifikasi pendidikan (65%), ketidaksesuaian kompetensi personel (72%), dan desain program pelatihan yang belum optimal (58%). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melibatkan 60 personel aktif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kuesioner terstruktur. Berlandaskan literatur empiris yang terverifikasi, tiga solusi strategis diusulkan: adopsi platform pelatihan berbasis teknologi informasi, kolaborasi dengan institusi pendidikan terakreditasi, dan evaluasi berkala yang sistematis. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan ini didukung motivasi kerja yang tinggi dan budaya organisasi yang kuat mampu meningkatkan kompetensi personel dan efektivitas rekrutmen secara signifikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi teknologi digital, pengembangan SDM yang berkelanjutan, dan evaluasi berbasis data untuk membangun sumber daya manusia yang unggul di lingkungan militer angkatan laut.
Copyright (c) 2026 Dika Bogi Adhara, Hendrik Kurniawan, Eko Yudi M https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Konstitusionalitas Status Ibu Kota Nusantara Sebagai Daerah Khusus Setingkat Provinsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengaturan Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus setingkat provinsi yang memiliki karakteristik kelembagaan berbeda dari desain pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaan tersebut terlihat dari ketiadaan pembagian wilayah kabupaten atau kota serta tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur esensial demokrasi lokal. Objek penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai status dan kelembagaan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstitusionalitas status tersebut serta kesesuaiannya dengan prinsip otonomi daerah dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status setingkat provinsi yang disematkan pada Ibu Kota Nusantara tidak sepenuhnya memenuhi kriteria materiil provinsi dalam konstitusi dan cenderung mencerminkan model pemerintahan yang bersifat sentralistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa desain kelembagaan Ibu Kota Nusantara berpotensi menimbulkan deviasi konstitusional terhadap prinsip demokrasi daerah dan otonomi daerah di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Jordan Silalahi, Abraham Jiavello Rumampuk, Hanganta Orvin Ginting, Joseph Radya Pandu Nararya, Steven Ignatius Chandra, Thomas Rifera Indraputra Silalahi, Dwi Putra Nughraha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kepastian Hukum dan Iklim Investasi di Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2023
Fenomena meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi menuntut adanya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, transparansi, dan efisiensi bagi pelaku usaha. Di sisi lain, praktik birokrasi yang berbelit, disharmonisasi regulasi, serta ketidakpastian biaya dan waktu masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di tingkat daerah di Indonesia. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan reformasi regulasi yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi seluruh pihak. Salah satu bentuk respons tersebut adalah ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2023 di Kota Surabaya sebagai instrumen hukum dalam pengaturan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan iklim investasi berdasarkan perda tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2023 mampu menciptakan kepastian hukum melalui konsolidasi regulasi, penerapan sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach, serta integrasi dengan tata ruang dan lingkungan hidup pada lingkungan usaha. Selain itu, perda ini juga memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan pungutan liar yang selama ini menjadi hambatan dalam investasi. Namun demikian, implementasi perda masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kapasitas aparatur dan konsistensi pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan digitalisasi, peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, serta pengawasan yang lebih efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perda tersebut telah memberikan fondasi hukum yang kuat secara normatif, namun masih memerlukan optimalisasi dalam implementasinya agar dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan investasi dan daya saing daerah.
Copyright (c) 2026 Fernando Lim, Kurnia Tanu Putra, Syamhaikel Pavel, Muhammad Bintang Guntoro https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penerapan ISO 31000 dalam Manajemen Risiko Proyek Jalan Lingkungan Permukiman (Studi Kasus Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi)
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan ISO 31000 dalam pengelolaan risiko proyek jalan lingkungan permukiman oleh Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga risiko utama, yaitu resistensi sosial akibat kesalahan penentuan lokasi, minimnya sistem drainase yang memicu kerusakan dini jalan, serta dampak cuaca ekstrem yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan. Penerapan ISO 31000 masih parsial dan belum terintegrasi secara penuh, khususnya pada prinsip inklusif, dinamis, dan berbasis informasi terbaik. Rekomendasi penelitian meliputi verifikasi geospasial, pengaturan jadwal adaptif berbasis data BMKG, serta wajibnya drainase dalam desain. Penerapan standar ini diharapkan mampu menurunkan tingkat risiko proyek dan meningkatkan kualitas tata kelola infrastruktur public.
Copyright (c) 2026 Akbar Alamsyah, Asep Supriatna https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Konstitusionalitas Aksi Demo: Menimbang Hak Menyatakan Pendapat dan Ketertiban Umum dalam Hukum Tata Negara Indonesia
Aksi unjuk rasa merupakan pilar penting dalam demokrasi modern sebagai saluran aspirasi publik dan kontrol sosial. Namun pelaksanaannya menimbulkan ketegangan antara hak konstitusional warga negara untuk menyatakan pendapat dengan kewajiban negara menjaga ketertiban umum. Artikel ini menganalisis batas-batas konstitusionalitas demonstrasi di Indonesia dengan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana jaminan dan batasan hak berpendapat dalam hukum positif Indonesia. Kedua, bagaimana praktik penegakan hukum terhadap unjuk rasa baik yang represif dari aparat maupun anarkis dari peserta aksi. Dengan pendekatan normatif-yuridis, artikel ini menemukan bahwa Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berpendapat, namun Pasal 28J ayat 2 memberikan landasan pembatasan yang sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 271/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa Pasal 256 KUHP baru bersifat kumulatif, sehingga ketiadaan pemberitahuan tidak serta-merta dapat dipidana tanpa adanya keonaran riil. Praktik lapangan dalam unjuk rasa Peringatan Darurat Agustus 2024 menunjukkan tindakan represif berlebihan dari aparat kepolisian. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap aksi anarkis seperti pemblokiran jalan di Bima dan perusakan fasilitas di Yogyakarta memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Artikel ini merekomendasikan pedoman interpretasi objektif unsur keonaran, reformasi paradigma pengamanan Polri, serta penguatan budaya demokrasi yang bertanggung jawab.
Copyright (c) 2026 Sulistyowati, Mas Subagyo Eko Prasetyo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Algoritma K-Means untuk Mengelompokkan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cikampek Utara Berdasarkan Data Demografi Masyarakat
Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Cikampek Utara dengan memanfaatkan data demografi melalui penerapan algoritma K-Means. Data yang dianalisis mencakup 14.892 penduduk dengan variabel seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan pekerjaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif yang melibatkan beberapa tahapan pengolahan data, yaitu pra-pemrosesan, konversi data kategorikal menjadi numerik, normalisasi menggunakan metode Min-Max Scaling, serta proses pengelompokan berdasarkan jarak Euclidean. Penentuan jumlah cluster terbaik dilakukan menggunakan metode Elbow dan Silhouette Score, yang menghasilkan tiga kelompok utama (K=3) dengan mempertimbangkan keseimbangan antara performa model dan kemudahan interpretasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok usia transisi yang didominasi oleh pelajar dan belum bekerja, kelompok domestik yang berperan dalam stabilitas rumah tangga, serta kelompok tenaga kerja produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi desa. Temuan ini menunjukkan bahwa algoritma K-Means efektif dalam mengidentifikasi pola sosial ekonomi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data dalam perencanaan pembangunan desa.
Copyright (c) 2026 Dimas Fadilah, Baenil Huda, Elfina Novalia, Tukino https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh Mindfulness- dan Social Support terhadap Tingkat Kecemasan Atlet Muda Sentra Latihan Olaharagawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN)
Penelitian ini menyelidiki pengaruh mindfulness dan dukungan sosial terhadap tingkat kecemasan pada atlet muda di Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya prevalensi kecemasan kompetitif yang dapat menghambat performa dan kesejahteraan psikologis. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa tingkat mindfulness dan dukungan sosial yang lebih tinggi akan memprediksi tingkat kecemasan kompetitif yang lebih rendah. Dengan menggunakan metode survei kuantitatif, data dikumpulkan dari 104 atlet remaja menggunakan instrumen yang telah divalidasi: CSAI-2R untuk kecemasan, Athlete Mindfulness Questionnaire, dan Athlete Receive Social Support Questionnaire. Analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa mindfulness dan dukungan sosial secara signifikan memprediksi kecemasan ke arah negatif, dengan kontribusi sebesar 47,2% dari varians yang ada (p < 0,05). Temuan ini menekankan pentingnya peran penggabungan keterampilan mental individu dengan lingkungan sosial yang mendukung untuk mengurangi kecemasan kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan dalam program pengembangan olahraga usia dini.
Copyright (c) 2026 Riza Arief Bijaksana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perhitungan Kelayakan Ekonomi-Teknik untuk Pemasangan PLTS Atap pada Pelanggan Tarif Rumah Tangga (1300, 3500, 7700 VA) Sebagai Upaya Kemandirian Energi Bersih
Konsumen tenaga listrik harus turut serta dalam upaya pengurangan emisi CO2 dan tidak hanya bergantung pada pembangkit listrik dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik mereka. Penggunaan PLTS atap off-grid dapat menjadi solusi untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara mandiri dan tentunya turut andil dalam pengurangan emisi gas CO2. PLTS atap off-grid sangat mungkin diaplikasikan di daerah yang memiliki potensi energi surya yang tinggi, termasuk Sidoarjo. Penelitian dilakukan untuk mengetahui kelayakan ekonomi-teknik penggunaan PLTS atap off-grid di Sidoarjo untuk pelanggan R1-1300 VA, R2-3500 VA dan R3-7700 VA. Studi kelayakan ekonomi didasarkan pada perhitungan nilai NPV, IRR, BCR dan payback period, sedangkan studi kelayakan teknis dilakukan dengan perhitungan performa ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis, PLTS atap off-grid layak diaplikasikan pada semua tipe pelanggan, dengan performa ratio di atas 70%. Dari sisi ekonomis, PLTS atap off-grid layak diaplikasikan pada semua pelanggan R2-3500 VA dan R3-7700 VA, sedangkan untuk pelanggan R1-1300 VA hanya layak diaplikasikan pada pelanggan dengan tagihan minimal Rp 5.613.080,- per tahunnya.
Copyright (c) 2026 Fajar Sidiq, Lingga Aditya Prayuda, Jerry Kurniawan, Ahmad Caputra Wisesa, Puput Tri Wijayanto https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Pelatihan Tenaga Potensi dalam Pelaksanaan Operasi Search and Rescue (SAR) Terhadap Kinerja di Kantor Pencarian dan Pertolongan di Sorong
This study is grounded in the increasing complexity of Search and Rescue (SAR) operations in the Sorong region, which necessitates the readiness of professional, responsive, and well-coordinated human resources. Training for SAR potential personnel constitutes a strategic instrument to enhance such capacity; however, its effectiveness in supporting operational performance requires empirical examination. Accordingly, this research addresses two primary questions: (1) what are the supporting and inhibiting factors in the transfer of training outcomes into actual SAR operations; and (2) how does SAR potential training impact the overall effectiveness of SAR operations. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design to examine training effectiveness at the result level. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving training organizers, instructors, and participants. The data analysis utilizes the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, while the theoretical framework is based on Kirkpatrick’s training evaluation model and public value theory to assess the contribution of training to public organizational performance. The findings indicate that the transfer of training in SAR operations is determined by the interaction of individual, organizational, and public policy factors. Supporting factors include instructor quality, relevance of training materials, institutional support, and stakeholder involvement, whereas inhibiting factors encompass limited resources, weak coordination, and the absence of systematic post-training follow-up. Furthermore, the training significantly contributes to improved response time, coordination quality, and rescue success rates. Nevertheless, such effectiveness is conditional and requires consistent integration within policy frameworks, continuous evaluation, and systemic organizational capacity building to generate optimal public value.
Copyright (c) 2026 Budiyani Paramita, Syahruddin Hattab, Muhammad Sawir https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemodelan Potensi Energi Surya Melalui Integrasi LST dan GHI di Tangerang Selatan
Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Tangerang Selatan, kawasan penyangga metropolis, berdampak pada melonjaknya kebutuhan listrik dan modifikasi suhu lingkungan. Rentannya energi fosil mendorong transisi menuju pengembangan energi baru terbarukan yang berbasis potensi setiap wilayah.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi spasial Land Surfacse Temperature (LST) dan menganalisis distribusi potensi energi Surya.Pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif melalui integrasi data penginderaan jauh dan analisis spasial. Dataset yang digunakan dalam studi ini mencakup Citra Landsat 8 Oli tahun 2025, data iradiasi matahari, peta administrasi. Data diperoleh dari instansi terkait. Tahapan analisis dalam kajian ini adalah pengolahan datan LST, skoring, pembobotan, dan overlay antara parameter LST dengan GHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai LST sangat beragam antara 19–330 °C.Cakupan wilayah yang memiliki nilai LST tinggi diantaranya Kecamatan Ciputat, Pamulang dan Pondok Aren. Kecamatan Serpong berpotensi sebagai lokasi yang memiliki energi surya tertinggi, karena nilai GHI tinggi dan suhu permukaan relatif stabil.
Copyright (c) 2026 Yetti Anita Sari, Samsurizal, Nadia Paramita, Sendi Permana https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Kebijakan Penyusunan Program Legislasi di Kementerian Pertahanan
Studi ini menganalisis implementasi kebijakan penyusunan Program Legislasi di Kementerian Pertahanan, yang dipandu oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2021. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur yang komprehensif, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara kerangka normatif formal dan realitas administrasi empiris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kementerian berhasil meraih predikat "AA" (Istimewa) dalam Indeks Reformasi Hukum Nasional Tahun 2025 dan memegang alokasi anggaran fiskal terbesar di tingkat nasional sebesar Rp166,26 triliun, implementasinya masih terbatas pada kepatuhan prosedural-formal, bukan efektivitas substantif. Tahap penentuan agenda (agenda-setting) menghadapi hambatan serius (bottlenecks) yang dipicu oleh kuatnya ego sektoral birokrasi, di mana unit-unit pemrakarsa secara agresif memprioritaskan draf mereka sendiri dengan dalih amanat atau instruksi pimpinan. Perilaku ini diperparah oleh adanya kecemasan organisasional terkait penyerapan anggaran, yang menyebabkan membanjirnya usulan draf regulasi. Akibatnya, Biro Peraturan Perundang-undangan mengalami penumpukan beban kerja (overload) yang ekstrem, sehingga mengabaikan fungsi analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis) dan sinkronisasi yang mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja legislasi masih sangat bias terhadap output administratif yang bersifat kuantitatif daripada mutu kebijakan pertahanan. Penelitian ini merekomendasikan adanya pemisahan struktural (decoupling) antara perencanaan regulasi dan penyerapan anggaran, serta pelembagaan penilaian dampak regulasi yang ketat.
Copyright (c) 2026 Annas Gumilar, Ima Mayasari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Evaluasi Efektivitas dan Responsivitas Kebijakan Rehabilitasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia
Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Tanah Air dalam keadaan sakit menghadapi berbagai tantangan, mulai dari gangguan fisik dari penyakit yang dihadapinya, trauma psikologis, demotivasi, stigma negatif dari lingkungan sekitar, hingga kekhawatiran akibat hilangnya mata pencaharian. Pemerintah telah memiliki kebijakan rehabilitasi sosial melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan BP2MI Nomor 06 Tahun 2023 yang kini diubah menjadi Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 32 Tahun 2025. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas dan responsivitas kebijakan rehabilitasi sosial Purna PMI yang diimplementasikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William Dunn (2017). Penelitian kualitatif dengan paradigma post-positivist ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 13 informan yang terdiri dari regulator, implementor, penerima manfaat, pengamat, dan NGO yang bergerak di bidang pekerja migran dan studi dokumen. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi sosial Purna PMI belum efektif dan responsif. Kebijakan ini belum efektif mencapai tujuan, yakni memulihkan keberfungsian sosial Purna PMI. Di samping itu, responsivitas kebijakan ini juga masih rendah karena layanan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan Purna PMI dan kanal untuk menampung umpan balik atau pengaduan atas layanan pun tidak dijalankan dengan optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem monitoring berkelanjutan kepada Purna PMI yang sakit, penyediaan sarana rehabilitasi, peningkatan jumlah psikolog, pelatihan PFA kepada pegawai dan pendamping PMI, serta penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah dan desa untuk melaksanakan rehabilitasi lanjutan.
Copyright (c) 2026 Gabriela Jessica R Sihite, Achmad Fauzi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Studi Tekno Ekonomi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pulau Badi, Provinsi Sulawesi Selatan
PLN berkomitmen meningkatkan bauran energi terbarukan dan mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060, sebagaimana tertuang dalam RUPTL 2025-2034. Langkah konkretnya adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau sistem hibrida, seperti yang direncanakan di Pulau Badi, Sulawesi Selatan. Studi menggunakan perangkat lunak HOMER Pro mensimulasikan sistem hibrida PLTD-PLTS-Baterai untuk mencari konfigurasi yang optimal dengan Net Present Cost (NPC) dan Levelized Cost of Energy (LCOE) terendah, serta mengurangi emisi. Hasil simulasi menunjukkan Skenario 2 sebagai yang optimal, yaitu operasi hibrida dua generator diesel (PLTD 1 dan PLTD 2) dengan PLTS dan sistem baterai. Konfigurasi ini signifikan menurunkan NPC dari Rp 41,1 Miliar menjadi Rp 37,6 Miliar dan LCOE turun 8% menjadi Rp 5.264,74/kWh. Emisi CO2 juga berkurang dari 454.782 kg/tahun menjadi 334.751 kg/tahun. Analisis sensitivitas menekankan bahwa kenaikan harga bahan bakar akan meningkatkan LCOE, menunjukkan dampak volatilitas harga bahan bakar.
Copyright (c) 2026 Jerry Kurniawan, Syamsir Abduh, Marwan Rosyadi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Disharmoni Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE dan KUHP Serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dan Kebebasan Berekspresi
Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia telah mengubah pola interaksi masyarakat sekaligus melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, termasuk pencemaran nama baik di ruang digital. Artikel ini mengkaji disharmoni pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kebebasan berekspresi, dengan fokus pada kedua regulasi tersebut sebagai objek kajian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE Revisi 2024, mengidentifikasi tumpang tindih ancaman pidana antara UU ITE dan KUHP, serta menelaah penerapan unsur delik pencemaran nama baik di ruang digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan terhadap asas, doktrin, norma, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Pasal 27A telah diperjelas melalui unsur “menuduhkan suatu hal”, ketentuan ini masih berpotensi multitafsir apabila tidak diterapkan secara hati-hati. Perbedaan pengaturan dengan KUHP juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan. Selain itu, tidak semua ekspresi negatif dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, terutama jika merupakan kritik untuk kepentingan umum, sehingga diperlukan interpretasi yang ketat serta harmonisasi antara UU ITE dan KUHP.
Copyright (c) 2026 Lauren Angel Gunawan, Celine Alexia Yap, Danishel Subiran, Marvino Nathanael Singgih https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh Profesionalisme dan Komunikasi Interpersonal Melalui Disiplin Kerja Sebagai Variabel Mediasi Terhadap Kinerja Layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profesionalisme dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja layanan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui disiplin kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bungo. Populasi dalam penelitian ini adalah Satpol PP di Kabupaten Bungo yang berjumlah 57 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh (Sampling Sensus). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dan menggunakan analisis data Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme dan komunikasi interpersonal memiliki pengaruh terhadap kinerja layanan Satpol PP, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui disiplin kerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa profesionalisme dan komunikasi interpersonal aparatur mampu meningkatkan kinerja layanan secara lebih optimal apabila didukung oleh disiplin kerja yang baik.
Copyright (c) 2026 Emalia Octari Malik, Faizal Madya, Achmad Hizazi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Mengenai Serangan Phishing sebagai suatu Bentuk Kejahatan Dunia Maya dalam Pencurian Data Pribadi
Fenomena kejahatan siber berupa phishing semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan tingginya penggunaan internet dalam berbagai aktivitas masyarakat. Serangan phishing memanfaatkan rekayasa sosial untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi yang bersifat sensitif melalui media elektronik seperti email, pesan singkat, atau situs web palsu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme serangan phishing, dampaknya terhadap individu dan organisasi, serta upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam perspektif hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan keamanan siber, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan kejahatan siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan serangan phishing sangat dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital dan tingkat kewaspadaan pengguna internet. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga pencurian identitas, penyalahgunaan akun digital, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif melalui peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan sistem keamanan teknologi, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kejahatan siber.
Copyright (c) 2026 Catrina Yuka, Felicia Angeline, Mirelle Elicia Perera, Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi, Velliana Tanaya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implikasi Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia
Pengambilalihan kredit (takeover kredit) merupakan tindakan pengalihan kepemilikan atau tanggung jawab atas objek yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga melalui perjanjian pengalihan kredit yang dibuat dalam bentuk akta bawah tangan. Pengambilalihan (takeover) biasanya terjadi dalam perjanjian kredit dengan objek yang dijaminkan melalui Jaminan Fidusia. Tindakan pengambilalihan (take ver) berpotensi merugikan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit karena dilakukan tanpa persetujuan kreditur dan bertentangan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia yang dialihkan tanpa persetujuan Penerima Fidusia merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana. Moeljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” memberikan pengertian bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.” Perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang oleh aturan hukum dengan ancaman pidana apabila larangan tersebut dilanggar. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap subjek hukum yang melakukannya atau dalam hukum pidana disebut sebagai barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut tergolong tindak pidana apabila diancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan hukum yang berlaku.
Copyright (c) 2026 Mik Darul Adha https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh Kredibilitas Influencer dan Kesesuaian Audiens Terhadap Keputusan Pembelian UMKM di Pangkalpinang dan Sungailiat
Perkembangan influencer marketing mendorong UMKM untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Namun, perubahan perilaku audiens digital menunjukkan bahwa efektivitas influencer tidak lagi ditentukan oleh popularitas semata, melainkan oleh kredibilitas, kesesuaian audiens, dan cara pesan dikomunikasikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kredibilitas influencer dan kesesuaian audiens terhadap keputusan pembelian produk UMKM, serta menelaah peran storytelling sebagai penguat efektivitas pesan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan melalui survei daring terhadap 135 konsumen UMKM di Kota Pangkalpinang dan Sungailiat yang pernah terpapar promosi produk UMKM melalui influencer media sosial. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan trustworthiness dan transparansi sebagai dimensi yang paling dominan. Kesesuaian audiens (niche) terbukti lebih berpengaruh dibandingkan jumlah pengikut influencer. Selain itu, secara teoretis storytelling didiskusikan sebagai mekanisme penguat yang berpotensi menghubungkan kredibilitas dan relevansi pesan dengan keputusan pembelian. Penelitian ini menegaskan bahwa influencer marketing yang efektif bagi UMKM menuntut kejujuran, relevansi audiens, dan narasi yang autentik, bukan sekadar jangkauan dan popularitas.
Copyright (c) 2026 Robing Robing, Dian Fitri K https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan Konstruksi Melalui Integrasi Supply Chain Management Studi Kasus PT Nindya Karya (Persero)
Sektor konstruksi sebagai kontributor terbesar keempat terhadap PDB Indonesia menghadapi inefisiensi struktural yang diperparah oleh sistem digital yang terfragmentasi, margin proyek yang tipis, dan gangguan rantai pasok. PT Nindya Karya (PTNK), perusahaan konstruksi BUMN multi-pilar, mencerminkan kondisi ini: sistem ERP yang ada tidak mampu mengintegrasikan proses rantai pasok hulu yaitu pengadaan, inventori, dan koordinasi vendor dengan rekonsiliasi keuangan hilir, sehingga menghasilkan silo data, pembengkakan biaya, dan ketidakcapaian target kesiapan INDI 4.0 ≥3,5 yang diwajibkan pemerintah. Penelitian ini mengembangkan strategi transformasi digital Supply Chain Management (SCM) yang terintegrasi dan bertahap melalui pendekatan metode campuran. Relative Importance Index (RII) merangking variabel SCM kritis dari responden survei (n=48), sedangkan Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam kerangka KBPMS menghasilkan bobot prioritas tervalidasi Direksi pada perspektif Proses Internal, Kapabilitas Sumber Daya, dan Hasil Bisnis. Analisis IFAS, EFAS, SFAS, dan Matriks TOWS menghasilkan temuan ke dalam konteks strategis. Lima modul prioritas teridentifikasi yaitu Digital Warehouse System (DWS), Integrated Vendor System (IVS), Secure Digital Platform (SDP), Digital Invoice Verification (DIV), dan Real-time Integrated System untuk Optimasi COGS (RIS) yang membentuk peta rencana tiga fase selama 36 bulan. Strategi ini menargetkan penurunan COGS 2–3%, menurunkan inefisiensi biaya, mengamankan data, mengintegrasikan pemantauan jejak karbon, dan mencapai kepatuhan INDI 4.0, sehingga mentransformasi integrasi rantai pasok menjadi fondasi strategis bagi kinerja konstruksi yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Cut Raisa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Keamanan Kredit pada Perusahaan Pembiayaan
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana jaminan fidusia berperan secara efektif sebagai instrumen pengaman kredit pada perusahaan pembiayaan dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan jaminan fidusia sering menghadapi berbagai hambatan, antara lain pendaftaran yang tidak dilakukan, proses eksekusi yang menyimpang dari ketentuan hukum, serta minimnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta diperkuat dengan data empiris melalui wawancara dengan pihak perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas jaminan fidusia sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur sangat bergantung pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat fidusia. Namun demikian, efektivitas tersebut menjadi lemah apabila prosedur hukum diabaikan atau terdapat konflik kepentingan saat eksekusi dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum para pelaku pembiayaan serta pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah agar fungsi jaminan fidusia sebagai instrumen keamanan kredit dapat terealisasi secara optimal.
Copyright (c) 2026 Anindita Ririh Satwika Murti, Siti Malikhatun Badriyah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kompetensi Absolut PTUN terhadap Permohonan Fiktif Positif Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja: Studi Kasus Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT
Perubahan hukum administrasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa konsekuensi terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya dalam hal keputusan fiktif positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pergeseran kompetensi absolut PTUN serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap Putusan Nomor 7/P/FP/2021/PTUN-JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dihapuskannya Pasal 53 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebabkan PTUN tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan fiktif positif. Penerapan asas lex posterior derogat legi priori memperkuat bahwa ketentuan yang baru mengesampingkan aturan sebelumnya, sehingga PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum. Sebagai penggantinya, UU Cipta Kerja memperkenalkan mekanisme berbasis sistem elektronik yang bertujuan memberikan kepastian hukum secara lebih cepat. Di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan persoalan dalam hal akses keadilan, terutama bagi pihak yang tidak memperoleh kejelasan melalui mekanisme baru tersebut. Akibatnya, penyelesaian sengketa bergeser dari mekanisme permohonan ke mekanisme gugatan tata usaha negara.
Copyright (c) 2026 Juwita Kaeng, Ben Athala Satrio, Nur Achmad Rifai Ridwan, Nicole Eugenia Yuri, Nicole Eugenia Yuri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Negotiating Religious Identity in Digital Spaces: Revisiting Nadja Miczek's Concept of Online Religious Negotiation
Transformasi digital telah mengubah cara individu membangun, menampilkan, dan menegosiasikan identitas keagamaannya dalam ruang publik. Internet tidak lagi berfungsi hanya sebagai media komunikasi keagamaan, tetapi juga sebagai arena sosial tempat identitas, makna, dan otoritas keagamaan diproduksi serta diperdebatkan. Penelitian ini bertujuan menelaah kembali konsep online religious negotiation yang dikemukakan Nadja Miczek serta relevansinya dalam konteks media sosial kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Narrative Literature Review melalui analisis terhadap karya Miczek dan berbagai literatur mengenai digital religion, identitas keagamaan digital, serta transformasi otoritas keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang digital telah berkembang menjadi arena negosiasi identitas religius yang bersifat personal sekaligus publik. Selain itu, terjadi pergeseran otoritas keagamaan dari institusi formal menuju aktor digital seperti kreator konten religius, influencer, dan komunitas daring. Ruang digital juga menjadi arena kontestasi makna religius yang mempertemukan berbagai interpretasi dan klaim legitimasi keagamaan. Penelitian ini menemukan bahwa konsep online religious negotiation masih relevan untuk menjelaskan dinamika keberagamaan digital, namun perlu diperluas dengan mempertimbangkan peran platform dan algoritma dalam membentuk visibilitas, interaksi, dan legitimasi keagamaan. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan konsep platformed religious negotiation sebagai pengembangan konseptual untuk memahami negosiasi identitas, makna, dan otoritas keagamaan pada era media sosial.
Copyright (c) 2026 Dadan Saputra, Dody S. Truna, Ilim Andul Halim https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Tempat Pembuangan Akhir Cipeucang
Permasalahan lingkungan hidup kini menjadi tantangan global, termasuk di Kota Tangerang Selatan, terutama di kawasan sekitar TPA Cipeucang yang mengalami pencemaran lingkungan, khususnya terhadap air sumur akibat limbah dan kerusakan turap penyangga akibat meluapnya kapasitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis dan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan dikaji berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, serta konsep dan dokumen hukum terkait. Perda ini bertujuan mencegah pencemaran, namun pelaksanaannya terkendala oleh fasilitas yang terbatas, armada pengangkut yang minim, kurangnya tempat daur ulang, serta lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat turut memperburuk kondisi lingkungan. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.
Copyright (c) 2026 Akila Kieyenatama Kristanto, Aldryan Perez Elisa Paka, Jason Marvin Wijaya, Maheswari Queena Dewani, Wilhelmina Setia Atmadja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengujian Asas Kecermatan terhadap Sifat Final Putusan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu: Studi Kasus Putusan PTUN Jakarta No. 285/G/2024/PTUN-JKT
Penelitian berjudul “Pengujian Asas Kecermatan terhadap Sifat Final Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 285/G/2024/PTUN-JKT” dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan prinsip pengawasan dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum sifat final dan mengikat putusan tersebut serta mengkaji pengujian asas kecermatan dan profesionalitas dalam praktik peradilan tata usaha negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan objek utama berupa putusan pengadilan tata usaha negara terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak bersifat absolut, melainkan tetap dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara apabila terdapat pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan profesionalitas. Pengadilan menemukan adanya ketidakcermatan dalam penilaian fakta dan ketidakprofesionalan dalam penerapan tanggung jawab kolektif, sehingga keputusan yang disengketakan dinyatakan cacat hukum. Kesimpulannya, diperlukan penguatan penerapan asas kecermatan dan profesionalitas serta harmonisasi antara kewenangan lembaga etik dan mekanisme pengawasan yudisial guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.
Copyright (c) 2026 Zeno Cardenas Soerachmat, Rafail Oseli Munthe, Jeanlly Andarson Partogi Simanjuntak, Arthur Fang https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Behavioral Intention Serta Dampaknya Terhadap Financial Management Behavior
Studi ini menginvestigasi financial management behavior mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Jambi melalui variabel literasi keuangan, sikap keuangan, dan niat perilaku. Metode kuantitatif eksplanatori digunakan dengan purposive sampling terhadap 185 responden dan pengolahan data melalui PLS-SEM menggunakan SmartPLS 4. Pengujian mengungkapkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap sikap keuangan (β = 0,757; p = 0,000), niat perilaku (β = 0,441; p = 0,000), dan financial management behavior (β = 0,465; p = 0,000). Sikap keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku (β = 0,444; p = 0,000) dan financial management behavior (β = 0,278; p = 0,000), sedangkan niat perilaku tidak terbukti sebagai prediktor bermakna (p = 0,084). Mediasi sikap keuangan terkonfirmasi signifikan (β = 0,210; p = 0,000), sementara niat perilaku gagal memediasi jalur mana pun.
Copyright (c) 2026 Halalika Masyruro, Wirmie Eka Putra, Ratih Kusumastuti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pencabutan Sertifikat Hak Milik Akibat Tumpang Tindih dalam Program PTSL
Pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian, dalam praktiknya tindakan penertiban tidak jarang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat akibat tindakan yang dilakukan secara berlebihan, tidak proporsional, atau bertentangan dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab keperdataan pemerintah daerah atas kerugian masyarakat yang timbul akibat tindakan penertiban oleh Satpol PP serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat dimintai pertanggungjawaban keperdataan apabila tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, baik karena melampaui kewenangan, bertentangan dengan prosedur hukum, mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maupun melanggar hak-hak masyarakat yang dijamin oleh hukum. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi pemberian ganti kerugian, pemulihan hak, dan rehabilitasi terhadap korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan internal, kepatuhan terhadap prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan Peraturan Daerah yang berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Sudaryanto, Hajairin, Ilham https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Pengelolaan Flight Information Region (Fir) Jakarta dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Ruang Udara Guna Menegakkan Kedaulatan Negara
Pengelolaan ruang udara merupakan dimensi strategis dalam menjaga kedaulatan negara yang mencakup aspek pertahanan, ekonomi, dan keselamatan penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan Flight Information Region (FIR) Jakarta pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara (PRU). Meskipun penyesuaian batas FIR antara Indonesia dan Singapura telah disahkan melalui Perpres No. 109 Tahun 2022, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait pendelegasian layanan navigasi pada ketinggian 0-37.000 kaki di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kolaborasi sipil-militer melalui Civil Military in Air Traffic Management Cooperation (CMAC). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan dalam integrasi sistem surveilans dan legalitas operasional. Penelitian ini merekomendasikan model pengelolaan berbasis collaborative governance dan integrasi sistem radar nasional guna menciptakan Common Operating Picture yang mandiri demi menegakkan kedaulatan udara nasional secara absolut.
Copyright (c) 2026 I Gde Prabawa Wicaksana, Edward E.P, Adhi Miswara, Erwan Aprilian, Ahmad Ilham Fahrizal, Richart, Ari Kurniawan, Alip Denata, Ahmad Junaidi Saleh, Munip Suharmono, Yanto S. Manurung https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Peran Strategis Indonesia dalam Merespon Isu Papua di MSG Melalui Perspektif Transformasi Konflik Lederach
Penelitian ini membahas mengenai Analisis Peran Strategis Indonesia dalam Merespon Isu Papua di Melanesian Spearhead Group melalui perspektif transformasi konflik Lederach. Penelitian ini berangkat dari latar belakang konflik Papua yang bersifat multidimensional, mencakup isu hak asasi manusia, ketimpangan pembangunan, serta adanya tuntutan penentuan nasib sendiri yang kemudian berkembang menjadi isu regional melalui keterlibatan United Liberation Movement for West Papua di forum Melanesian Spearhead Group. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi diplomasi Indonesia di forum tersebut serta kontribusinya terhadap transformasi konflik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa dokumen, laporan, dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan strategi diplomasi multidimensional melalui pendekatan politik, ekonomi, dan kultural, serta memanfaatkan status keanggotaan untuk membangun relasi, mentransformasi narasi konflik menuju pembangunan, dan menciptakan ruang dialog regional. Kesimpulannya, strategi tersebut berkontribusi pada transformasi konflik secara relasional, struktural, dan naratif, meskipun masih menghadapi tantangan berupa politik identitas, keterbatasan peran forum, dan ketidaksinkronan dengan kondisi domestik. Implikasinya menunjukkan pentingnya integrasi antara diplomasi regional dan kebijakan nasional yang inklusif guna mencapai perdamaian berkelanjutan di Papua serta memperkuat legitimasi Indonesia di tingkat kawasan internasional.
Copyright (c) 2026 Margaret Payawa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Tenaga Kesehatan di Lingkungan Kerja
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kerja tenaga medis serta upaya hukum yang dapat ditempuh korban dalam memperoleh keadilan. Permasalahan kekerasan seksual di lingkungan kerja tenaga medis tidak hanya berkaitan dengan tindakan pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya kerja hierarkis, ketergantungan profesional, serta lemahnya keberanian korban untuk melapor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, putusan atau berkas perkara, serta data empiris melalui wawancara dan observasi. Secara normatif, perlindungan terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan etik profesi yang menekankan larangan penyalahgunaan kewenangan dan perilaku seksual yang merugikan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban telah diakui secara formal, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena korban masih menghadapi hambatan berupa tekanan psikologis, ketakutan terhadap karier, relasi kerja yang timpang, stigma, serta kesulitan pembuktian, khususnya dalam kekerasan seksual nonfisik. Upaya hukum yang dapat dilakukan korban meliputi pelaporan kepada aparat penegak hukum, pengaduan kepada institusi tempat kerja, pengaduan etik atau disiplin profesi, serta permohonan pendampingan hukum dan psikologis. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kerja tenaga medis perlu dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan yang aman, rahasia, berpihak kepada korban, serta didukung oleh pengawasan internal dan penegakan hukum yang tegas.
Copyright (c) 2026 Novy Ayu Silvayani Daniar, Irma Maulida https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian Normatif Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas Kegagalan Pengembalian Dana dalam Transaksi E-Commerce
Pertumbuhan e-commerce di Indonesia memunculkan permasalahan kegagalan pengembalian dana (refund) yang merugikan konsumen, didukung data YLKI 2023 bahwa 40% pengaduan konsumen berkaitan dengan sengketa refund. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tanggung jawab pelaku usaha e-commerce atas kegagalan refund berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE, serta merumuskan bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan kerangka normatif yang ada masih mengandung celah hukum berupa ketiadaan pengaturan teknis prosedur refund, klausula eksonerasi yang melanggar Pasal 18 ayat (1) UUPK, serta ambiguitas prinsip safe harbour Pasal 15 ayat (3) UU ITE. Pelaku usaha dapat dikenakan empat bentuk pertanggungjawaban kumulatif yakni strict liability, perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, wanprestasi atas perjanjian elektronik, dan vicarious liability bagi marketplace. Inkonsistensi putusan antara PN Medan No. 183/Pdt.G/2018 dan PN Jakarta Selatan No. 629/Pdt.G/2020 menegaskan persoalan utama terletak pada konsistensi penegakan hukum, bukan substansi regulasi.
Copyright (c) 2026 Ervan Ervian, Harmono https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh Kepemilikan Asing, Pertumbuhan Laba dan Struktur Modal Terhadap Harga Saham
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan asing, pertumbuhan laba, dan struktur modal terhadap harga saham pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunan, dan data harga saham perusahaan selama periode 2023–2025. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Pertumbuhan laba juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sementara itu, struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Temuan ini menunjukkan bahwa investor lebih merespons aspek kepemilikan asing dan pertumbuhan laba dibandingkan struktur pendanaan perusahaan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Najib Shabir, Ice Nasyrah Noor https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Representasi Budaya Jawa Dalam Animasi 3d Youtube: Analisis Teks Pada Kanal Youtube Panggung Narasi Jagad Mandala
Transformasi digital telah secara signifikan mengubah cara budaya lokal diproduksi, didistribusikan, dan diinterpretasikan. Narasi tradisional Jawa yang secara historis berakar pada pertunjukan fisik kini banyak diadaptasi ke dalam format animasi 3D di YouTube. Penelitian ini berfokus pada kanal Panggung Narasi Jagad Mandala sebagai representasi signifikan dari fenomena tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis representasi budaya Jawa dan menganalisis bagaimana transformasi medium digital memengaruhi representasi budaya Jawa dalam animasi 3D. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis teks media, data dikumpulkan melalui observasi sistematis terhadap tiga video pilihan: Legenda Aji Saka, Kuda Anjampiani, dan Geger Perdikan Mangir. Analisis menggunakan teori representasi Stuart Hall sebagai kerangka utama, sedangkan semiotika Barthes dan teori adaptasi Hutcheon digunakan sebagai perangkat konseptual pendukung untuk menjelaskan makna simbolik dan transformasi media. Temuan menunjukkan bahwa budaya Jawa direkonstruksi melalui hibridisasi visual perpaduan estetika tradisional dengan gaya CGI (Computer-Generated Imagery) global serta penyederhanaan narasi, di mana kedalaman filosofis yang kompleks direduksi menjadi penceritaan linier yang bersifat moralistik. Selain itu, nuansa linguistik seperti tingkat tutur bahasa Jawa diminimalkan demi aksesibilitas audiens nasional yang lebih luas. Hasil penelitian menegaskan bahwa kanal ini berfungsi sebagai ruang negosiasi yang menyeimbangkan pelestarian budaya dengan karakteristik komunikatif dari media digital. Fenomena ini memicu 'penjinakan' kompleksitas budaya agar selaras dengan pola konsumsi konten digital kontemporer.
Copyright (c) 2026 Aji Satya Pujastra, Bayquni https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Pengusaha atas Keterlambatan Pembayaran Upah Pekerja Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja
Keterlambatan pembayaran upah pekerja merupakan permasalahan yang berimplikasi terhadap perlindungan hak pekerja dan kepastian hukum dalam hubungan industrial. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah belum diatur secara tegas sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah pekerja serta implementasinya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran upah lebih diarahkan pada penyelesaian melalui mekanisme hubungan industrial dan sanksi administratif karena belum terdapat dasar normatif yang secara eksplisit mengatur sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi kekosongan norma mengenai pertanggungjawaban pidana pengusaha serta formulasi perlunya penguatan kebijakan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak pekerja pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Copyright (c) 2026 Yanasius Nggau, Sariaty H.Y. Bei https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Pemanfaatan Konten Digital sebagai Objek Jaminan Fidusia
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti konten digital pada platform media sosial, video, musik, karya desain, dan produk kreatif lainnya. Aset-aset tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia guna mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha dan ekonomi kreatif. Namun, pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia masih menghadapi berbagai kendala hukum, terutama terkait status hukum, mekanisme penilaian nilai ekonomi, serta pelaksanaan eksekusi apabila debitur wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemanfaatan konten digital sebagai objek jaminan fidusia telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta berbagai regulasi terkait ekonomi kreatif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa belum adanya standar valuasi yang jelas terhadap konten digital, keterbatasan mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesiapan lembaga keuangan dalam menerima aset digital sebagai jaminan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta mendukung optimalisasi pemanfaatan aset digital dalam sistem pembiayaan nasional.
Copyright (c) 2026 Indah Permatasari, Aminah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penunjukan Perwira TNI/Polri Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah: Studi Perbandingan dengan Sistem Hukum Prancis
Penunjukan Perwira TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah mengkaji legalitas pengangkatan aparat keamanan aktif dalam jabatan sipil pemerintahan daerah. Objek penelitian adalah norma hukum yang mengatur pengisian jabatan Penjabat Kepala Daerah dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengangkatan tersebut dengan peraturan perundang-undangan serta menilai konsekuensi yuridis apabila bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan perwira aktif tanpa perubahan status kepegawaian berpotensi bertentangan dengan prinsip supremasi sipil, asas legalitas, dan ketentuan pengisian jabatan aparatur sipil negara. Pengangkatan yang tidak sesuai norma hukum menimbulkan konsekuensi yuridis berupa cacat kewenangan, ketidakpastian hukum, potensi pembatalan keputusan administratif, serta melemahnya legitimasi pemerintahan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap norma hukum menjadi syarat utama keabsahan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dalam sistem negara hukum.
Copyright (c) 2026 Piers Dickson, Cecillya Surbakti , Justyn Valentino https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengetahuan Guru Biologi Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Menangani Siswa Terluka di Sekolah
Siswa dapat mengalami kejadian luka selama beraktivitas belajar di sekolah. Guru memiliki peran strategis sebagai orang pertama yang memberikan pertolongan pertama sebelum dilanjutkan tenaga medis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisisnya adanya perbedaan bermakna antara nilai pre-test dengan post-test pengetahuan guru biologi Sekolah Menengah Atas dalam menangani siswa terluka di sekolah. Studi berupa pra-eksperimen pada 40 guru biologi Sekolah Menengah Atas se-Sidoarjo. Peserta diberikan pre-test, kemudian diberikan edukasi. Selesai edukasi, peserta mengerjakan kembali post-test. Data pre-test dan post-test dianalisis dengan perangkat lunak JAMOVI, menggunakan analisis Wilcoxon Signed-rank test. Hasil didapatkan ada perbedaan bermakna antara nilai pre-test [median (min-maks) = 75 (50-100)] dengan post-test [90 (60-100)] pengetahuan guru biologi Sekolah Menengah Atas dalam menangani siswa terluka di sekolah (p <0,001). Simpulan pengetahuan guru meningkat setelah diberikan edukasi. Studi selanjutnya adalah guru biologi perlu diberikan pelatihan pertolongan pertama pada luka.
Copyright (c) 2026 Rosalyn Devina Santoso, Hebert Adrianto, Antonius Yansen Suryadarma, Marsekal Sherdy https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Limitasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak: Analisis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Nasional
Pencabulan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sangat merugikan korban, terutama anak-anak sebagai kelompok rentan yang belum mampu melindungi diri mereka sendiri. Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif menjadi penting untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kondisi korban dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ratio legis Pasal 415 huruf b UU KUHP yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun, serta untuk mengeksplorasi kebijakan hukum ke depan yang menekankan pada penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, penelitian ini menemukan bahwa ketentuan Pasal 415 huruf b UU KUHP memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari tindak pidana cabul. Ketentuan ini juga bertujuan memberikan efek jera yang signifikan melalui ancaman pidana yang berat. Ke depan, disarankan agar kebijakan hukum lebih menitikberatkan pada keadilan restoratif yang berfokus pada rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Irwan Mori damanik, Tanudjaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pelecehan Seksual dalam Perkawinan Sebagai Tindak Pidana: Kajian Hukum dan Implementasinya
Pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana merupakan isu penting dalam perkembangan hukum pidana modern, khususnya dalam upaya melindungi martabat, integritas tubuh, dan otonomi individu dalam lingkup rumah tangga. Selama ini, hubungan perkawinan sering dipahami sebagai adanya persetujuan implisit dalam hubungan seksual, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum terhadap tindakan yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual atau kekerasan seksual dalam perkawinan. Namun, perkembangan hukum di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menunjukkan komitmen negara dalam mengakui dan mengkriminalisasi segala bentuk kekerasan seksual, termasuk yang terjadi dalam hubungan perkawinan. Secara normatif, pelecehan seksual dalam perkawinan mencakup unsur tidak adanya persetujuan, adanya paksaan, penyalahgunaan kekuasaan, serta perbuatan yang merendahkan martabat dan melanggar integritas fisik seseorang. Pengakuan terhadap unsur-unsur tersebut menantang pandangan hukum dan budaya yang selama ini menempatkan relasi suami istri sebagai ranah privat yang sulit dijangkau oleh hukum pidana. Dalam praktiknya, implementasi pengaturan mengenai pelecehan seksual dalam perkawinan menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, stigma sosial, kecenderungan menyalahkan korban, serta keengganan korban untuk melapor akibat ketergantungan ekonomi maupun emosional terhadap pelaku. Dari sisi implementasi, penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dalam perkawinan harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap otonomi tubuh, persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk bebas dari kekerasan. Model implementasi yang efektif memerlukan pendekatan yang berpusat pada korban, didukung oleh kepastian hukum, sensitivitas aparat penegak hukum, serta akses terhadap mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dan literasi hukum menjadi penting untuk menghapus norma-norma budaya yang membenarkan atau menormalisasi kekerasan seksual dalam perkawinan. Dengan demikian, konstruksi hukum pelecehan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana perlu menekankan kejelasan batasan normatif, pengakuan terhadap persetujuan sebagai prinsip utama, serta keseimbangan antara perlindungan keutuhan keluarga dan hak individu. Hal ini penting untuk mewujudkan keadilan bagi korban, memperkuat perlindungan hukum, serta mendorong sistem peradilan pidana yang lebih adil, responsif, dan berperspektif korban di Indonesia.
Copyright (c) 2026 M.ismail Marzuki, Moh Saleh https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Iklan Judi Online
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan iklan yang mempromosikan perjudian online oleh tokoh publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi perjudian online yang dilakukan oleh tokoh publik, termasuk selebgram dari Tulungagung dan Bandung, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (2) UU ITE karena memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan perjudian dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala, antara lain sulitnya mendeteksi tautan perjudian yang disamarkan, pesatnya penyebaran konten digital, serta rendahnya pemahaman sebagian tokoh publik mengenai konsekuensi hukum dari praktik promosi ilegal tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilaksanakan secara konsisten dan tegas guna menciptakan efek jera bagi pelaku. Selain itu, upaya preventif harus diperkuat melalui edukasi hukum, peningkatan pengawasan digital, serta pemantauan yang lebih efektif terhadap aktivitas promosi di platform media sosial. Pemerintah juga perlu menerapkan pendekatan yang komprehensif melalui penindakan hukum yang tegas, penguatan literasi digital masyarakat, serta kerja sama lintas sektor untuk mencegah dan memberantas promosi perjudian online di ruang digital.
Copyright (c) 2026 Ciavi Adinda Giantri Katim, Diliya Maryam Rinjani, Hilmi Ghimar Sa'ban https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kedaulatan Negara Pasca Penyesuaian Fir 2022: Sinergi Lintas Sektoral dalam Pengelolaan Ruang Udara di Wilayah Kepulauan Riau
Penyesuaian batas Flight Information Region (FIR) antara Jakarta dan Singapura pada tahun 2022 secara hukum telah mengembalikan kedaulatan penuh Indonesia atas wilayah udara di Kepulauan Riau. Namun, delegasi teknis pelayanan navigasi penerbangan kepada Singapura pada ketinggian 0–37.000 kaki selama 25 tahun menciptakan dualisme kewenangan yang kompleks dan berimplikasi pada strategi pertahanan udara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi lintas sektoral dalam pengelolaan ruang udara pasca penyesuaian FIR serta merumuskan strategi optimalisasi keamanan udara nasional. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi lapangan, dan studi dokumen di Kota Batam, penelitian ini melibatkan enam pemangku kepentingan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi lintas sektoral belum berjalan secara terlembaga; belum ada forum koordinasi terpadu, belum ada latihan bersama prosedur force down, dan belum terintegrasinya data radar, imigrasi, serta bea cukai. Sepanjang tahun 2024 tercatat 23 pelanggaran wilayah udara di Kepulauan Riau, didominasi pesawat militer asing (65%), tanpa tindakan force down. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum koordinasi terpadu, pusat data bersama di Batam, penguatan CMAC (Civil-Military Cooperation in Air Traffic Management), serta penyusunan prosedur tetap bersama. Sinergi lintas sektoral yang terlembaga menjadi prasyarat mutlak bagi penguatan strategi pertahanan udara nasional di wilayah perbatasan.
Copyright (c) 2026 Prito Aries D.R., Rangga Birawa, Rifki Syamsul H., Enggal Augusendy, Edward Elisa Patiwael, Rezha Rahandhi, Ferri Doniward Batubara, Suryo Ari, Ahmad Junaidi Saleh, Munip Suharmono, Yanto S. Manurun https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Agen Brilink
Praktik penipuan berkedok pemberangkatan tenaga kerja keluar negeri masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus kerugian sosial bagi korban, terutama ketika pelaku memanfaatkan posisi, profesi, dan kepercayaan yang melekat pada dirinya untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Permasalahan ini tercermin dalam kasus yang melibatkan oknum Agen BRILink di Desa Gintung Lor, Kabupaten Cirebon, yang menawarkan pemberangkatan kerja ke Arab Saudi kepada korban dengan meminta sejumlah uang sebagai biaya administrasi, namun janji tersebut tidak pernah direalisasikan. Kajian-kajian sebelumnya umumnya berfokus pada pemidanaan pelaku penipuan dan perlindungan hukum korban, sedangkan pembahasan mengenai integrasi pertanggungjawaban pidana pelaku dengan mekanisme pemulihan kerugian korban melalui pendekatan keadilan restoratif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan yang dilakukan dengan penyalahgunaan profesi serta mengkaji mekanisme pemulihan kerugian korban dalam perspektif hukum pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dianalisis secara preskriptif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi terkait keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP Nasional karena adanya penggunaan identitas, kedudukan, dan kepercayaan untuk menggerakkan korban menyerahkan uang demi keuntungan yang melawan hukum. Dari perspektif kriminologi, perbuatan tersebut termasuk kategori white collar crime dan occupational trust exploitation yang bertumpu pada penyalahgunaan kepercayaan publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana yang hanya berorientasi pada pidana penjara belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan korban, sehingga diperlukan optimalisasi restitusi, pengembalian kerugian, dan penerapan prinsip restorative justice sebagai instrumen pemulihan hak korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi integratif antara pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan berbasis penyalahgunaan profesi dengan mekanisme pemulihan kerugian korban dalam kerangka keadilan restoratif yang sejalan dengan paradigma hukum pidana nasional modern.
Copyright (c) 2026 Muhammad Rafli Miftahudin, Diky Dikkrurohman, Zelfi Ghaffar Aufiya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Yuridis Pertentangan Antara Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan dalam Sengketa Pembatalan Pemenang Tender Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/TUN/2019)
Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta menjunjung asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya kedua asas tersebut sering bertentangan, terutama ketika pemerintah membatalkan penetapan pemenang tender yang telah diumumkan. Hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019 yang mengutamakan kemanfaatan melalui efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan kepastian hukum bagi pemenang tender. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertentangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam pembatalan pemenang tender, penerapan prinsip Hukum Administrasi Negara dalam proses pengadaan, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/TUN/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung wawancara dengan seorang kontraktor, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan pemenang tender setelah seluruh tahapan selesai mengurangi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak administratif pemenang. Meskipun proses pengadaan telah sesuai dengan ketentuan hukum, Mahkamah Agung lebih mengedepankan asas kemanfaatan demi kepentingan umum, efektivitas penggunaan DAK, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan agar kepentingan publik tetap terjamin tanpa mengabaikan hak-hak peserta tender.
Copyright (c) 2026 Elvanni A.S. Sembiring, Sutiarnoto, Rosnidar Sembiring https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Penggunaan Kertas Bekas sebagai Kemasan Makanan
Penggunaan kertas bekas sebagai kemasan makanan masih kerap ditemukan khususnya pada skala kecil dan menengah. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena kertas bekas dapat mengandung zat berbahaya yang membahayakan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat kemasan kertas bekas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kertas bekas sebagai kemasan makanan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami konsumen, baik berdasarkan tanggung jawab atas dasar kesalahan, tanggung jawab mutlak, maupun prinsip praduga bertanggung jawab. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa pengawasan, pembinaan, dan edukasi, serta upaya represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun litigasi melalui Pengadilan. Dengan demikian, sangat diperlukan peran pemerintah dalam mengawasi penggunaan kertas bekas sebagai kemasan makanan dengan cara sosialisasi penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai kandungan tinta berbahaya yang ada pada kertas bekas.
Copyright (c) 2026 Mujadidi Al Falahi Falahi, Ratu Mawar Kartina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaa Keuangaan Negara Sebagai Tindak Pidana Korupsi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas pengaturan dan penerapan unsur penyalahgunaan wewenang serta kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, yang dalam praktiknya masih menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Pengelolaan keuangan negara sebagai ruang penggunaan kewenangan publik menempatkan pejabat pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap penyimpangan. Ketidakjelasan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana, serta perbedaan penafsiran terhadap kerugian negara, menjadi persoalan krusial dalam penegakan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa batasan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Apakah ketentuan mengenai unsur kerugian negara atas penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi telah memberikan kepastian hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan penyalahgunaan wewenang terletak pada adanya deviasi penggunaan kewenangan yang melampaui, mencampuradukkan, atau bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan, disertai unsur kesalahan dan orientasi menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Konstruksi ini bersumber dari norma dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperkuat oleh konsep dalam hukum administrasi, yang membedakan secara tegas antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan wewenang. Tidak setiap kesalahan administratif dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa terpenuhinya parameter tersebut. Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa unsur kerugian negara belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih terdapat ketidakjelasan terkait sifat kerugian, metode perhitungan, dan hubungan kausal. Penelitian ini merumuskan lima parameter ideal, yaitu kerugian harus nyata dan terukur, terdapat hubungan kausal yang jelas, metode perhitungan yang baku, pembedaan tegas antara kesalahan administratif dan pidana, serta pembuktian unsur kesalahan pelaku, guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
Copyright (c) 2026 Indra Ramadhan, Tanudjaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0